Diskusi SLD: Aksi Mahasiswa Jadi Penyeimbang Demokrasi, Bukan Reformasi Jilid II
Topics Covered – Jakarta, JPNN.com – Sejumlah pemuda dan mahasiswa berkumpul di Jakarta pada Jumat (26/6/2026) dalam Sarasehan bertema “Solidaritas Nasional Untuk Indonesia Tangguh.” Acara ini diselenggarakan oleh Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) sebagai upaya memperkuat koordinasi antar kelompok muda dalam menanggapi dinamika aksi massa yang belakangan menjadi sorotan publik. Fauzan Ohorella, koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR), menjadi salah satu pembicara utama dalam diskusi tersebut.
Respon Terhadap Aksi Massa
Fauzan mengungkapkan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat terus meningkat, baik di daerah-daerah maupun di ibu kota. Menurutnya, fenomena ini bukanlah tanda kekacauan, melainkan bagian dari mekanisme sosial kontrol yang natural dalam sistem demokrasi. “Kita sebagai warga negara wajar merasa prihatin jika ada ketidakpuasan terhadap cara pemerintahan berjalan,” jelas Fauzan dalam sesi diskusi. Ia menekankan bahwa aksi tersebut muncul sebagai respons terhadap isu yang dianggap belum terpecahkan dalam pemerintahan saat ini.
“Saya rasa ini adalah hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini,” ujar Fauzan Ohorella dalam sarasehan tersebut.
Dalam paparannya, Fauzan juga menyoroti peran mahasiswa dalam mengampanyekan isu-isu sosial. Ia menilai, meski aksi massa memiliki dampak besar, tetapi aksi ini tetap menjadi alat untuk menyampaikan aspirasi, bukan sebagai bentuk anarki. “Mahasiswa tidak perlu dianggap sebagai pengusung reformasi jilid II, tetapi sebagai pelaku kontrol sosial yang selaras dengan kebutuhan bangsa,” tambahnya.
Kritik terhadap Isu Reformasi Jilid II
Selain itu, Fauzan menyinggung adanya isu yang mencuat dalam beberapa hari terakhir tentang “Reformasi Jilid II.” Menurutnya, isu tersebut dianggap tidak relevan dan cenderung bersifat tendensial, dengan tujuan mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran. “Reformasi jilid II tidak perlu dijadikan alasan untuk mengkritik pemerintahan secara keseluruhan,” tegas Fauzan.
“Kita harus bisa menjaga Solidaritas Nasional pemerintahan Prabowo Gibran. Dari diskusi ini, kita harus jadi pesan bagi kelompok yang ingin mendeligitimasi Soliditas pemerintah hari ini,” tandas Fauzan.
Fauzan menegaskan bahwa aksi mahasiswa sejauh ini lebih fokus pada perbaikan dan pengawasan, bukan penggulingan. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menggalang kekuatan masyarakat untuk mendukung perjalanan pemerintahan. “Pemuda dan mahasiswa harus menjadi penyeimbang, bukan penggoyah,” jelas Fauzan, menjelaskan bahwa partisipasi aktif dalam aksi massa adalah cara untuk memperkuat prinsip demokrasi.
Keberlanjutan Solidaritas Nasional
Dalam rangkaian diskusi, peserta juga membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat solidaritas nasional di tengah dinamika politik yang terus berubah. Fauzan menekankan bahwa peran pemuda dan mahasiswa sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan stabilitas pemerintahan. “Reformasi harus menjadi alat perbaikan, bukan alat pengacauan,” tambahnya.
Sarasehan ini dihadiri oleh berbagai kelompok pemuda, organisasi kampus, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap perkembangan demokrasi Indonesia. Diskusi tersebut diharapkan bisa menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan menghindari perpecahan akibat isu-isu yang muncul di tengah masyarakat. Fauzan juga menyinggung pentingnya partisipasi aktif pemuda dalam menghadapi tantangan politik, termasuk dalam mengantisipasi upaya penyebaran informasi yang bisa memicu kekacauan.
Dalam sesi terakhir, Fauzan menyoroti bahwa aksi massa yang dilakukan oleh mahasiswa adalah bagian dari proses demokrasi. “Aksi ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai bukti bahwa masyarakat aktif dalam mengawasi pemerintahan,” katanya. Ia menambahkan bahwa setiap aksi yang dilakukan harus memiliki tujuan jelas dan didukung oleh data yang valid, bukan hanya emosi atau kepentingan pribadi.
Selain itu, Fauzan juga membahas peran media dan literasi dalam membentuk opini publik. Ia menyoroti bahwa keberhasilan aksi massa bergantung pada cara informasi disampaikan dan diterima oleh masyarakat. “Kita perlu memastikan bahwa pesan yang disampaikan mahasiswa jelas dan mudah dipahami, agar tidak salah ninterpretasi,” jelas Fauzan.
Diskusi SLD ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus memperkuat koordinasi antar kelompok pemuda, termasuk dalam menyiapkan strategi menghadapi tantangan politik di masa depan. Fauzan berharap, aksi massa bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas demokrasi, bukan menjadikannya alat untuk melawan pemerintahan. “Solidaritas nasional harus menjadi fondasi, bukan penghalang,” pungkasnya.
Acara Sarasehan SLD ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan berbagai perdebatan dan diskusi, peserta menilai bahwa aksi mahasiswa sejauh ini masih relevan sebagai bagian dari upaya membangun bangsa yang lebih baik. Mereka juga menegaskan bahwa isu Reformasi Jilid II harus dilihat secara proporsional, agar tidak memicu polarisasi di tengah masyarakat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News.
