158 Desa di Lombok Timur Ikut Pelatihan Paralegal, Memperkuat Akses Keadilan
Latest Program – LOMBOK TIMUR – Sejumlah 158 perwakilan desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melangsungkan pelatihan paralegal serta penyuluhan hukum sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lotim, Senin (22/6), dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kebijakan serta tenaga ahli dalam bidang hukum. Kebijakan ini diinisiasi oleh Kanwil Kemenkum NTB, yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa dalam memahami dan mengakses layanan hukum secara lebih mudah.
Langkah Kreatif dalam Penguatan Keadilan
Kehadiran paralegal, yaitu peran pemerantara antara ahli hukum dan masyarakat, menjadi fokus utama dalam pelatihan ini. Dengan program ini, diharapkan masyarakat desa tidak lagi merasa bingung ketika menghadapi masalah hukum sehari-hari. Tahun ini, Lotim menjadi salah satu dari beberapa daerah yang menjadikan pelatihan paralegal sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa inisiatif ini adalah bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
Acara yang dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Kadiv PPPH Edward James Sinaga dan Sekretaris Daerah Lombok Timur Juaini Taofik, menggarisbawahi pentingnya pendekatan lokal dalam pelayanan hukum. Menurut Juaini, kegiatan ini sejalan dengan visi pembangunan daerah Lotim SMaRT (Sustainable, Modern, and Resilient Towns), yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. “Kehadiran paralegal sangat bermanfaat dalam membantu penyelesaian konflik di tengah masyarakat,” ujarnya dalam sesi pembukaan.
“Program ini menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, serta memberdayakan desa sebagai pusat akses keadilan.”
Kehadiran paralegal di tingkat desa dianggap penting, terutama mengingat tingginya jumlah kasus perceraian di daerah tersebut. Angka perceraian mencapai sekitar 1.500 per tahun, yang menjadi indikator bahwa masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah hukum tanpa bantuan profesional. Dengan pelatihan ini, para paralegal diharapkan mampu menjadi mediator yang efektif, serta memberikan nasihat hukum kepada warga secara cepat dan mudah.
Membangun Kesadaran Hukum di Tingkat Lokal
Pelatihan paralegal dan penyuluhan hukum Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan hukum dasar, tetapi juga membangun keterampilan dalam memfasilitasi peresolusi sengketa. Selain itu, kegiatan ini mencakup diskusi tentang pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, serta cara masyarakat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada institusi pemerintah setempat. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk memperkuat sistem hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan.
Kepala Dinas PMD dan Ketua OBH Posbakumadin Lombok Timur juga turut serta dalam pembukaan acara ini. Mereka menegaskan bahwa pendekatan langsung ke masyarakat desa adalah langkah efektif dalam mengurangi kesenjangan informasi hukum. “Paralegal tidak hanya membantu mengatasi konflik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam proses peradilan,” kata Kadiv PPPH Edward James Sinaga dalam sambutannya.
Menurut data terkini, banyak warga desa di Lombok Timur masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur hukum, termasuk cara mengajukan gugatan atau menyampaikan keluhan ke lembaga bantuan hukum. Dengan adanya para paralegal yang dilatih secara khusus, diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan tanpa harus berpindah ke kota untuk mencari bantuan hukum. Selain itu, para paralegal juga berperan dalam mengedukasi warga tentang hak mereka, seperti hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama.
Langkah Konsisten dalam Penguatan Keadilan
Pelatihan ini merupakan bagian dari program nasional yang mendorong keadilan di tingkat desa, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang lebih merata. Dengan melibatkan sejumlah besar desa dan kelurahan, Kemenkum NTB berupaya mengurangi pengaruh dari kesenjangan akses hukum yang selama ini menghambat pelayanan publik. “Program ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendekatkan layanan hukum ke masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang memiliki fasilitas legal yang lengkap,” jelas Juaini Taofik.
Dalam proses penyuluhan, peserta diberikan materi tentang berbagai aspek hukum, seperti hak keluarga, hak tanah, dan hak sipil. Kombinasi antara penyuluhan langsung dan pelatihan teknis ini dirasa cukup efektif untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Dengan menanamkan pengetahuan hukum di tingkat desa, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam melindungi kepentingan mereka, termasuk dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
Program ini juga menjadi platform bagi para paralegal untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan di lapangan. Beberapa peserta pelatihan menyampaikan bahwa mereka merasa lebih percaya diri untuk membantu warga mereka dalam proses pengambilan keputusan hukum. “Saya berharap pelatihan ini dapat menjadi fondasi untuk kegiatan-kegiatan hukum yang lebih berkala di desa saya,” ungkap salah satu peserta dari desa Pujut.
Dengan dilaksanakannya pelatihan paralegal ini, Pemkab Lotim menegaskan komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Tujuan utama dari kegiatan adalah memastikan bahwa setiap warga desa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus bergantung sepenuhnya pada lembaga hukum formal yang jauh dari lokasi mereka. Selain itu, para paralegal juga diharapkan menjadi garda depan dalam memberikan edukasi hukum kepada warga, khususnya di tengah meningkatnya kesadaran akan hak-hak individu di masyarakat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News.
