Latest Program: Tokoh- tokoh senior Kaltim harapkan bertemu Presiden Prabowo

Tokoh-Tokoh Senior Kaltim Harapkan Bertemu Presiden Prabowo

Latest Program – Samarinda, para tokoh senior yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Kalimantan Timur (MPKT) telah mengirimkan surat resmi untuk mengajukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mereka ingin menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mengenai kondisi sosial politik serta pengelolaan pemerintahan di provinsi tersebut. Harbiansyah Hanafiah, pendiri MPKT, mengungkapkan bahwa permohonan ini disampaikan melalui keponakan Presiden, Budi Satrio Djiwandono, selama kunjungan kerja yang dilakukan di Balikpapan. “Permintaan audiensi kami telah diberikan kepada Pak Budi Satrio untuk disampaikan ke Presiden RI,” jelas mantan Ketua KONI Kaltim tersebut. Harbiansyah ditemani oleh sejumlah tokoh akademisi, pengusaha, mantan pejabat pemerintahan, serta tokoh olahraga lokal, yang menjelaskan bahwa tindakan ini diambil lantaran meningkatnya kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan dan kinerja Gubernur Kaltim.

Kondisi Sosial Politik yang Dinilai Perlu Perhatian

Harbiansyah menilai beberapa kebijakan strategis terkini dinilai tidak merefleksikan kepentingan publik, melainkan lebih cenderung memprioritaskan kepentingan politik dan bisnis kelompok tertentu. “Masyarakat merasa beberapa kebijakan justru menguras dana daerah (APBD) yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” kata Harbiansyah. Ia menekankan bahwa kekhawatiran ini muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam penggunaan anggaran, yang menurutnya bisa memengaruhi kemajuan daerah.

“Surat telah kami sampaikan ke Pak Budi Satrio untuk diteruskan kepada Presiden RI,” ujar mantan Ketua KONI Kaltim tersebut.

Poin Utama Aspirasi MPKT

MPKT telah merumuskan empat poin utama yang ingin disampaikan dalam audiensi tersebut. Poin pertama menyoroti kurangnya transparansi dalam pengalokasian anggaran, terutama terkait dugaan penggunaan APBD yang tidak akuntabel. Salah satu isu yang memicu perhatian publik adalah kemungkinan dana daerah digunakan untuk memanjakan tamu di Harum Resort, yang disuspek milik keluarga Gubernur. Poin kedua mengkritik praktik politik dinasti, seperti penempatan kerabat dekat Gubernur di posisi strategis baik dalam pemerintahan maupun nonpemerintahan. Harbiansyah menyatakan bahwa fenomena ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN. “Masalah ini bahkan sempat menarik perhatian masyarakat melalui media sosial dan menjadi sorotan tajam,” tambahnya.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan

Poin ketiga menyoroti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menurut Harbiansyah harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Ia menyoroti bahwa kebijakan yang diambil seringkali tidak melibatkan masukan dari masyarakat luas, sehingga mungkin tidak mencerminkan kebutuhan sehari-hari warga Kaltim. Poin keempat adalah desakan untuk melakukan hak angket atau interpelasi terhadap pemerintah provinsi, yang dipicu oleh gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah. Harbiansyah mengungkapkan bahwa aksi-aksi tersebut muncul dari kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Langkah MPKT untuk Memastikan Akuntabilitas

Dalam wawancara terpisah, Harbiansyah menjelaskan bahwa adanya Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dinilai memperumit pengelolaan anggaran. Menurutnya, lembaga tersebut menciptakan dugaan pemborosan dana, yang akhirnya memicu gugatan hukum dari sejumlah elemen advokat. “MPKT menilai bahwa penggunaan dana APBD perlu diperiksa kembali untuk memastikan keabsahan pengelolaannya,” tuturnya. Ia juga menyoroti bahwa pembentukan TAGUPP dianggap tidak memiliki dasar yang jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap kelegitimannya.

“MPKT menilai hal ini berpotensi melanggar UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN. Isu ini bahkan sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan tajam publik,” tutur Harbiansyah.

Keterlibatan DPRD Kaltim dalam Pengawasan

Harbiansyah menekankan bahwa MPKT mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih fokus pada pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. “Kami berharap pemerintah daerah bisa memprioritaskan kebutuhan rakyat dan menghindari penyalahgunaan dana yang tidak produktif,” ujarnya. Selain itu, ia mengajak DPRD Kaltim untuk segera menjalankan fungsi pengawasannya secara tegas, agar demokrasi tetap terjaga dan kebijakan yang diambil bisa lebih akurat. “Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk membangun daerah secara inklusif,” tambah Harbiansyah.

Isu-Isu yang Memicu Tuntutan

MPKT juga mengkritik beberapa kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan masyarakat. Salah satu contohnya adalah adanya penggunaan APBD untuk kegiatan yang dirasa tidak produktif, seperti mengunjungi tamu di Harum Resort. Harbiansyah mengatakan bahwa masyarakat menyadari bahwa dana daerah yang besar bisa menjadi alat untuk membangun kepercayaan, tetapi jika digunakan secara tidak transparan, maka akan merugikan kepentingan rakyat. “Kami ingin menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah elemen penting dalam membangun daerah yang adil dan berkeadilan,” jelasnya.

“Masyarakat menilai sejumlah kebijakan justru menguras anggaran daerah (APBD) yang seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Peran DPRD dalam Mempertahankan Demokrasi

Harbiansyah menegaskan bahwa DPRD Kaltim memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga maruah demokrasi. Ia menyoroti bahwa keberadaan lembaga legislatif tersebut bisa menjadi benteng terhadap penyalahgunaan kewenangan pemerintah daerah. “DPRD harus aktif dalam memantau kebijakan dan menjamin bahwa anggaran digunakan untuk tujuan yang benar,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa upaya untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pemerintahan adalah langkah yang kritis, terutama dalam menghadapi tantangan sosial politik saat ini.

Keterlibatan Masyarakat dan Dukungan untuk Perubahan

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kelompok masyarakat dan aktivis lokal telah menunjukkan dukungan terhadap t