Visit Agenda: Wamendagri tekankan integritas aparatur kunci penyempurnaan otonomi daerah

Wamendagri tekankan integritas aparatur kunci penyempurnaan otonomi daerah

Jakarta – Dalam perayaan Hari Otonomi Daerah ke-XXX di Jakarta, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menggarisbawahi bahwa peningkatan integritas dan kemampuan aparatur pemerintahan daerah menjadi faktor utama dalam menyempurnakan pelaksanaan otonomi daerah yang telah berlangsung selama tiga dekade.

Integritas dan Kapasitas sebagai Fokus Utama

Menurut Bima, meskipun kewenangan adalah aspek utama otonomi daerah, ia mengingatkan bahwa tanpa kemampuan dan integritas, kewenangan bisa berujung pada berbagai masalah dalam pengelolaan pemerintahan.

Kewenangan tanpa kemampuan hanyalah angan-angan. Kewenangan tanpa integritas juga hanya melahirkan kesewenang-wenangan dan operasi tangkap tangan,

Proses Terus-Menerus yang Harus Ditegakkan

Wamendagri menegaskan bahwa otonomi daerah adalah proses yang dinamis dan tidak statis, sehingga memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki pelaksanaannya.

Kewenangan merupakan roh otonomi daerah yang membedakan sistem pemerintahan saat ini dengan era sebelumnya,

Prinsip Keadilan dalam Desentralisasi

Menurutnya, otonomi daerah adalah proses tanpa henti. Tiga puluh tahun merupakan waktu untuk terus menyempurnakan, memperbaiki, dan mengevaluasi otonomi daerah melalui konsepsi kewenangan yang melekat di dalamnya.

Desentralisasi tanpa diiringi dan diimbangi oleh keadilan hanya akan memproduksi ketimpangan-ketimpangan,

Tanggung Jawab dalam Pelayanan Publik

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa otonomi daerah juga melibatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyajikan layanan publik berkualitas dan pemerintahan yang bersih.

Otonomi daerah sekali lagi bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus memberikan dan menghadirkan pelayanan publik,

Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Menurut Bima, keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh kepala daerah, tetapi juga oleh kualitas aparatur secara keseluruhan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Ia menambahkan pentingnya penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah, mulai dari kepala daerah hingga perangkat di tingkat bawah.

READ  Key Strategy: Ini penegasan Prabowo terkait program hilirisasi

Dampak Otonomi Daerah bagi Masyarakat

Dengan penguatan kapasitas dan integritas tersebut, ia berharap otonomi daerah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia