Latest Program: Pemprov NTB tetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi

Pemprov NTB Tetapkan Teluk Saleh sebagai Kawasan Konservasi

Latest Program – Dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan serta menjaga kekayaan alam, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengarahkan pembangunan pariwisata berbasis perlindungan ekosistem, menghindari eksploitasi yang berlebihan. Penetapan tercantum dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-196 Tahun 2026 yang menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi dan perlindungan hiu paus.

Strategi Pariwisata Berbasis Konservasi

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka, menjelaskan bahwa kebijakan ini menandai pergeseran strategi dalam pengembangan kawasan konservasi. Menurutnya, konservasi dianggap sebagai fondasi utama dalam proses pembangunan, sementara aktivitas ekonomi dan pariwisata harus berada dalam batas-batas yang selaras dengan daya dukung lingkungan.

“Penetapan ini menunjukkan pergeseran strategi dalam pengembangan kawasan konservasi. Kawasan ini tidak lagi dikembangkan dengan fokus pada eksploitasi jangka pendek, tetapi mengutamakan perlindungan ekosistem yang menjadi penopang utama keberlanjutan daerah,” ujarnya di Mataram, Kamis.

Dalam pernyataannya, Aka menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk menjaga kekuatan alami Teluk Saleh dalam jangka panjang. Ia menekankan bahwa kawasan ini dirancang agar tidak hanya menjadi tempat pengembangan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara lingkungan dan masyarakat. “Teluk Saleh dikembangkan dengan pendekatan yang mengutamakan perlindungan, bukan pengurasan. Daya saing kawasan ini terletak pada kemampuannya berkelanjutan,” tambahnya.

Area dengan Luas 73.165,05 Hektare

Kawasan konservasi Teluk Saleh memiliki luas sekitar 73.165,05 hektare. Luas tersebut mencakup area yang menjadi habitat alami hiu paus (Rhincodon typus), termasuk wilayah makanan, tempat berkembang biak, serta jalur pergerakan spesies tersebut sepanjang tahun. Menurut Aka, kebijakan ini memberikan perlindungan khusus bagi ekosistem yang menjadi kunci keberhasilan pariwisata dan pertanian lokal.

Dengan keputusan ini, semua rencana pengembangan, termasuk studi kelayakan pariwisata, harus didasarkan pada prinsip konservasi. Aka menegaskan bahwa studi kelayakan tidak boleh menetapkan arah pembangunan yang bertentangan dengan kebijakan lingkungan. “Studi kelayakan harus mengikuti arah kebijakan konservasi, bukan sebaliknya,” katanya.

Langkah untuk Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Aka, penetapan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi diharapkan menjadi fondasi bagi investasi yang berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan memastikan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. “Dengan fondasi konservasi yang kuat, Teluk Saleh akan menjadi destinasi pariwisata yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama,” terangnya.

Keputusan gubernur ini juga mengubah pola pengelolaan kawasan, di mana pembangunan pariwisata diarahkan untuk tidak mengorbankan ekosistem. Sebaliknya, lingkungan dianggap sebagai sumber daya utama yang harus dilindungi agar mampu mendukung kegiatan ekonomi di masa depan. Menurut Aka, konservasi jangka panjang akan memberikan kepastian bagi investor yang ingin mengembangkan destinasi wisata di wilayah tersebut.

Nilai Ekonomi Berkelanjutan dari Perlindungan Ekosistem

Aka menjelaskan bahwa kawasan konservasi ini memiliki potensi nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan jika hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya secara cepat. Dengan mengawetkan habitat hiu paus, Teluk Saleh diharapkan bisa menjadi pusat pariwisata yang memiliki daya tarik global. “Perlindungan ekosistem akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor pariwisata,” ujarnya.

Pemprov NTB menilai bahwa kebijakan ini memberikan arah yang jelas bagi pengembangan kawasan. Menurutnya, keputusan tersebut juga mengurangi risiko kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi yang tidak teratur. “Kawasan ini akan menjadi contoh bagaimana konservasi bisa mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan alam,” kata Aka.

Pelaku Pariwisata dan Masyarakat Pesisir

Penetapan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengubah paradigma bagi pelaku pariwisata. Dalam kebijakan ini, pengembangan pariwisata harus selaras dengan prinsip konservasi. Aka menjelaskan bahwa ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak mengikis daya dukung ekosistem.

“Pariwisata di Teluk Saleh harus didasarkan pada keberlanjutan ekosistem, bukan sekadar peningkatan pendapatan sesaat. Ini menjadi tantangan dan peluang bagi pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijak,” tuturnya.

Sebagai kawasan konservasi, Teluk Saleh akan menjadi tempat pengawetan spesies hiu paus serta berbagai bentuk kehidupan laut lainnya. Kebijakan ini juga diharapkan mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih terarah, mengurangi konflik antara kegiatan manusia dan lingkungan. Aka menambahkan bahwa keputusan ini memberikan kepastian bagi masyarakat pesisir yang sebelumnya tergantung pada sumber daya alam.

Harapan untuk Masa Depan Konservasi

Pemprov NTB berharap dengan penetapan ini, Teluk Saleh akan menjadi model keberhasilan dalam menggabungkan konservasi dengan pengembangan ekonomi. Menurut Aka, kawasan ini akan mampu menjaga keseimbangan antara ekosistem dan kebutuhan masyarakat. “Dengan konservasi yang berkelanjutan, Teluk Saleh bisa menjadi destinasi pariwisata yang unik dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Keputusan gubernur juga mencerminkan komitmen NTB untuk menjaga lingkungan sekaligus mengejar pertumbuhan ekonomi. Aka menegaskan bahwa ini bukan hanya tentang melindungi spesies, tetapi juga tentang menjaga kehidupan masyarakat sekitar yang bergantung pada kawasan tersebut. “Teluk Saleh akan menjadi contoh bagaimana kebijakan lingkungan bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi wilayah dan masyarakat,” pungkasnya.

Langkah Pemprov NTB ini menunjukkan pergeseran paradigma pengelolaan kaw