Ditelepon Minta Loloskan Siswa ke SMP Negeri, Anggota DPRD Semarang Beri Jawaban Menohok
Perdebatan tentang Intervensi dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru
Ditelepon Minta Loloskan Siswa ke SMP Negeri – Dalam sebuah video percakapan telepon yang viral di media sosial, seorang anggota DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo, dinyatakan menerima ajakan untuk membantu seorang calon siswa diterima di SMP Negeri 9 Semarang. Video tersebut diunggah ke akun Instagram pribadi Bowo, yang akrab dipanggil dengan nama tersebut. Meski terlihat ada upaya meminta intervensi, anggota dewan tersebut justru menegaskan bahwa kapasitasnya sebagai wakil rakyat tidak bisa digunakan untuk menentukan kelulusan siswa dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Konten video yang memperlihatkan interaksi tersebut memicu perdebatan di kalangan masyarakat tentang transparansi dan keadilan dalam proses penerimaan siswa baru. Dalam kesempatan wawancara dengan JPNN.com, Bowo menjelaskan bahwa selama ini fenomena serupa sering terjadi setiap tahunnya. Banyak orang tua yang berharap anggota dewan bisa memberi kesempatan anak mereka masuk ke sekolah negeri, meski bukan berarti ada kecurangan.
“Fenomena seperti ini selalu muncul setiap tahun ketika SPMB dimulai. Banyak warga yang berharap anggota dewan dapat membantu anak-anak mereka diterima di sekolah negeri,”
Menurut Bowo, keputusan akhir dalam seleksi siswa baru sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kota Semarang. Proses SPMB 2026, menurutnya, sudah diatur secara ketat dan berjalan dengan sistem daring. “Anggota DPRD tidak memiliki kapasitas untuk menentukan siapa yang diterima atau tidak diterima. Semua proses mengikuti sistem yang sudah berjalan secara otomatis,” ujarnya.
Keberadaan video tersebut memberikan kesan bahwa ada upaya memanipulasi hasil seleksi. Namun, Bowo menegaskan bahwa sistem ini dirancang agar tidak terjadi kecurangan. Sebelumnya, penerimaan siswa baru dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia, jarak tempat tinggal, nilai akademik, dan persyaratan lainnya. Semua data diinput ke dalam sistem yang terpusat, sehingga hasilnya tidak dipengaruhi oleh pihak tertentu.
Contoh yang diberikan Bowo dalam wawancara tersebut menggambarkan cara kerja sistem SPMB. Dalam satu rombongan belajar, kuota siswa dibatasi, misalnya 32 kursi. Peserta yang urutan ke-33 dan seterusnya otomatis tidak bisa diterima karena kuota sudah penuh. Jadi, meski ada permintaan untuk menolong calon siswa, prosesnya tetap berjalan adil sesuai aturan yang berlaku.
Dalam konteks ini, SPMB menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Semarang. Pemerintah setempat menekankan bahwa seluruh proses transparan dan tidak ada campur tangan dari pihak eksternal. Anggota DPRD, meski memiliki wewenang untuk mengawasi, tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan kelulusan. “Kami hanya memberikan rekomendasi dan saran, tapi keputusan akhir tetap di tangan Pemkot,” tambah Bowo.
Viralnya video ini menunjukkan ketertarikan masyarakat terhadap proses penerimaan siswa baru. Beberapa orang menilai bahwa anggota dewan bisa menjadi “banteng” untuk memudahkan keluarga dalam mendapatkan slot sekolah negeri. Namun, Bowo menyangkal hal tersebut dan mengklaim bahwa sistem sudah memadai. “Kami tidak bisa bertindak sembarangan, karena semua sudah diatur sistematis,” jelasnya.
Perlu dicatat bahwa SPMB 2026 bukanlah proses pertama yang menggunakan sistem daring. Pemkot Semarang sebelumnya sudah menerapkan metode ini untuk meminimalkan potensi korupsi dan kecurangan. Dengan adanya sistem komputerisasi, seluruh data calon siswa diproses secara otomatis, sehingga hasilnya tidak bisa dipengaruhi oleh pihak tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, metode ini telah berhasil mempercepat proses penerimaan dan memperkecil kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta.
Kritik terhadap sistem ini juga datang dari sebagian masyarakat yang merasa masih ada ruang untuk manipulasi. Namun, Bowo berpendapat bahwa selama proses dijalankan secara adil dan transparan, keberadaan anggota dewan dalam sistem ini hanya sebagai penjaga kebijakan. “Jika ada kecurangan, itu biasanya karena ketidakpatuhan dalam menjalankan aturan, bukan karena keterlibatan kami,” ujarnya.
Sebagai contoh, dalam satu sekolah negeri, penerimaan murid dilakukan berdasarkan perhitungan yang sudah ditetapkan. Jarak tempat tinggal, usia, dan nilai ujian menjadi faktor utama. Sistem ini memastikan bahwa siswa yang berhak mendapatkan slot sudah dihitung dengan tepat. “Kalau ada calon siswa yang ingin masuk, mereka bisa mengajukan berkas secara langsung. Tidak perlu intervensi dari pihak tertentu,” jelas Bowo.
Video tersebut menunjukkan bahwa warga masih memandang anggota dewan sebagai pihak yang bisa membantu dalam mendapatkan kesempatan pendidikan. Namun, Bowo menegaskan bahwa hal ini hanya fenomena tahunan yang selalu muncul sebelum pengumuman SPMB. “Ini bukan kecurangan, tapi mungkin permintaan bantuan yang normal,” katanya. Ia menambahkan bahwa selama ini sistem sudah berjalan baik, dan tidak ada tanda-tanda kebocoran di tingkat penerimaan.
Proses SPMB 2026, menurutnya, juga mengadopsi teknologi yang lebih canggih untuk memastikan keakuratan data. Seluruh prosedur dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat bisa memantau keberlangsungan seleksi. “Kami percaya bahwa sistem ini sudah mampu menjawab semua kekhawatiran warga,” pungkas Bowo. Ia berharap video yang viral bisa menjadi sarana memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan siswa baru di Kota Semarang.
Menurut laporan dari JPNN.com, video tersebut menimbulkan perdebatan di media sosial. Beberapa netizen mendukung kebijakan sistem daring, sementara lainnya mengkritik karena masih ada keluhan dari orang tua. Meski demikian, Bowo berpendapat bahwa keberhasilan seleksi tergantung pada ketaatan semua pihak terhadap aturan. “SPMB adalah bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang merata, bukan sekadar pengumuman kelulusan,” tutupnya.
