Rencana Khusus: Pemerintah daerah diminta percepat lompatan inovasi dan kolaborasi

Pemerintah Daerah Diingatkan Percepat Inovasi dan Kolaborasi

Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat perubahan inovatif dan kerja sama lintas sektor. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta kualitas layanan publik secara lebih signifikan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, dalam acara Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Menuju Predikat Nasional yang diadakan oleh Bapperida Kabupaten Tabalong, di Kalimantan Selatan.

Pentingnya Partisipasi Lintas Stakeholder

“Untuk mengembangkan inovasi yang berdampak luas, Pemerintah Kabupaten Tabalong harus melibatkan seluruh elemen pentahelix, seperti akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media,” jelas Yusharto dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa.

Dalam penyusunan kebijakan inovasi, kolaborasi antar pemangku kepentingan dan penggunaan data empiris dinilai sangat krusial. Tanpa kerja sama yang kuat, inisiatif daerah berisiko hanya bersifat sementara dan kurang berdampak jangka panjang. Yusharto menekankan bahwa kebijakan berbasis bukti akan memastikan efektivitas dan keberlanjutan inovasi, sekaligus mengurangi risiko kegagalan.

Menurut Yusharto, pendekatan evidence-based policy menjamin setiap langkah yang diambil telah melalui analisis data dan pembuktian melalui praktek nyata. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membantu menetapkan arah kebijakan yang tepat sasaran. Dengan metode ini, inovasi diharapkan bisa menjadi bagian integral dari sistem pembangunan daerah, bukan sekadar kejadian terpisah.

Kebanggaan dan Tantangan Kuantitas

Yusharto menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Kabupaten Tabalong yang berhasil mempertahankan status sebagai daerah inovatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas inovasi, bukan hanya kuantitas. “Kami percaya dampak inovasi Tabalong akan semakin besar ke depan, selama kualitas hasil yang dihasilkan tetap menjadi prioritas,” tambahnya.

Penunjang Kebijakan Inovatif

Dalam rangka memperkuat sistem inovasi, Yusharto menyarankan pembentukan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan daerah. Peraturan ini dirancang untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, memastikan inovasi berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, ia juga mendorong penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala, serta pengembangan basis data inovasi sebagai referensi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Kebutuhan pemanfaatan teknologi dalam proses integrasi data juga disebut sebagai faktor penting dalam membangun ekosistem inovasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Tanpa evaluasi yang kuat, inovasi berpotensi tidak bertahan lama. Dengan basis data yang solid, kebijakan dapat dirancang secara lebih strategis,” pungkas Yusharto.