New Policy: Anggota DPR sebut nelayan tradisional berhak pakai solar subsidi

Anggota DPR: Nelayan Tradisional Layak Manfaatkan Solar Subsidi

New Policy – Kota Jakarta, Kamis – Seorang anggota Komisi VI DPR, Asep Wahyuwijaya, mengungkapkan bahwa nelayan tradisional dengan kapal berukuran kecil hingga 30 gross ton (GT) berhak mengakses bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar. Pernyataan ini disampaikan dalam upaya memastikan kebijakan subsidi energi tetap berpihak pada kelompok nelayan yang beroperasi secara kecil skala. “Nelayan dengan kapal hingga 30 GT tetap memiliki hak untuk menggunakan solar subsidi, karena ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada sektor kecil,” jelas Asep dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Regulasi yang Menjadi Dasar Kebijakan

Asep menegaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Menurutnya, aturan tersebut secara tegas membagi kriteria penggunaan BBM subsidi, dengan batasan kapasitas kapal nelayan yang diterapkan. “Regulasi ini menetapkan bahwa kapal nelayan dengan tonnage maksimal 30 GT tetap berhak mendapatkan solar subsidi,” tambahnya. Dengan demikian, nelayan tradisional tidak akan kehilangan manfaat yang telah mereka terima selama ini.

Di sisi lain, kapal nelayan dengan ukuran di atas 30 GT diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamina Dex dan Dexlite. Asep mengatakan kebijakan ini bertujuan agar subsidi energi tidak terbuang begitu saja, melainkan diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan. “Kita perlu memahami bahwa kapal dengan tonnage lebih besar masuk dalam kategori usaha industri, sehingga tidak lagi berhak mendapatkan subsidi,” jelasnya. Ia menekankan pentingnya edukasi bagi para nelayan agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang aturan ini.

Pertamina Pastikan Stok Solar Subsidi Amannya

Dalam wawancara terpisah, Pjs Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Rizky Diba Avrita, mengungkapkan bahwa stok solar subsidi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tetap mencukupi kebutuhan masyarakat, termasuk nelayan kecil. “Saat ini, pasokan solar subsidi di Pati mencapai 2,7 kali lipat dari konsumsi harian normal, sehingga tidak perlu khawatir,” ujarnya menjawab aksi demonstrasi yang dilakukan nelayan di daerah tersebut, Senin (4/5/2026).

Menurut Rizky, kondisi penyaluran BBM di Provinsi Jateng dan DIY juga dalam keadaan aman, dengan stok mencapai 17,1 kali lipat dari konsumsi normal. “Ini menunjukkan bahwa distribusi BBM subsidi tidak mengalami gangguan, baik di Kabupaten Pati maupun di wilayah lain,” terangnya. Ia menambahkan bahwa Pertamina terus memantau ketersediaan bahan bakar agar kebutuhan nelayan dan masyarakat tetap terpenuhi.

Dalam menjalankan kebijakan ini, Rizky menjelaskan bahwa nelayan dengan kapal berukuran di bawah 30 GT dapat memperoleh solar subsidi setelah melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. “Langkah ini dilakukan agar penyaluran BBM subsidi tetap terarah dan tepat sasaran,” katanya. Sebaliknya, nelayan yang menggunakan kapal dengan kapasitas melebihi 30 GT harus beralih ke BBM nonsubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Respons DPR terhadap Kebijakan Solar Subsidi

Asep Wahyuwijaya menyoroti bahwa kebijakan pembatasan penggunaan solar subsidi bagi nelayan kecil adalah langkah yang perlu didiskusikan lebih lanjut. “Nelayan tradisional adalah bagian dari sektor produktif yang mendukung ekonomi lokal, sehingga layak mendapatkan perlindungan melalui subsidi energi,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah dalam menjamin akses BBM subsidi bagi nelayan tradisional adalah penting untuk mengurangi beban biaya operasional mereka.

Menurut Asep, regulasi Perpres 191/2014 menjadi dasar pengelolaan subsidi energi, tetapi juga memicu pertanyaan tentang apakah kriteria yang ditetapkan cukup objektif. “Apakah ada upaya untuk memastikan bahwa nelayan tradisional benar-benar mendapat manfaat dari subsidi, atau ada kecenderungan untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih besar?” tanyanya. Ia menyarankan bahwa pemerintah perlu memperjelas tujuan kebijakan ini, agar tidak ada mispersepsi di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Rizky Diba Avrita membenarkan bahwa Pertamina telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar. “Kami rutin mengawasi distribusi dan memastikan suplai solar subsidi terpenuhi di setiap pelosok,” jelasnya. Ia juga menyoroti bahwa stok BBM yang ada tidak hanya mencukupi kebutuhan nelayan, tetapi juga masyarakat umum, termasuk pelaku usaha kecil lainnya.

Impak Kebijakan dan Upaya Meminimalkan Kesalahpahaman

Asep menambahkan bahwa kebijakan ini sejatinya diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan subsidi, tetapi juga perlu diperjelas prosedurnya agar tidak menimbulkan kebingungan. “Nelayan tradisional membutuhkan informasi yang jelas tentang hak mereka, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa penggunaan solar subsidi oleh nelayan kecil tidak hanya bermanfaat bagi mereka, tetapi juga berdampak pada ketersediaan BBM bagi masyarakat secara keseluruhan.

Rizky menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan distribusi solar subsidi, terutama di daerah seperti Pati yang menjadi pusat aktivitas nelayan. “Kami terus berupaya menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, termasuk menghadirkan pelayanan yang baik kepada nelayan,” kata Rizky. Ia juga mengakui bahwa kebijakan ini memicu diskusi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pelaku usaha nelayan.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan koordinasi antarinstansi, Asep berharap masyarakat nelayan tradisional tidak terganggu dalam menjalankan usaha mereka. “Kami yakin bahwa dengan edukasi yang tepat, kebijakan ini bisa diterima secara baik oleh semua pihak,” pungkasnya. Sementara itu, Rizky menegaskan bahwa Pertamina akan terus berupaya memastikan kebijakan subsidi energi tetap berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Nelayan tradisional adalah bagian dari sektor yang paling rentan, sehingga subsidi energi menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban ekonomi mereka,” kata Asep Wahyuwijaya.

Kebijakan penggunaan solar subsidi untuk nelayan kecil dianggap sebagai langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara subsidi yang diberikan dan pengelolaannya secara efisien. Namun, Asep menekankan bahwa pemerintah harus tetap memperhatikan kebutuhan sektor-sektor kecil yang berperan vital dalam perekonomian nasional.