Anggota Komisi VIII DPR Soroti Minimnya Anggaran BNPB 2027
Meeting Results – JAKARTA – Dalam sebuah pertemuan penting, anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Muhamad Abdul Azis Sefudin, menyoroti alokasi anggaran yang masih kurang memadai untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Tahun Anggaran 2027. Meski ada penambahan anggaran sebesar Rp941,44 miliar yang disepakati dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama BNPB, Azis menilai jumlah tersebut belum mampu menutupi kompleksitas tantangan bencana yang dihadapi Indonesia. Ia menekankan bahwa anggaran yang dialokasikan, meski lebih dari sebelumnya, tetap terbatas dibandingkan kebutuhan nyata di lapangan.
Azis, yang merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), mengungkapkan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang rawan bencana. “Negara kita menjadi laboratorium bencana dunia, di mana hampir semua jenis bencana alam terjadi secara rutin,” ujarnya dalam sesi diskusi. Ia menambahkan bahwa kondisi ini membutuhkan pengalokasian dana yang lebih besar untuk mencegah dampak serius dari bencana, baik secara sosial maupun ekonomi.
“Dengan kondisi seperti itu, kita harus jujur mengatakan bahwa anggaran yang tersedia, bahkan setelah tambahan, masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan riil di lapangan,” kata Azis.
Menurut Azis, kebutuhan akan infrastruktur penanggulangan bencana dan sistem kesiapsiagaan masyarakat harus menjadi prioritas. Ia menyoroti bahwa kebanyakan upaya yang dilakukan BNPB hingga kini masih bersifat reaktif, yakni berupa respons setelah bencana terjadi. Padahal, pendekatan mitigasi dan pencegahan lebih efektif dalam mengurangi kerugian yang bisa terjadi.
Politisi muda ini juga mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi ancaman bencana geologi dan hidrometeorologi secara bersamaan. Bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, serta erupsi gunung api tetap menjadi bagian dari kenyataan. Di sisi lain, bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. “Kita harus menyadari bahwa ancaman bencana tidak hanya datang dari satu sumber, tetapi melibatkan berbagai faktor lingkungan yang saling terkait,” tambahnya.
BNPB, sebagai lembaga yang bertugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana, perlu meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi berbagai situasi darurat. Azis menyarankan perubahan paradigma dari penanganan bencana yang berbasis responsif menjadi pendekatan yang lebih proaktif. “Saya mendesak BNPB untuk mengubah sudut pandang penanganan bencana dari reaktif menjadi preventif setelah anggaran ini terealisasi,” katanya. Ia menekankan bahwa mencegah bencana lebih baik daripada mengobati akibatnya.
Dalam konteks ini, Azis menyoroti pentingnya investasi pada pembangunan infrastruktur mitigasi. Contohnya, memperkuat sistem peringatan dini, menyediakan sumber daya manusia yang terlatih, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan. “BNPB harus menjadi pusat koordinasi yang mampu memberikan solusi berbasis data dan kebijakan yang terukur,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa daerah-daerah dengan risiko tinggi perlu mendapatkan dukungan maksimal dalam membangun sistem perlindungan diri dari bencana.
Azis juga menyebutkan bahwa anggaran BNPB 2027 harus mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan dalam upaya penanggulangan bencana. “Investasi pada pengurangan risiko bencana adalah investasi untuk melindungi keselamatan masyarakat dan mengurangi kerugian ekonomi yang lebih besar akibat bencana,” imbuhnya. Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan sejak dini bisa menghindari korban yang lebih parah, baik dalam jumlah maupun dampaknya.
Keberhasilan BNPB dalam menangani bencana tidak hanya bergantung pada dana yang dialokasikan, tetapi juga pada koordinasi yang baik antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat. Azis menilai bahwa pengelolaan anggaran harus lebih efisien, dengan fokus pada pengembangan teknologi, pelatihan masyarakat, serta peningkatan kapasitas daerah. “Kita perlu melihat anggaran sebagai alat untuk mencapai kinerja yang optimal, bukan sekadar biaya operasional,” jelasnya.
Dalam kesimpulan, Azis berharap Tahun Anggaran 2027 bisa menjadi titik balik dalam pengelolaan bencana di Indonesia. “Jika anggaran BNPB diatur dengan baik, maka kita bisa menekan tingkat keparahan bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa pengelolaan dana yang tepat akan memperkuat keberlanjutan nasional, terutama dalam menghadapi bencana yang semakin beragam dan intensif.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III ini menekankan bahwa anggaran BNPB harus dianggap sebagai investasi jangka panjang. Dengan memperkuat sistem mitigasi, Indonesia bisa mengurangi risiko kejadian bencana yang tidak terduga, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah. “Kita tidak boleh hanya bergantung pada kejadian bencana untuk memicu tindakan. Semua langkah harus diambil sebelumnya,” pungkas Azis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News.
