New Policy: Komisi VII: Kebijakan industri tembakau harus seimbang dan terukur

Pengendalian Industri Tembakau Perlu Diseimbangkan

New Policy – Di tengah berbagai tekanan, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menekankan perlunya pendekatan yang matang dalam menyusun kebijakan terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT). Anggota komisi tersebut, Novita Hardini, mengingatkan bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan keadilan, kepastian, serta keseimbangan antara upaya melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekonomi yang dihasilkan oleh sektor ini. Menurut Novita, industri tembakau tengah berada dalam fase penting karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk regulasi kesehatan yang makin ketat, penurunan daya beli konsumen, dan meningkatnya rokok ilegal yang merugikan perekonomian nasional.

Kebijakan Harus Berbasis Data dan Libatkan Pemangku Kepentingan

Novita mengatakan bahwa industri tembakau tidak bisa dilihat secara satu dimensi. Ia menekankan bahwa sektor ini memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian Indonesia, terutama dalam menyumbang ratusan triliun rupiah melalui cukai. Data dari pemerintah menunjukkan bahwa IHT mencatatkan pendapatan lebih dari Rp200 triliun pada 2025, yang merupakan lebih dari 70% dari total penerimaan cukai nasional. Selain itu, sektor ini juga menjadi penggerak bagi sekitar enam juta tenaga kerja, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, hingga pekerja di perusahaan pabrik dan usaha kecil di distribusi serta perdagangan.

“Industri tembakau adalah sektor nasional yang berdampak luas, baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan miliaran rupiah yang dikeluarkan sebagai pendapatan negara, sektor ini juga menjadi penghidupan bagi rakyat,” ujar Novita dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Menurut Novita, kebijakan terhadap industri ini perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mengakomodasi kepentingan berbagai pemangku. Ia menyoroti bahwa regulasi yang tidak terkoordinasi dan kurang tepat bisa memicu kekhawatiran tentang keberlanjutan industri serta ancaman pengangguran. “Kebijakan yang tidak harmonis berpotensi mengakibatkan dampak sosial serius, termasuk pengurangan peluang kerja di sektor yang banyak menyerap tenaga kerja,” lanjutnya.

Peredaran Rokok Ilegal Menjadi Tantangan Utama

Novita menyoroti bahwa peredaran rokok ilegal yang meningkat menjadi tantangan utama bagi industri legal. Ia menyebutkan bahwa kebocoran pendapatan negara akibat rokok ilegal diperkirakan mencapai Rp25 triliun per tahun. Hal ini berdampak pada kestabilan pendapatan pemerintah dan melemahkan kepercayaan konsumen terhadap produk tembakau yang memenuhi standar nasional.

Mengenai kebijakan pembatasan kadar nikotin dan tar dalam produk tembakau, Novita menilai hal ini perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. Ia mengkhawatirkan bahwa langkah tersebut bisa mengurangi daya saing rokok kretek, yang merupakan produk khas Indonesia dengan komponen dalam negeri yang tinggi. “Pembatasan kadar nikotin dan tar adalah langkah yang tepat, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan data yang memadai agar tidak mengganggu keberlanjutan industri,” tambahnya.

Solusi untuk Mempertahankan Keseimbangan

Sebagai mitra kerja Kementerian Perindustrian, Komisi VII DPR RI mengusulkan langkah-langkah konkret untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Novita menekankan perlunya pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang bertujuan mengatasi masalah rokok ilegal dari hulu hingga hilir. Ini diharapkan bisa memberikan solusi lebih efektif dan terpadu.

Langkah lain yang diusulkan adalah penyusunan peta jalan nasional industri tembakau yang terintegrasi. Peta jalan ini akan mencakup harmonisasi regulasi, kepastian pendapatan fiskal jangka menengah, perlindungan pekerja, serta optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Novita juga menekankan pentingnya pengembangan produk tembakau alternatif yang lebih terukur, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada produk tradisional.

Novita menambahkan bahwa DPR tetap mendukung upaya mengendalikan konsumsi rokok, khususnya di kalangan anak muda. Namun, ia menegaskan bahwa pendekatan kebijakan harus diarahkan pada pengaturan perilaku konsumen, bukan hanya membebani produsen nasional. “Pendekatan yang bijak akan mencakup penegakan aturan penjualan rokok kepada anak di bawah umur, penguatan edukasi kesehatan, serta pengembangan ruang khusus merokok,” jelasnya.

Peran Pemerintah dalam Memastikan Keseimbangan

Novita juga menekankan pentingnya pemerintah memastikan kebijakan tidak hanya fokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap masyarakat yang bergantung pada industri ini. Ia menilai bahwa kebijakan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani, pekerja pabrik, serta pengusaha kecil. “Kita harus memastikan bahwa perubahan kebijakan tidak hanya menguntungkan generasi muda, tetapi juga tetap menjaga kesejahteraan masyarakat luas,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Novita menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antarinstansi pemerintah. Ia mengatakan bahwa kebijakan yang terisolasi atau tidak sejalan dapat mengakibatkan ketimpangan. Misalnya, ketatnya regulasi kesehatan bisa berdampak pada penurunan produksi, yang pada gilirannya merugikan tenaga kerja di sektor pertanian hingga distribusi.

Langkah-Langkah Strategis untuk Masa Depan Industri

Novita menyarankan bahwa pemerintah perlu memperkuat pendekatan berbasis data dalam merancang kebijakan. Ini termasuk penggunaan DBHCHT secara optimal, agar dana tersebut bisa digunakan untuk mendukung inovasi serta keberlanjutan industri. “DBHCHT harus menjadi sumber dana yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sekadar angka di laporan keuangan,” kata Novita.

Di sisi lain, Novita menilai bahwa edukasi kesehatan dan layanan berhenti merokok perlu ditingkatkan. Ia berpendapat bahwa keberhasilan pengendalian konsumsi tidak cukup hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada kesadaran masyarakat. “Pendekatan berbasis pendidikan akan lebih efektif dalam mengubah pola hidup masyarakat, terutama generasi muda,” tuturnya.

Novita juga menyoroti perlunya penegakan hukum terhadap penjualan rokok ilegal. Ia menegaskan bahwa peredaran produk tembakau yang tidak terda