New Policy: DPR: Hak Angket ke Gubernur Kaltim harus jadi pelajaran bagi yang lain

DPR: Hak Angket ke Gubernur Kaltim harus jadi pelajaran bagi yang lain

New Policy – Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai adanya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menjadi momen penting untuk dijadikan refleksi bagi para pemimpin daerah lain. Menurutnya, isu yang muncul dari masyarakat umum terhadap Rudy Mas’ud memberikan pelajaran berharga tentang kebutuhan pengawasan lebih ketat terhadap para pejabat daerah. Khozin menyampaikan pandangannya tersebut di Jakarta, Rabu, saat membahas tindakan DPRD dalam menghadapi protes publik.

Mekanisme Pengawasan DPRD

Pansus Hak Angket, kata Khozin, merupakan salah satu alat yang dimiliki DPRD untuk memastikan pemerintahan daerah berjalan dengan baik. Ia menjelaskan bahwa mekanisme ini diperuntukkan untuk mengaudit kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, terutama jika ada dugaan penyimpangan terhadap aturan perundang-undangan. “Hak Angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan yang berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara,” ujarnya.

“Kepala daerah perlu lebih memperhatikan tanggung jawab terhadap isu-isu yang muncul dari masyarakat. Fokusnya harus pada penguatan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tambah Khozin.

Khozin juga menyoroti bahwa sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim telah memicu reaksi dari publik. Dengan adanya protes tersebut, Pansus Hak Angket dianggap sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kepentingan rakyat. Menurutnya, proses ini bukan hanya sebagai respons terhadap keluhan masyarakat, tetapi juga untuk menegaskan kembali peran DPRD sebagai pengawas yang aktif.

Kepala daerah, menurut Khozin, wajib meningkatkan kemampuan merespons isu-isu yang muncul di tengah masyarakat. “Mereka harus lebih proaktif mengantisipasi masalah, bukan hanya menunggu keluhan atau tuntutan dari publik,” imbuhnya. Khozin menyebut bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan, agar masyarakat bisa lebih percaya pada proses pemerintahan di daerah.

Menurut data yang diungkapkan, Pansus Hak Angket terhadap kepala daerah telah dilakukan dua kali dalam masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Selain Rudy Mas’ud, bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo juga pernah menjadi objek Hak Angket. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak hanya terbatas pada satu daerah, tetapi menjadi alat kontrol yang relevan untuk berbagai pemimpin daerah.

Kontroversi yang Memicu Tindakan

Khozin menjelaskan bahwa Hak Angket di Kaltim muncul sebagai respons terhadap sejumlah kontroversi yang melibatkan Rudy Mas’ud. Isu-isu yang dibahas dalam pemeriksaan ini, menurutnya, melibatkan berbagai aspek kebijakan daerah. “Pansus ini membuka kesempatan untuk mengevaluasi kebijakan yang diduga bertentangan dengan aturan hukum,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa para kepala daerah harus lebih siap dalam menjelaskan kebijakan mereka kepada masyarakat. “Ketika ada isu, mereka harus cepat merespons dengan data yang jelas dan tindakan yang konkret,” tegas Khozin. Selain itu, kebijakan yang diambil perlu memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur.

“Dengan Hak Angket, DPRD dapat memastikan bahwa kebijakan daerah tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Khozin menekankan bahwa para bupati dan gubernur harus lebih optimal dalam menyelesaikan masalah dasar masyarakat. Ia menyoroti bahwa kebijakan keuangan dan pengelolaan sumber daya daerah perlu dirancang secara sistematis agar mampu memberikan manfaat maksimal. “Tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam upaya mencegah tindakan korupsi yang merugikan rakyat,” tambahnya.

Dalam konteks ini, Khozin mengungkapkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pemerintahan daerah. Ia berharap para pemimpin daerah lebih menghargai mekanisme ini sebagai alat untuk memperbaiki kinerja mereka. “DPRD bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai mitra yang aktif dalam memastikan pemerintahan berjalan sehat,” katanya.

Tuntutan Demonstran sebagai Sinyal Transparansi

Aliansi massa yang melakukan aksi demonstrasi di DPRD Kaltim beberapa waktu lalu menilai bahwa Hak Angket harus dijalankan secara optimal. Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti tuntutan-tuntutan yang disampaikan, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. “Proses ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin diberi ruang untuk mengawasi kebijakan pemerintahan daerah,” ujar salah satu pengunjuk rasa.

Tuntutan dari demonstran, menurut Khozin, mencakup tiga poin utama. Pertama, audit total terhadap kebijakan Pemprov Kaltim. Kedua, penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menggerogoti kepercayaan publik. Ketiga, peningkatan fungsi pengawasan DPRD dalam mengawasi kebijakan daerah. “Dengan tiga tuntutan ini, masyarakat menunjukkan keinginan untuk transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Khozin menilai bahwa adanya tiga tuntutan ini menandakan bahwa isu KKN masih menjadi concern utama masyarakat. “Selain itu, kebijakan yang diambil harus lebih terbuka untuk dinilai oleh publik dan diawasi secara ketat,” tambahnya. Ia berharap mekanisme Hak Angket tidak hanya dijadikan alat untuk menyelesaikan kasus tertentu, tetapi juga menjadi acuan bagi kepala daerah lain untuk meningkatkan kinerja mereka.

Dalam konteks pengawasan, Khozin mengingatkan bahwa DPRD memiliki wewenang penuh untuk menyelidiki dan menindaklanjuti isu yang muncul. “Kebijakan keuangan dan pelayanan publik harus selalu diperiksa, tidak hanya oleh lembaga eksternal, tetapi juga oleh DPRD sendiri,” katanya. Ia menegaskan bahwa Hak Angket menjadi bukti bahwa mekanisme kontrol tetap relevan di tengah dinamika pemerintahan daerah.

Khozin juga memaparkan bahwa, selain Kaltim, daerah lain seperti Pati juga sudah melalui proses serupa. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena ini bukan hanya isu lokal, tetapi menjadi tren nasional dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. “Dengan adanya Hak Angket, masyarakat bisa melihat bagaimana kebijakan daerah benar-benar berdampak pada kehidupan mereka,” jelasnya.

Dalam konteks ini, Khozin berharap para kepala daerah bisa belajar dari pengalaman tersebut. “Kepala daerah harus lebih transparan dalam pengambilan keputusan, agar masyarakat merasa dihargai dan diakui,” tambahnya. Ia menilai bahwa proses pengawasan seperti ini perlu dijaga agar tidak menjadi alat politik yang hanya dipakai untuk menuntut atau menyerang pihak tertentu.

Menutup pernyataannya, Khozin menekankan bahwa penerapan Hak Angket merupakan langkah yang baik untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. “Kita perlu lebih banyak mekanisme seperti ini untuk memastikan pemerintahan daerah selalu diawasi secara ketat oleh lembaga legislatif,” pungkasnya. Ia berharap, pengalaman di Kaltim menjadi contoh yang dapat diikuti oleh daerah-daerah lain dalam menghadapi berbagai isu yang m