New Policy: BPI Kemendes: Pembangunan desa yang ideal berbasis identitas budaya

New Policy: BPI Kemendes Mengusung Pembangunan Desa Berbasis Identitas Budaya

New Policy – Badan Pengembangan Informasi (BPI) Kemendes PDT memperkenalkan new policy yang menekankan pentingnya pembangunan desa yang diintegrasikan dengan identitas budaya setempat. Kepala BPI Kemendes, Mulyadin Malik, menjelaskan bahwa dalam era transformasi ekonomi yang semakin cepat, identitas budaya desa harus menjadi fondasi utama dari segala perencanaan pembangunan. “Pembangunan desa yang ideal tidak bisa terlepas dari kekuatan nilai-nilai adat, budaya, dan gotong royong masyarakat,” ujarnya dalam acara Survei Persepsi Positioning Kemendes PDT, yang disiarkan secara daring dari Jakarta, Selasa.

Pengaruh Modernisasi pada Kehidupan Desa

Menurut Mulyadin, modernisasi sering kali membawa perubahan yang cukup signifikan pada struktur sosial dan ekonomi desa. Namun, ia menekankan bahwa new policy ini bertujuan untuk mengimbangi pengaruh negatif modernisasi dengan memperkuat akar budaya sebagai daya dorong keberlanjutan desa. “Dalam masyarakat desa, nilai-nilai adat dan budaya tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga sarana pengaturan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengelola sumber daya alam dan membangun masyarakat yang harmonis,” tambahnya. Ia mencontohkan bagaimana kehilangan kearifan lokal bisa mengakibatkan konflik antarwarga atau kehilangan kekhasan desa.

Konsistensi dalam Memupuk Kemandirian Desa

Polisi pembangunan yang baru dicanangkan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kemandirian masyarakat desa melalui pengelolaan kekayaan lokal. Mulyadin Malik menjelaskan bahwa new policy Kemendes PDT mengandalkan partisipasi aktif warga desa dalam memutuskan arah pembangunan. “Keberhasilan suatu desa tidak bisa diukur hanya dari infrastruktur atau kekayaan material, tetapi juga dari kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan potensi budaya dan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Menurutnya, penerapan new policy ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat desa. “Kita perlu mengubah paradigma dari pembangunan yang bersifat top-down menjadi bottom-up, sehingga kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata desa,” imbuh Mulyadin. Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan budaya dalam membentuk generasi muda desa yang memiliki kebanggaan akan warisan leluhur mereka.

Keberhasilan Pembangunan Desa: Kuncinya adalah Keterlibatan Masyarakat

Mulyadin Malik menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan desa secara new policy bergantung pada keterlibatan masyarakat setempat. “Jika kita hanya membangun infrastruktur tanpa memperhatikan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat, maka hasilnya bisa jadi tidak berkelanjutan,” jelasnya. Ia mencontohkan beberapa desa yang mampu mempertahankan identitas budaya sambil melakukan transformasi ekonomi, seperti desa dengan pengembangan seni tradisional atau pertanian berbasis kearifan lokal.

Menurut Mulyadin, new policy ini juga mencakup pembentukan sistem pengelolaan sumber daya desa yang lebih transparan. “Kita perlu menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, agar kebijakan tidak hanya menyentuh sebagian kecil warga,” katanya. Ia menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan desa yang ideal.

Di samping itu, Mulyadin mengingatkan bahwa dalam new policy ini, kebijakan pembangunan desa harus mengakui perbedaan daerah. “Setiap desa memiliki budaya dan potensi yang berbeda, jadi kita tidak bisa menerapkan satu pola ke seluruh Indonesia. Ini adalah new policy yang adaptif dan mampu menjawab tantangan lokal,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Kemendes PDT berkomitmen untuk mengembangkan indikator keberhasilan pembangunan desa yang lebih menyeluruh, termasuk aspek lingkungan dan keadilan sosial.

Langkah Nyata dalam Mewujudkan Desa Berbasis Budaya

Kemendes PDT berencana mengintegrasikan kebijakan budaya dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. “Kita akan menanamkan nilai-nilai budaya dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di desa, agar masyarakat lebih paham bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal secara bijak,” kata Mulyadin.

Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan desa dalam pengambilan kebijakan nasional. “Karena banyak persoalan bangsa kita berawal dari desa, maka kebijakan nasional harus mendorong keberlanjutan desa melalui new policy yang menyelaraskan antara modernisasi dan tradisi,” jelasnya. Dengan cara ini, ia berharap desa-desa di Indonesia bisa menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berakar pada identitas budaya mereka sendiri.

Dalam kesimpulannya, Mulyadin Malik menegaskan bahwa new policy ini adalah langkah strategis untuk menghindari hilangnya keunikan desa. “Kita perlu menciptakan desa yang tetap memiliki warisan budaya, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman,” ucapnya. Ia menambahkan bahwa pendekatan ini akan menjadi jembatan antara kearifan lokal dan inovasi modern, sehingga desa tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara seimbang.