Anggota DPR: Kecelakaan bus haji pengingat untuk awasi agenda tambahan

Anggota DPR: Kecelakaan Bus Haji di Jabal Magnet Peringatan untuk Perketat Pengawasan Agenda Tambahan

Anggota DPR – Jakarta – Sebuah kecelakaan yang terjadi pada rombongan jamaah haji saat melakukan perjalanan wisata ke Jabal Magnet di Arab Saudi menjadi perhatian serius anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania. Menurutnya, insiden tersebut merupakan pengingat bagi seluruh pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan tambahan yang dilakukan jamaah. “Keselamatan jamaah haji harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas, baik yang difasilitasi pemerintah maupun kegiatan ekstra,” ujarnya, Rabu, di Jakarta.

Peristiwa Kecelakaan dan Respons Pihak Terkait

Kecelakaan terjadi saat bus milik KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) membawa jamaah dalam kegiatan city tour ke Jabal Magnet. Insiden tersebut melibatkan dua unit bus, yaitu bus JHI Kloter SUB-2 dan bus JHI Kloter JKS-1, yang sedang kembali dari lokasi wisata tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun terdapat sepuluh jamaah yang mengalami luka. Dari total korban, tujuh orang berasal dari Kloter JKS-1, yang kini telah pulih setelah penanganan medis oleh tim kesehatan. Sementara itu, tiga jamaah dari Kloter SUB-2 masih dalam pemantauan kesehatan.

“Ini sebagai pengingat bagi semua pihak untuk meningkatkan kehati-hatian dan pengawasan, agar setiap kegiatan yang diikuti jamaah tetap aman dan tidak menimbulkan risiko,” kata Dini.

Dini menekankan bahwa kegiatan tambahan seperti wisata Jabal Magnet, meski memberi nilai tambah bagi jamaah, tetap perlu dipantau dengan ketat. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap pengelolaan program-program ekstra yang dilakukan penyelenggara haji, terutama dalam hal keamanan, keselamatan, dan fasilitas transportasi. “Pemerintah telah memastikan kelancaran ziarah resmi, seperti di Masjid Quba, Masjid Qiblatain, dan kawasan Jabal Uhud, tetapi kegiatan di luar rangkaian resmi harus dikelola secara profesional,” imbuhnya.

Ketanggung Jawaban Penyelenggara dan Upaya Preventif

Menurut Dini, KBIH memiliki peran krusial dalam memastikan kegiatan tambahan tidak mengganggu kenyamanan dan keselamatan jamaah. Ia menyarankan bahwa penyelenggara perlu memperketat protokol pengawasan, termasuk memastikan bus yang digunakan layak secara teknis dan memenuhi standar keselamatan. “KBIH harus bertanggung jawab penuh terhadap semua aspek, termasuk pendampingan jamaah selama perjalanan dan koordinasi dengan pihak lain seperti instansi kesehatan dan pihak penyelenggara,” tambahnya.

Kecelakaan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas pengelolaan haji. Dini menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah dalam mengawasi kegiatan-kegiatan tambahan, karena kejadian serupa bisa terulang jika tidak diantisipasi. “Pemerintah harus terus berkoordinasi dengan penyelenggara untuk memastikan setiap langkah dilakukan secara hati-hati dan terencana,” katanya.

Detil Kecelakaan dan Penanganan Medis

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah memberikan keterangan terkait kecelakaan tersebut. Ia menyebutkan bahwa kejadian terjadi saat jamaah sedang kembali dari city tour Jabal Magnet. “Bus yang digunakan dalam kegiatan ini terlibat dalam insiden yang menimbulkan luka pada sepuluh jamaah,” katanya.

Menurut informasi yang diterima ANTARA, kejadian tersebut tidak menyebabkan kematian, tetapi sepuluh jamaah terluka. Dari jumlah itu, tujuh orang yang tergabung dalam Kloter JKS-1 dinyatakan pulih setelah mendapatkan pertolongan medis di Hotel Andalus Golden. Sementara tiga jamaah dari Kloter SUB-2, dua di antaranya diperbolehkan kembali setelah penanganan, sedangkan satu orang berusia 60 tahun masih menjalani observasi di RS Al-Hayyat Quba.

Peran Pemerintah dan Kebutuhan untuk Perbaikan

Dini menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai program ziarah sebagai bagian dari layanan haji. Namun, kegiatan ekstra seperti wisata Jabal Magnet memerlukan pendekatan yang lebih ketat. “Kebutuhan jamaah untuk mengikuti kegiatan tambahan harus diimbangi dengan peningkatan kewaspadaan dan pengawasan,” ujarnya.

Menurutnya, peristiwa kecelakaan ini menjadi momentum untuk merevisi mekanisme pengelolaan agenda tambahan. “Pemerintah dan penyelenggara perlu menyusun sistem yang lebih terstruktur, termasuk menetapkan standar keselamatan dan kelayakan transportasi,” tambah Dini. Ia menyarankan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap perjalanan rombongan jamaah, terutama di luar jalur resmi haji, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Dalam konteks ini, KBIH dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kesiapan dan kualitas kegiatan tambahan. Dini menegaskan bahwa organisasi tersebut harus menjamin kenyamanan dan keamanan jamaah, termasuk menyediakan fasilitas pendampingan yang memadai. “Selain itu, harus ada komunikasi yang efektif antara KBIH dengan pihak penyelenggara, serta pemerintah, untuk memastikan semua kegiatan diikuti dengan aman,” tuturnya.

Isu Keselamatan dan Keterlibatan Seluruh Stakeholder

Dini menambahkan bahwa keselamatan jamaah haji merupakan prioritas utama yang tidak boleh terabaikan. Ia menyoroti bahwa kegiatan tambahan, meski mendapat dukungan dari jamaah, tetap perlu diawasi secara ketat. “Ini menjadi sarana untuk mendorong semua pihak, termasuk penyelenggara, pemerintah, dan organisasi haji, untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam setiap langkah,” jelasnya.

Kecelakaan di Jabal Magnet juga memicu diskusi tentang kualitas pengelolaan haji di luar rangkaian resmi. Dini menyatakan bahwa seluruh stakeholder harus