Key Strategy: Legislator: Perlu percepatan MBG di wilayah 3T Papua Tengah

Legislator: Perlu percepatan MBG di wilayah 3T Papua Tengah

Key Strategy – Nabire, Papua Tengah – Anggota DPR RI Yan P. Mandenas menyoroti pentingnya mengakselerasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak di provinsi tersebut. “Respons anak-anak terhadap MBG cukup memuaskan,” kata Mandenas saat berbicara di Nabire, Senin. Namun, ia menekankan bahwa penyebaran program ini tidak boleh hanya terbatas pada kota-kota besar seperti Nabire dan Mimika, tetapi harus mencakup daerah pegunungan yang masih kesulitan mendapatkan akses ke makanan bergizi.

Impak Negatif pada Konsentrasi Anak

Mandenas menyebutkan adanya keluhan dari siswa yang tinggal di pedalaman, khususnya mereka yang datang ke sekolah tanpa makan pagi. “Anak-anak di wilayah terpencil sering kali mengalami gangguan konsentrasi akibat kelelahan, bahkan ada yang sampai pingsan saat pelajaran berlangsung,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas belajar dan memengaruhi perkembangan akademik mereka. “Jika tidak diberi asupan gizi yang cukup, anak-anak sulit mempertahankan fokus dan konsistensi dalam belajar,” jelas Mandenas. Menurutnya, keberadaan MBG menjadi solusi penting untuk mengatasi masalah tersebut.

“Kadang mereka datang pagi tidak makan, lalu pusing dan akhirnya pulang. Ini tentu berdampak pada kualitas belajar mereka,”

Dalam wawancara terpisah, Mandenas mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah kunci utama agar MBG bisa menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan 3T. Ia menilai keberhasilan program ini bergantung pada distribusi yang merata, terutama di daerah yang sulit diakses. “Dengan membangun dapur di wilayah pinggiran, kita bisa memberikan makanan bergizi kepada anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan tersebut,” lanjutnya. Mandenas juga menggarisbawahi bahwa program ini tidak hanya memperbaiki kesehatan, tetapi juga membantu pengurangan beban ekonomi keluarga, karena makanan gratis bisa menggantikan biaya yang biasanya dikeluarkan oleh orang tua.

Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Pembangunan SPPG di wilayah 3T menurut Mandenas memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. “Pemerintah daerah harus menjadi mitra utama dalam pengembangan MBG, karena mereka lebih memahami kondisi geografis dan sumber daya lokal,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa beberapa lokasi pembangunan SPPG justru berada di daerah yang sulit dijangkau, sehingga memerlukan perencanaan yang matang dan koordinasi berkelanjutan. “Wilayah 3T memiliki tantangan tersendiri, seperti akses yang terbatas dan distribusi yang rumit. Oleh karena itu, perlu ada strategi khusus agar program ini bisa berjalan efektif,” tambahnya.

Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Papua Tengah, Nalen Situmorang, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, jumlah SPPG di provinsi tersebut telah mencapai 33 unit, yang tersebar di tiga kabupaten. Dari total tersebut, 14 unit terletak di Nabire, satu unit di Deiyai, dan 18 unit di Mimika. Situmorang menjelaskan bahwa angka ini menjadi dasar bagi peningkatan cakupan MBG, tetapi masih ada lima kabupaten lain yang belum terjangkau oleh program tersebut. Kelima kabupaten tersebut adalah Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya. “Kami sedang berupaya memperluas jaringan SPPG ke daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas ini, termasuk Kabupaten Deiyai,” katanya.

“Kami terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, karena pembangunan SPPG di wilayah ini merupakan SPPG 3T yang memiliki tantangan tersendiri, terutama dari sisi akses dan distribusi,”

Situmorang juga menyebutkan bahwa pengembangan SPPG di wilayah 3T tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. “Anak-anak dan orang tua harus terlibat aktif dalam memastikan program ini berjalan optimal,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa setiap SPPG diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang. Selain itu, program MBG juga dianggap sebagai upaya penguatan ekonomi lokal, karena memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan usaha kecil di sekitar sekolah.

Peluang dan Tantangan Pembangunan

Mandenas menggarisbawahi bahwa MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Dengan menyerap tenaga kerja lokal, kita bisa memperkuat kemandirian ekonomi di wilayah terpencil,” katanya. Ia menyarankan bahwa setiap dapur MBG harus menggandeng warga sekitar untuk menjadi staf dan pengelola. “Jika ada dapur yang tidak memperhatikan hal ini, kami akan melakukan evaluasi,” jelas Mandenas. Menurutnya, keberhasilan program MBG tergantung pada keterlibatan masyarakat dan kebijakan yang memperhatikan kondisi lokal.

Dalam konteks kebijakan nasional, MBG dianggap sebagai inisiatif strategis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk memastikan setiap anak memiliki akses ke makanan bergizi, terlepas dari lokasi tinggalnya. Mandenas berharap pemerintah dapat mempercepat realisasi program ini, terutama di wilayah yang masih tertinggal. “MBG merupakan langkah nyata untuk membangun generasi muda yang sehat dan berkualitas,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian petunjuk teknis pelaksanaan program agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.

Proyeksi Peningkatan Cakupan

Nalen Situmorang menegaskan bahwa rencana penambahan SPPG di lima kabupaten lain akan berjalan secara bertahap. “ Kami sedang melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan dinas terkait untuk memastikan pengembangan ini berjalan lancar,” katanya. Ia menyebutkan bahwa kelima kabupaten yang belum memiliki SPPG tersebut memiliki tantangan tersendiri, seperti kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia. Namun, dengan dukungan dari berbagai pihak, ia yakin program ini bisa mencapai cakupan yang lebih luas. “Tujuan utama kami adalah menjadikan MBG sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil,” ujarnya.

Mandenas menambahkan bahwa SPPG di 3T tidak hanya menjadi solusi untuk masalah gizi, tetapi juga menjadi sarana pengembangan ekonomi lokal. “Kami ingin bahwa makanan yang disediakan di sekolah tidak hanya mengisi perut anak-anak, tetapi juga memberi manfaat bagi pengusaha lokal,” katanya. Ia menekankan bahwa penggunaan bahan pangan lokal seharusnya menjadi prioritas, karena bisa mendukung ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada bahan impor. “Koordinasi dengan petani dan nelayan menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan program ini,” jelas Mandenas.