Key Strategy: Wamendagri: Tata kelola daerah kunci hadapi tantangan perubahan iklim

Wamendagri: Tata Kelola Daerah Kunci Hadapi Tantangan Perubahan Iklim

Key Strategy – Jakarta, Rabu — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa peningkatan aspek pelaksanaan, pengelolaan, serta eksekusi kebijakan di tingkat daerah kini menjadi faktor utama dalam menghadapi perubahan iklim. Ia menyatakan, tantangan utama dalam menghadapi isu ini dan mewujudkan pembangunan yang inklusif tidak lagi berpusat pada kebijakan atau regulasi, tetapi pada kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan tindakan nyata. “Jadi, eksekusi-eksekusi ini tantangan berat kita, dan pemerintah daerah itu kuncinya,” kata Bima dalam wawancara yang diadakan di Jakarta. Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam acara Dialog Kebijakan Nasional serta Lokakarya Social Inclusion and Resilience in Asia (SIRA).

Penguatan Ekosistem Tata Kelola Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Bima menekankan pentingnya memperkuat ekosistem tata kelola di daerah sebagai langkah strategis menghadapi tantangan perubahan iklim dan pembangunan yang inklusif. Menurutnya, beberapa wilayah sudah menunjukkan inisiatif positif melalui pendekatan terpadu, berbasis komunitas, serta penguatan kelembagaan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Ia mencontohkan Yogyakarta yang dinilainya memiliki struktur kelembagaan dan proses perencanaan yang kuat, mulai dari pengembangan kebijakan hingga implementasi program di tingkat perangkat daerah. “Dengan sistem yang lebih solid, kota ini berhasil mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih efektif,” ujarnya.

Bima juga menyebutkan Semarang yang dikenal dengan pendekatan berbasis komunitas, serta Surabaya yang berhasil menciptakan layanan sosial yang terintegrasi. Selain itu, Makassar dinilai mengembangkan strategi berbasis lingkungan sekaligus sosial di tingkat lorong atau lingkungan, menjadi ruang penguatan masalah lokal. “Setiap wilayah memiliki kekuatan unik, dan ini bisa menjadi inspirasi yang dapat diadopsi oleh daerah lain,” tambahnya. Poin utama yang ingin disampaikan Bima adalah bahwa fokus utama tidak hanya pada program, tetapi pada sistem yang mendasari.

Peran Perspektif Gender dan Inklusivitas

Bima menyoroti bahwa perspektif gender, inklusivitas, dan disabilitas tidak boleh dipandang sebagai program tambahan semata. Ia menegaskan bahwa pendekatan ini harus menjadi bagian integral dari cara penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. “Kita perlu memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang paling rentan, mendapatkan akses serta manfaat dari pembangunan secara adil,” ujarnya. Menurutnya, isu ini tidak hanya tentang siapa yang mendapatkan keuntungan, tetapi juga tentang siapa yang terlibat dalam proses dan siapa yang kemudian memperoleh hasil.

Dalam menjelaskan peran data dan koordinasi lintas sektor, Bima menyatakan bahwa indikator dan indeks pembangunan menunjukkan tren positif, tetapi masih ada perbedaan antara data dan kondisi di lapangan. “Seringkali, urgensi kebijakan hanya berhenti di tahap pelatihan, dokumen, atau formalitas anggaran,” katanya. Ia menekankan bahwa integrasi data dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mengatasi kesenjangan ini. “Koordinasi yang baik antarlembaga akan memastikan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambah Bima.

Langkah Strategis untuk Pembangunan Berkelanjutan

Bima berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kapasitas institusi, memperkuat integrasi data, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, terutama dalam konteks tantangan perubahan iklim global. Menurutnya, langkah-langkah ini tidak hanya membantu dalam merespons isu lingkungan, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bima juga mengingatkan bahwa penguatan tata kelola daerah tidak bisa dipisahkan dari upaya menghadapi perubahan iklim. “Kita harus memahami bahwa daerah adalah tempat paling dekat dengan masyarakat, jadi mereka harus memiliki kebijakan yang responsif terhadap kondisi lokal,” ujarnya. Dengan sistem tata kelola yang kuat, daerah dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam mencapai target net zero emission. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu bersinergi dengan berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks ini, Bima menekankan bahwa penyusunan kebijakan tidak hanya tentang dokumen, tetapi juga tentang cara berpikir dan struktur ekosistem yang mendukung. “Ini adalah (soal) siapa yang mendapatkan akses, siapa saja yang terlibat, dan siapa yang kemudian menikmati manfaat. Ini adalah cara pikir untuk mengeluarkan kebijakan dan pendapatan,” ujarnya. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan lebih memperhatikan peran daerah dalam proses transformasi nasional.

Pemimpin dari acara SIRA ini menyatakan bahwa penguatan tata kelola daerah adalah bagian dari solusi besar untuk menghadapi tantangan iklim dan pembangunan inklusif. Ia menegaskan bahwa daerah harus menjadi pusat pengambilan keputusan, bukan hanya pelaksana. “Kita perlu memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika lingkungan yang terus berubah,” pungkas Bima. Dengan demikian, tata kelola daerah menjadi pilar utama dalam membangun ketahanan nasional terhadap isu perubahan iklim.