New Policy: Danantara kaji penutupan PT INTI dan pastikan tak ada PHK karyawan
Danantara Evaluasi Penutupan PT INTI dengan Pola Kebijakan Baru
New Policy – Dalam rangka menerapkan kebijakan baru, Danantara mengumumkan bahwa mereka sedang melakukan evaluasi terhadap rencana penutupan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI). Dony Oskaria, yang menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) perusahaan dan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjamin kestabilan ekonomi dan kesejahteraan pegawai. Menurut Dony, penutupan PT INTI akan dijalankan secara bertahap, dengan mekanisme transisi yang dirancang agar tidak ada karyawan yang di-PHK secara langsung.
Langkah-Langkah Evaluasi Kebijakan Baru
“Kami sedang melakukan pengujian terhadap rencana penutupan PT INTI, dan proses pemeriksaan masih dalam tahap penyusunan,” ujar Dony saat diwawancara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. Ia menegaskan bahwa kebijakan baru ini menjadi bagian dari strategi penataan ulang badan usaha milik negara (BUMN), yang mengutamakan efisiensi tanpa mengorbankan kepentingan pekerja.
Peninjauan terhadap PT INTI dilakukan melalui analisis menyeluruh terhadap operasional, kinerja keuangan, dan kontribusi perusahaan terhadap sektor telekomunikasi nasional. Dony menambahkan bahwa rencana penutupan tidak hanya melibatkan keputusan bisnis tetapi juga pertimbangan sosial, seperti kesinambungan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Kebijakan baru ini juga didukung oleh komitmen untuk meminimalkan dampak negatif pada masyarakat sekitar.
Proses Transisi dan Keberlanjutan Ketenagakerjaan
“Kami telah menegaskan bahwa tidak ada karyawan yang akan dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam kebijakan baru ini,” tambah Dony. Ia menjelaskan bahwa langkah penutupan akan diikuti oleh program relokasi, restrukturisasi, atau pengalihan tugas kepada unit usaha lainnya.
Dalam rangka menerapkan kebijakan baru, Danantara juga menggandeng lembaga konsultasi untuk menilai dampak rencana ini secara objektif. Proses ini akan melibatkan dialog terbuka dengan karyawan, manajemen, serta pihak terkait lainnya. Dony menegaskan bahwa kebijakan baru ini tidak hanya berfokus pada efisiensi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan keberlanjutan tenaga kerja.
Kebijakan baru ini menjadi bagian dari upaya transformasi BUMN yang lebih modern, terutama dalam meningkatkan daya saing dan kinerja. Dony menyebut bahwa evaluasi terhadap PT INTI bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut tetap relevan dalam era digital saat ini. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi transparan kepada publik, agar kebijakan baru ini bisa diterima dengan baik.
Dalam pandangan Dony, kebijakan baru ini menggabungkan inovasi bisnis dan perhatian sosial. Ia menjelaskan bahwa penutupan PT INTI akan dilakukan secara bertahap, dengan memastikan adanya solusi untuk para karyawan, seperti pelatihan keterampilan baru atau pengalihan ke perusahaan lain yang berpotensi mengembangkan sektor telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan ulang BUMN yang berorientasi pada efisiensi tanpa mengorbankan kepentingan sosial.
Kebijakan baru yang diterapkan Danantara ini mendapat respon positif dari sejumlah pihak, termasuk para karyawan PT INTI. Mereka mengapresiasi langkah perusahaan untuk menghindari PHK dan memberikan jalan keluar alternatif. Dony Oskaria juga menegaskan bahwa kebijakan baru ini akan menjadi referensi dalam rencana reformasi BUMN lainnya, dengan harapan bisa memberikan contoh yang baik dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
