Special Plan: 71.744 sekolah di 3T & daerah bencana jadi prioritas revitalisasi 2026

71.744 Sekolah di 3T & Daerah Bencana Jadi Prioritas Revitalisasi 2026

Special Plan – Pada hari Minggu (17/5), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, melakukan inspeksi ke bangunan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Inspeksi ini menjadi bagian dari upaya memperbarui fasilitas pendidikan yang tergolong rentan dalam rangka program revitalisasi nasional. Di sela-sela kunjungan, Mendikdasmen memberikan penjelasan tentang strategi pemerintah untuk meningkatkan jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan revitalisasi hingga tahun 2026.

Kunjungan Mendikdasmen ke Sekolah di Lombok Timur

Selama inspeksi, Menteri Abdul Mu’ti memfokuskan perhatiannya pada kondisi gedung sekolah yang sedang dalam proses pemugaran. Lokasi yang dikunjungi berada di daerah yang termasuk dalam kategori 3T (tertinggal, terpencil, terisolasi), serta memiliki potensi bencana alam. Dalam kunjungan tersebut, ia menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar yang optimal. “Sekolah di daerah 3T dan wilayah bencana harus menjadi prioritas karena mereka sangat rentan terhadap dampak lingkungan dan keterbatasan sumber daya,” ujarnya.

Program Revitalisasi Sekolah Nasional

Program revitalisasi sekolah telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir, dengan tujuan memperkuat sistem pendidikan di wilayah yang kurang mendapat perhatian. Seiring waktu, jumlah sekolah yang menjadi target program ini terus bertambah. Menurut Mendikdasmen, pada tahun 2026, bantuan revitalisasi akan diperluas ke 71.744 satuan pendidikan secara nasional. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjangkau lebih banyak sekolah yang perlu perbaikan, terutama di daerah yang dinilai memiliki tantangan besar.

Revitalisasi sekolah mencakup berbagai aspek, mulai dari perbaikan fasilitas fisik hingga pengadaan alat pendidikan yang lebih modern. Dalam konteks 3T, sekolah di wilayah yang tinggal di pedalaman, terpencil, atau terisolasi sering kali menghadapi masalah seperti kurangnya akses ke listrik, air, dan jalan raya yang memadai. Selain itu, daerah bencana sering kali mengalami kerusakan akibat gempa, banjir, atau badai, yang memerlukan rehabilitasi mendesak.

Peran 3T dan Daerah Bencana dalam Pendidikan

Pemerintah menyadari bahwa sekolah di daerah 3T memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan memperbaiki infrastruktur di sana, diharapkan bisa meningkatkan partisipasi belajar anak-anak yang tinggal di lokasi yang kurang favorit. Menurut data yang diungkapkan Mendikdasmen, sebanyak 3T di seluruh Indonesia menjadi fokus revitalisasi karena jumlahnya yang signifikan serta dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan.

Dalam konteks daerah bencana, pendidikan menjadi satu dari beberapa sektor yang paling rentan terhadap kerusakan akibat bencana. Setelah bencana terjadi, sekolah seringkali menjadi prioritas dalam pemulihan, karena berperan sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi masyarakat. Revitalisasi sekolah di daerah rawan bencana tidak hanya untuk memperbaiki bangunan, tetapi juga untuk memastikan lingkungan belajar tetap aman dan nyaman setelah peristiwa alam.

Target Revitalisasi Tahun 2026

Kebijakan ini menandai peningkatan signifikan dari program sebelumnya. Pada 2025, jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan revitalisasi sudah mencapai lebih dari 60.000, tetapi target pada 2026 akan meningkat menjadi 71.744. Peningkatan ini dilakukan untuk mencakup lebih banyak wilayah yang belum terjangkau, termasuk daerah terpencil dan daerah bencana yang membutuhkan perhatian khusus.

Revitalisasi ini juga mencakup komponen penguatan kualitas pendidikan, seperti pelatihan guru, pengadaan bahan ajar, dan penerapan teknologi pendidikan. Mendikdasmen menekankan bahwa revitalisasi sekolah tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari tempat tinggalnya, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan yang baik,” tuturnya.

Manfaat untuk Masyarakat dan Siswa

Penyelarasan kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap kualitas pendidikan di masyarakat. Dengan memperbaiki infrastruktur, sekolah bisa beroperasi lebih efisien, sehingga meningkatkan daya tarik bagi siswa. Selain itu, suasana belajar yang lebih nyaman juga memungkinkan guru mengajar dengan lebih baik, yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa.

Di wilayah 3T, revitalisasi sekolah juga menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah. Pemerintah menyadari bahwa pendidikan merupakan jembatan utama menuju kesetaraan sosial dan ekonomi. Dengan memperkuat sekolah di daerah yang kurang berkembang, diharapkan akan muncul kader-kader yang mampu mendorong kemajuan wilayah tersebut. “Sekolah yang baik adalah fondasi kuat untuk masa depan bangsa,” kata Mendikdasmen.

Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen menyampaikan bahwa jumlah bantuan revitalisasi nasional akan mencapai 71.744 satuan pendidikan pada 2026.

Kebijakan revitalisasi sekolah ini juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Setiap tahun, program ini diperluas ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan, termasuk wilayah yang rawan bencana. Selain itu, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan mit