Pesonatropis.com – Upaya negara untuk mengejar kembali kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana terus menjadi agenda legislasi yang krusial. Di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang tengah berlangsung di parlemen, sorotan tertuju pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana mekanisme hukum baru ini mampu melindungi hak-hak warga biasa sekaligus memastikan bahwa aset hasil kejahatan benar-benar dapat dipulihkan ke kas negara. Isu ini menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas transaksi keuangan modern yang kerap menyamarkan jejak kekayaan ilegal.

Pada Senin, 7 September 2026, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta untuk menyerap masukan publik terkait draf RUU Perampasan Aset. Dalam forum tersebut, pengamat hukum Hardjuno Wiwoho menyampaikan pandangan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuatan negara dalam menyita aset dan jaminan perlindungan bagi masyarakat umum.…