ESDM Minta Penolak Geotermal Gunung Ungaran Berikan Bukti PLTP Merusak Lingkungan

Debat Geotermal Gunung Ungaran Memanas: ESDM Jateng Tantang Penolak Tunjukkan Bukti Kerusakan Lingkungan

Pesonatropis.com – Pembahasan soal pemanfaatan energi panas bumi di kawasan pegunungan Jawa Tengah kembali memicu perdebatan publik. Kali ini, sorotan tertuju pada rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di lereng Gunung Ungaran, yang sejak beberapa waktu lalu menghadapi penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat. Menanggapi gelombang penolakan tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (ESDM Jateng) mengambil langkah yang tidak biasa: meminta pihak-pihak yang menentang proyek untuk menyajikan data konkret bahwa aktivitas geotermal benar-benar menimbulkan kerusakan ekologis.

Petisi Ribuan Nama dan Tanggapan Resmi Dinas

Benih kontroversi bermula dari sebuah petisi daring yang mengumpulkan tanda tangan sekitar 3.000 orang. Dokumen itu berisi keberatan terhadap rencana eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di wilayah Gunung Ungaran, sebuah gunung berapi aktif yang juga menjadi bagian dari kawasan konservasi serta sumber mata air bagi sejumlah desa di sekitarnya. Petisi tersebut memicu reaksi berantai di media sosial dan forum-forum lokal, sehingga mendorong pejabat daerah untuk memberikan klarifikasi terbuka.

Agus Sugiharto, Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, merespons petisi itu dengan nada yang lugas. Alih-alih membantah satu per satu keluhan, ia justru membalik arah pembicaraan: siapa yang mengklaim kerusakan lingkungan akibat panas bumi, dialah yang harus menunjukkan buktinya. Pendekatan ini menempatkan beban pembuktian pada pihak penolak, bukan pada pemerintah atau operator proyek.

Dieng dan Kamojang sebagai Rujukan Empiris

Untuk memperkuat argumennya, Agus mengacu pada dua kawasan geotermal yang sudah beroperasi bertahun-tahun di Indonesia. Pertama, kawasan Dieng di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Jawa Tengah, yang menampung sejumlah pembangkit panas bumi berkapasitas besar. Kedua, Kamojang di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang merupakan salah satu proyek panas bumi tertua di negeri ini.

Menurut Agus, pengalaman puluhan tahun di kedua lokasi tersebut seharusnya menjadi cermin bagi siapa pun yang mempertanyakan dampak lingkungan dari aktivitas geotermal. Ia mempertanyakan secara langsung apakah ada bukti bahwa operasi panas bumi di Dieng telah menghancurkan situs candi, merusak kawasan ekologis, atau mengganggu cagar budaya di sekitarnya.

“Sekarang dibuktikan saja di Dieng apa ya ngrusak candi? Kan, Dieng ada, Kamojang ada. Apa ya merusak kawasan? Apa ya merusak cagar budaya?”

Pernyataan itu diucapkan Agus pada Selasa (1/9) dalam sebuah kesempatan publik di Semarang. Nada bicaranya menunjukkan bahwa ia memandang penolakan tanpa data sebagai sikap yang belum cukup berdasar secara ilmiah.

Tuntutan Bukti Spesifik: Tunjukkan Lokasinya

Lebih jauh lagi, Agus meminta agar pihak penolak tidak sekadar menyebut “panas bumi merusak lingkungan” secara umum, melainkan menunjuk lokasi spesifik di mana proyek yang sudah berjalan terbukti menimbulkan kerusakan nyata. Ia menekankan bahwa tuntutan semacam itu berlaku universal, bukan hanya di Indonesia.

“Sekarang tunjukkan di mana kegiatan panas bumi yang sudah jalan ini yang merusak (lingkungan, red). Itu saja. Sak dunya (sedunia, red) lah. Wek tidak hanya di Indonesia.”

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa ESDM Jateng memandang isu ini sebagai bagian dari wacana global tentang energi terbarukan, di mana klaim kerusakan lingkungan harus diuji dengan data lapangan, bukan sekadar opini publik.

Konteks Energi Baru Terbarukan dan Keberlanjutan

Di balik perdebatan lokal ini terdapat kerangka kebijakan nasional yang lebih luas. Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, dan pemerintah menargetkan kontribusi signifikan dari sektor geotermal dalam bauran energi nasional. Energi panas bumi dikategorikan sebagai Energi Baru Terbarukan (EBT) karena memanfaatkan panas internal bumi yang secara teoritis tidak pernah habis.

Agus menegaskan bahwa pemanfaatan potensi panas bumi memang harus dilakukan dengan menjaga kondisi lingkungan di sekitarnya agar aktivitas tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan kata lain, ia tidak menafikan pentingnya perlindungan ekologis; yang ia tolak adalah klaim kerusakan yang tidak disertai bukti empiris. Prinsipnya sederhana: keberlanjutan lingkungan tetap menjadi syarat, tetapi klaim pelanggaran harus diuji dengan data, bukan asumsi.

Implikasi bagi Masyarakat dan Proses Perizinan

Bagi warga sekitar Gunung Ungaran, perdebatan ini bukan sekadar soal angka-angka teknis. Gunung Ungaran menyediakan air bersih bagi ribuan rumah tangga, menjadi habitat berbagai spesies flora dan fauna, serta memiliki nilai spiritual bagi komunitas lokal. Oleh karena itu, kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan lanskap dan kualitas air akibat pengeboran sumur panas bumi dapat dipahami secara emosional, meskipun secara teknis belum tentu terbukti.

Tantangan bagi pemerintah daerah ke depan adalah menjembatani kesenjangan antara kekhawatiran warga dan tuntutan bukti ilmiah. Proses konsultasi publik, audit lingkungan independen, serta transparansi data pemantauan kualitas air dan emisi gas dari sumur panas bumi dapat menjadi instrumen yang meredakan ketegangan tanpa mengorbankan hak masyarakat untuk mengetahui dampak nyata dari proyek di wilayahnya.

Sementara itu, bagi pihak penolak, tantangan sebaliknya: menyusun argumen berbasis data yang dapat diuji secara terbuka. Tanpa itu, posisi mereka berisiko tetap berada di ranah opini, bukan di ranah kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Debat geotermal Gunung Ungaran, pada akhirnya, menjadi cermin kecil dari dilema energi terbarukan di banyak negara: bagaimana mendorong transisi menuju sumber energi bersih tanpa mengabaikan hak masyarakat lokal atas lingkungan yang sehat dan informasi yang transparan. Jawaban atas dilema itu tidak akan datang dari satu pihak saja, melainkan dari dialog yang dibangun di atas fakta, bukan retorika.