Wagub Emil Sayangkan Demo Indonesia Sekarat di Grahadi Berakhir Ricuh
Wagub Emil Sayangkan Demo Indonesia Sekarat – Surabaya, Jatim – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kekacauan yang terjadi selama aksi demonstrasi Indonesia Sekarat di gedung Grahadi Surabaya, Jumat (26/6) malam. Meski memahami bahwa protestan memiliki aspirasi, Emil menilai penyampaian tuntutan seharusnya dilakukan dengan lebih terorganisir. “Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat, kami harus selalu pasang telinga terbuka,” kata Emil seusai aksi unjuk kekuatan tersebut.
“Namun, jika tujuannya hanya untuk merusak fasilitas di gedung Grahadi, polisi pasti melakukan tindakan pengamanan. Beberapa orang akhirnya diamankan karena melakukan perusakan yang mengganggu ketenangan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Emil juga menekankan komitmen Pemerintah Jawa Timur untuk mendengarkan suara publik, sekalipun aksi demonstrasi berlangsung dengan cara yang tidak terkendali. Ia menilai kekacauan yang terjadi bisa dipicu oleh ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan pemerintah. “Kami siap menerima masukan dari rakyat, tapi harus ada batasan agar tidak merugikan fasilitas umum,” imbuhnya.
Sekda Adhy Karyono Ungkap Kerusakan Akibat Aksi Anarkis
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur, Adhy Karyono, menyebutkan bahwa tindakan anarkis dari peserta aksi menyebabkan kerusakan signifikan pada bagian pagar yang sedang dalam renovasi. “Karena tidak ingin kerusakan berulang, kami segera melakukan perbaikan,” tambahnya. Menurut Adhy, peristiwa tersebut memperparah kerusakan yang sudah terjadi, sehingga perlu upaya cepat untuk memperbaikinya.
“Akibat aksi tersebut, sejumlah bagian dari pagar yang sedang dalam renovasi mengalami kerusakan parah. Kami khawatir jika tidak segera diperbaiki, kerusakan bisa berlanjut dan digunakan kembali sebagai senjata untuk merusak,” jelas Adhy.
Dalam aksi demonstrasi ini, peserta membawa 11 tuntutan yang menargetkan berbagai isu nasional dan daerah. Salah satunya adalah kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan harga, sehingga menekan daya beli masyarakat. “Kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan bahan kebutuhan harian memang menjadi fokus utama tuntutan mereka,” kata Adhy. Ia menambahkan, tuntutan lainnya mencakup peningkatan kualitas layanan publik, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta percepatan proyek infrastruktur.
Kerusakan pada gedung Grahadi terjadi selama aksi berlangsung, di antaranya melibatkan penghancuran beberapa fasilitas seperti kaca kantor dan perangkat elektronik. Meski demikian, Emil menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka untuk diskusi dan perundingan dengan peserta aksi. “Kami menghargai setiap aspirasi, tapi harus disampaikan dengan cara yang tidak merusak,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung ricuh juga menimbulkan perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Banyak warga yang mengkritik kekacauan tersebut, mengingat Grahadi adalah pusat pemerintahan yang dianggap sebagai simbol keberhasilan daerah. “Banyak orang menyayangkan cara aksi yang tidak teratur, karena bisa mengganggu image positif Jawa Timur,” kata salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Di sisi lain, peserta aksi menyebutkan bahwa kekacauan tersebut tidak terlepas dari tekanan pihak-pihak tertentu yang ingin mengalihkan fokus dari isu utama. “Kami ingin tuntutan kita didengar, tapi terkadang aksi dilakukan dengan cara yang tergesa-gesa,” kata seorang aktivis dari kelompok pendukung.
Kebutuhan pokok yang terus melonjak menjadi salah satu isu utama dalam aksi tersebut. Peserta menyebutkan bahwa harga bahan pokok telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, sehingga masyarakat kian terpuruk. “Kebutuhan pokok harus diakui sebagai prioritas, tidak boleh diabaikan selama aksi,” tegas salah seorang peserta. Ia menambahkan, tuntutan tentang harga kebutuhan pokok adalah bagian dari upaya untuk menekan kenaikan inflasi yang terjadi di berbagai wilayah.
Pemerintah Jawa Timur juga menilai bahwa aksi demonstrasi harus menjadi sarana konstruktif. Emil menyarankan bahwa para peserta aksi perlu memilih cara yang lebih efektif untuk menyampaikan keinginan mereka. “Aksi yang ricuh bisa menimbulkan efek negatif, tapi aspirasi masyarakat tetap harus didengar,” katanya.
Menurut Adhy, kerusakan pada Grahadi tidak hanya mengganggu operasional pemerintahan, tapi juga memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. “Kerusakan ini bisa dianggap sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap tidak memberikan solusi,” katanya. Ia berharap aksi seperti ini dapat dihindari dengan adanya koordinasi yang lebih baik antara peserta aksi dan pihak pemerintah.
Sebagai respons, Pemerintah Jawa Timur berencana melakukan evaluasi terhadap rencana aksi masa depan. “Kami akan memastikan bahwa masyarakat memiliki saluran yang jelas untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga tidak terjadi kekacauan yang tidak perlu,” kata Emil. Ia menambahkan, pemerintah siap bekerja sama dengan para peserta aksi untuk mencari solusi yang memuaskan.
Kerusakan yang terjadi pada Grahadi juga menjadi sorotan media. Beberapa foto dan video yang diunggah ke media sosial menunjukkan kondisi gedung yang rusak parah. Meski begitu, pihak pemerintah menegaskan bahwa kerusakan tersebut tidak menggangu komitmen untuk terus mendengarkan suara rakyat. “Kami tetap terbuka, tapi dengan kondisi yang lebih baik,” ujarnya.
Dengan demikian, aksi demonstrasi di Grahadi Surabaya menjadi contoh bagaimana isu sosial dapat menimbulkan dampak yang luas, baik positif maupun negatif. Emil berharap aksi selanjutnya dapat diadakan dengan lebih terorganisir
