Latest Program: Komisi X DPR: Delineasi IKN harus jadi wajah pendidikan Indonesia

Komisi X DPR: Delineasi IKN Harus Jadi Wajah Pendidikan Indonesia

Latest Program – Komisi X DPR RI telah menegaskan pentingnya pengembangan kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol keberhasilan pendidikan di masa depan. Dalam wawancara di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis, Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian menjelaskan bahwa wilayah penyangga IKN, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), harus menjadi pusat perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. Ia menekankan perlunya persiapan sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung yang memadai, agar IKN bisa menjadi contoh terbaik dalam sistem pendidikan Indonesia.

Menurut Hetifah, pendidikan di IKN tidak hanya bergantung pada bangunan fisik atau perangkat pendidikan yang modern, tetapi juga perlu mengutamakan pengembangan kompetensi manusia. “Sekolah-s sekolah di sekitar IKN, seperti di PPU, harus mewakili standar pendidikan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan transformasi ini memerlukan harmonisasi antara peningkatan sarana, prasarana, dan akses pendidikan di seluruh daerah, termasuk wilayah strategis seperti IKN.

“Revitalisasi pendidikan bukan hanya soal bangunan, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang optimal untuk siswa,” kata Hetifah. Ia menyoroti bahwa keberadaan fasilitas pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, Komisi X menekankan perlunya keterlibatan aktif pemerintah daerah dan pusat dalam menyelaraskan kebijakan pendidikan.

Pembangunan IKN, menurut Hetifah, tidak boleh hanya fokus pada keindahan arsitektur atau fasilitas infrastruktur yang megah. “Kami ingin pastikan bahwa semua satuan pendidikan, baik sekolah dasar, menengah, maupun tinggi, memiliki tingkat kualitas yang seragam,” jelasnya. Hal ini berarti bahwa pedagogi, metode pengajaran, dan kurikulum harus ditingkatkan secara bertahap untuk menyesuaikan dengan tuntutan era digital dan globalisasi.

Untuk mendorong percepatan ini, Komisi X DPR RI terus memperkuat regulasi melalui penyempurnaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hetifah menjelaskan bahwa revisi regulasi tersebut bertujuan memberikan kerangka kerja yang jelas agar layanan pendidikan dapat diakses secara merata, baik di daerah terpencil maupun pusat. “Kami ingin memastikan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga bisa menjadi kekuatan untuk mendorong inovasi di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Pada tahun 2025, Kabupaten PPU mendapatkan alokasi anggaran lebih dari Rp13 miliar untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Dana ini akan digunakan untuk membangun serta memperbaiki sekolah dari jenjang PAUD hingga SMP. “Ini merupakan langkah signifikan dalam mewujudkan PPU sebagai pusat pendidikan nasional,” ujar Hetifah. Ia menilai bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk wilayah lain yang ingin mengikuti pola serupa.

Dalam wawancaranya, Hetifah juga mengungkapkan bahwa kondisi sekolah saat ini masih terdapat ketimpangan fasilitas. “Masih banyak sekolah yang membutuhkan revitalisasi terhadap berbagai aspek, termasuk keselamatan, kenyamanan, serta fasilitas belajar yang menunjang,” katanya. Revitalisasi, menurutnya, harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak hanya mengatasi masalah sementara, tetapi juga mencegah terulangnya kesenjangan di masa depan.

Menurut Hetifah, peningkatan kualitas pendidikan di IKN tidak bisa terlepas dari kolaborasi antara berbagai pihak. “Kami membutuhkan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dan juga lembaga pendidikan untuk menciptakan sistem yang solid dan terukur,” jelasnya. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap transformasi ini harus dilakukan secara konsisten, agar semua aspek pendidikan dapat berkembang secara seimbang.

Selain itu, Komisi X juga mengupayakan penguatan peran kementerian serta pihak terkait dalam menyelaraskan kebijakan pendidikan nasional. Hetifah menyebutkan bahwa selama ini masih ada kendala dalam distribusi dana pendidikan, terutama di daerah yang kurang memiliki sumber daya. “Dengan mendorong regulasi yang lebih baik, kami berharap semua wilayah bisa merasakan manfaat dari kebijakan pendidikan nasional yang inklusif,” tuturnya.

Komisi X DPR RI berkomitmen untuk menjadikan IKN sebagai model transformasi pendidikan yang dapat diaplikasikan di berbagai wilayah Indonesia. “Pengembangan kawasan IKN tidak hanya untuk melengkapi infrastruktur, tetapi juga sebagai bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia,” tegas Hetifah. Ia menilai bahwa pendidikan yang berkualitas akan menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang berdaya saing, baik secara lokal maupun internasional.

Menurut Hetifah, langkah-langkah seperti peningkatan ketersediaan guru berkompetensi, pengadaan perangkat pembelajaran digital, dan pengembangan kebijakan pendidikan yang adaptif, menjadi bagian dari rencana jangka panjang Komisi X. “Kami yakin, dengan terus berinovasi, IKN bisa menjadi wajah pendidikan Indonesia yang sejajar dengan standar internasional,” ujarnya. Harapan ini diharapkan bisa terwujud melalui kerja sama yang intensif antara lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat.

Revitalisasi pendidikan di IKN dan sekitarnya, kata Hetifah, juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal serta memberdayakan masyarakat setempat. “Pembangunan pendidikan harus berjalan secara sustainable, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh komunitas,” jelasnya. Dengan adanya perangkat pendidikan yang modern, diharapkan mampu memberikan akses yang merata, termasuk bagi daerah yang belum memiliki fasilitas yang memadai.

Kontribusi Komisi X dalam menjadikan IKN sebagai wajah pendidikan Indonesia juga mencakup upaya pengelolaan program unggulan dan kebijakan pendidikan yang inovatif. Hetifah menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya terukur dari hasil akademik, tetapi juga dari kemampuan siswa dalam beradaptasi dengan tantangan dunia modern. “Dengan memastikan semua elemen pendidikan terealisasi, kami yakin IKN