Deddy PDIP: Jazilul PKB Perlu Memperdalam Pemahaman tentang Sistem Pemerintahan
Deddy PDIP Nilai Jazilul PKB Perlu – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengkritik pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang menyarankan partai berkelir merah harus menegaskan posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Deddy menganggap Jazilul perlu lebih memahami mekanisme sistem pemerintahan, khususnya perbedaan antara sistem parlementer dan presidensial. Pernyataan ini disampaikan melalui layanan pesan, Rabu (18/6), sebagai respons atas saran yang dianggap kurang tepat dalam konteks sistem politik Indonesia.
Perbedaan Sistem Parlementer dan Presidensial dalam Politik Indonesia
Deddy menjelaskan bahwa konsep oposisi dalam sistem parlementer berbeda dengan sistem presidensial. Dalam sistem parlementer, oposisi terbentuk secara alami karena adanya dua kubu partai dominan yang memiliki ideologi kontrastif. Misalnya, ketika satu partai memenangkan pemilu, partai lainnya langsung berperan sebagai oposisi dengan membentuk kabinet bayangan untuk mengawasi kebijakan pemerintah. “Sistem ini memisahkan kedua kubu secara struktural, sehingga perbedaan ideologi menjadi alasan utama untuk membangun posisi oposisi,” ujarnya.
“Mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial,” kata Deddy melalui layanan pesan, Rabu (18/6).
Deddy menekankan bahwa sistem presidensial, seperti yang diterapkan di Indonesia, tidak berjalan sama seperti parlementer. Presidensial mengutamakan kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden, sementara oposisi di sini lebih berkaitan dengan peran partai dalam membentuk kebijakan dan mendukung pemerintahan, bukan hanya keberadaan ideologi kontrastif. Menurutnya, dalam sistem presidensial, partai oposisi tetap bisa bekerja sama dengan pemerintah jika tujuannya sejalan, meskipun secara ideologis berbeda.
Konteks Ideologi dalam Sistem Presidensial
Deddy memberi contoh perbedaan ideologi dalam sistem presidensial, seperti perbedaan pandangan ekonomi antara kubu konservatif dan kubu progresif. Menurutnya, kubu konservatif cenderung mengadopsi pendekatan Milton Friedman, yang menekankan kebebasan pasar dan pengurangan pajak, sementara kubu progresif lebih fokus pada Keynesian, yang mendorong intervensi pemerintah untuk membangun ekonomi melalui pengeluaran sosial. “Dua pandangan ini memiliki arah yang berbeda, bahkan dalam satu isu tertentu, seperti pajak atau fasilitas bisnis, bisa menyebabkan konflik yang menggangu konsistensi kebijakan,” jelasnya.
“Satu menghendaki pajak rendah dan fasilitas untuk bisnis sementara kubu lain mau pajak tinggi untuk bisnis dan belanja sosial yang tinggi. Kedua itu tidak mungkin bersatu, tegas menjadi oposan,” kata Deddy.
Menurut Deddy, dalam sistem presidensial, partai oposisi tidak selalu didefinisikan oleh perbedaan ideologi, tetapi juga oleh kemampuan mereka untuk menjalankan tugas kelembagaan secara profesional. Ia menambahkan bahwa koeksistensi partai di bawah satu ideologi Pancasila tidak mencegah kerja sama, asalkan tujuan bersama bisa tercapai melalui diskusi dan kesepakatan.
Kondisi Politik Indonesia dan Pentingnya Literasi Sistem
Deddy menyoroti bahwa Indonesia memiliki sistem politik yang berbeda dari negara-negara dengan sistem parlementer. Di sini, presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan eksekutif, sedangkan legislatif berperan sebagai pemeriksa dan penegak kebijakan. “Sistem ini memastikan kekuasaan terpusat di presiden, tetapi partai tetap berperan dalam memberikan suara dan mendorong perubahan melalui mekanisme konsensus,” kata Deddy.
Ia menekankan bahwa literasi tentang sistem pemerintahan menjadi penting untuk memastikan partai-partai memiliki kesadaran yang jelas dalam merumuskan strategi. Deddy menilai, jika Jazilul dan partainya ingin berperan sebagai oposisi yang efektif, mereka harus memahami bahwa peran tersebut tidak hanya bergantung pada perbedaan ideologi, tetapi juga pada kelembagaan dan tanggung jawab dalam kerangka sistem presidensial. “Kita perlu memastikan bahwa setiap partai mampu beradaptasi dengan aturan sistem ini, karena tujuan bersama adalah menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan,” imbuhnya.
Menurut Deddy, kesalahan dalam memahami sistem bisa memicu kesalahpahaman antarpartai. Ia menilai, Jazilul harus menggali lebih dalam mengenai bagaimana sistem presidensial bekerja, termasuk peran partai dalam menyusun kebijakan, memperjuangkan aspirasi, dan bekerja sama untuk kepentingan nasional. “Jika partai oposisi bisa berperan sebagai pengawas yang kritis sekaligus mitra yang produktif, maka system ini akan lebih efektif dalam mencapai tujuan pemerintahan,” lanjut Deddy.
Deddy juga menyinggung tentang konteks politik nasional saat ini, di mana partai-partai harus mampu memahami dinamika kekuasaan yang berbeda dari sistem parlementer. “Di Indonesia, oposisi bukan hanya terbentuk karena perbedaan ideologi, tetapi juga karena kemampuan partai dalam membangun koalisi dan menegakkan prinsip Pancasila,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa literasi sistem pemerintahan menjadi kunci untuk menjaga hubungan yang sehat antarpartai, terutama dalam suasana politik yang dinamis.
Komentar Deddy ini muncul dalam konteks pertarungan politik yang semakin intens sebelum pemilihan umum. Ia menilai, para pemimpin partai perlu memahami bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya bergantung pada kekuasaan, tetapi juga pada kemampuan berkolaborasi dan beradaptasi dengan sistem yang diterapkan. “Dengan literasi yang lebih baik, partai bisa menjalankan peran mereka secara optimal, baik sebagai pengemban kebijakan maupun sebagai pengawas yang independen,” pungkas Deddy.
