Special Plan: Komisi XI DPR minta mitigasi berlapis cegah inflasi impor

Komisi XI DPR RI Dorong Mitigasi Berlapis Untuk Cegah Inflasi Impor

Special Plan – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan tekanan pada nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir menjadi isu utama yang perlu diatasi. Menteri Keuangan mencatatkan kebutuhan untuk merespons dinamika global yang memengaruhi aliran modal asing dan ketidakpastian pasar internasional. Sebagai respon, Komisi XI DPR RI, dalam pernyataan resmi, meminta otoritas fiskal dan moneter melakukan langkah mitigasi yang lebih intensif guna mencegah dampak inflasi impor yang bisa mengganggu daya beli masyarakat.

Kondisi Kurs Rupiah dan Peringatan Komisi XI

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengemukakan bahwa pelemahan mata uang lokal harus diwaspadai secara ketat. Ia menekankan bahwa jika tidak segera diatasi, pelemahan kurs bisa berdampak langsung pada biaya produksi, harga barang impor, serta kebutuhan pokok warga. “Dampak dari pelemahan rupiah bisa berujung pada kenaikan harga barang yang selama ini dipasok dari luar negeri, sehingga mengancam daya beli masyarakat,” jelas Misbakhun dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu.

Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” katanya.

Misbakhun menyoroti bahwa tekanan terhadap rupiah terjadi karena pergeseran aliran modal asing dan ketidakstabilan pasar global. Ia meminta pihak terkait, termasuk Bank Indonesia, untuk bertindak proaktif dalam menjaga nilai tukar. Hal ini penting karena tekanan eksternal tidak boleh dibiarkan menyebar ke sektor riil dan mengurangi daya beli masyarakat.

Kebijakan Stabilisasi dan Penjagaan Kurs

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, Misbakhun menyarankan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah melakukan intervensi terukur di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pasar Surat Berharga Negara (SBN). Ia menegaskan bahwa stabilitas kurs bukan hanya tentang angka yang tercatat, tetapi juga kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha.

“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” ujarnya.

Menurutnya, langkah stabilisasi perlu dijalankan secara presisi agar tidak menyebabkan pemborosan cadangan devisa. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga keuangan dan pemerintah untuk menghindari tekanan eksternal yang berlebihan. “Jika cadangan devisa terpotos secara tidak bijak, dampaknya bisa berujung pada keterbatasan fleksibilitas kebijakan,” tambahnya.

Optimalisasi Kebijakan Devisa Hasil Ekspor

Di sisi fiskal, Misbakhun juga menyoroti peran kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam mengatasi tekanan global. Ia berharap pemerintah memastikan bahwa devisa yang diperoleh dari sektor ekspor tetap masuk ke sistem keuangan domestik. Tujuannya adalah untuk memperkuat pasokan dolar di dalam negeri, terutama di tengah situasi ketidakpastian pasar internasional.

Langkah ini diperlukan agar dolar tidak mengalami defisit yang signifikan, sehingga mengurangi risiko inflasi dari luar. Selain itu, ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan harus menyiapkan skenario antisipasi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fokus utama adalah menjaga sektor industri padat karya dan stabilitas harga bahan pokok.

Menurut Misbakhun, pemerintah perlu memberikan ruang relaksasi fiskal atau insentif tertentu kepada produsen bahan baku yang masih bergantung pada impor. “Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” terangnya.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemantauan Makroekonomi

Dalam mengakhiri pernyataannya, Misbakhun memastikan bahwa Komisi XI DPR RI akan terus memantau indikator makroekonomi. Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar volatilitas global tidak mengganggu kestabilan ekonomi nasional.

“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” tuturnya.

Misbakhun menyebutkan bahwa kebijakan yang diambil harus memiliki visi jangka panjang, tetapi juga respons cepat terhadap perubahan situasi. Ia berharap KSSK dapat menjadi pusat pengambilan keputusan yang efektif, mengingat kompleksitas masalah inflasi impor dan tekanan global terhadap ekonomi Indonesia.

Dalam konteks ini, otoritas fiskal dan moneter diwajibkan bekerja sama untuk merespons berbagai variabel yang memengaruhi nilai tukar. Misbakhun menilai bahwa kebijakan yang tidak terkoordinasi bisa memperparah ketidakstabilan pasar dan merusak kinerja sektor industri. Ia juga meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan keputusan kebijakan, agar masyarakat dan pelaku usaha dapat merespons dengan tepat.

Sejumlah analis menambahkan bahwa selain upaya mitigasi langsung, pemerintah perlu memperkuat struktur ekonomi domestik. Misalnya, melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Namun, sesuai instruksi Komisi XI, prioritas utama adalah menjaga stabilitas kurs dan menjaga harga barang di tingkat konsumen.

Perusahaan-perusahaan besar yang mengimpor bahan baku juga diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat. Misbakhun menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta mampu meningkatkan kepercayaan investor. “Kebijakan fiskal dan moneter harus saling melengkapi, agar stabilitas ekonomi terjaga,” pungkasnya.

Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dinilai sebagai lembaga kunci dalam menjaga kekompakan antara pihak pemerintah dan lembaga keuangan. Misbakhun meminta KSSK untuk menjadi mediator yang efektif, terutama dalam menghadapi tekanan dari luar negeri. Ia juga menekankan bahwa komunikasi kebijakan harus dilakukan secara teratur dan terstruktur, agar masyarakat dapat memahami keputusan yang diambil.

Dalam jangka panjang, langkah-langkah mitigasi ini diharapkan bisa menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh. Misbakhun menegaskan bahwa stabilitas kurs dan daya beli masyarakat adalah dua aspek yang saling terkait, sehingga harus dikelola secara simultan. “Jika satu aspek terganggu, dampaknya bisa berujung pada kekacauan ekonomi yang lebih luas,” imbuhnya.

Langkah-lang