Special Plan: Turki ingin tetapkan secara hukum zona bersengketa di Laut Aegea

Turki ingin tetapkan secara hukum zona bersengketa di Laut Aegea

Special Plan – Moskow, Antara – Pemerintah Turki sedang menyusun rancangan undang-undang yurisdiksi maritim baru yang bertujuan menegaskan klaim hukum atas wilayah laut yang masih diperdebatkan dengan Yunani. Laporan terbaru dari surat kabar Aydinlik, yang dikutip pada Kamis, menyebutkan bahwa RUU ini akan mencakup zona abu-abu sebagai bagian dari kerangka regulasi yang lebih komprehensif. Sumber dari Partai Keadilan dan Pembangunan, partai berkuasa, menjelaskan bahwa penyusunan undang-undang telah mencapai tahap akhir dan siap dipresentasikan ke lembaga legislatif setelah libur Idul Adha.

Klaim Hukum atas Wilayah Laut Aegea

Dalam konteks ini, Turki menyoroti pentingnya menetapkan status hukum zona maritim yang menjadi sengketa utama dengan Yunani. RUU yang tengah dibahas akan mencakup area di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Pemetaan ini bertujuan memperjelas batas yurisdiksi negara, terutama di wilayah yang dikenal sebagai zona abu-abu. Zona tersebut mencakup area di mana Turki dan Yunani belum sepakat mengenai hak kedaulatan dan kewenangan laut.

“Ada beberapa wilayah yang disengketa – kami berselisih dengan Yunani terkait pulau-pulau di Laut Aegea,” ujar seorang sumber senior dari Partai Keadilan dan Pembangunan kepada Aydinlik.

Undang-undang ini tidak hanya mencakup definisi zona abu-abu, tetapi juga menetapkan peraturan tentang zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinental, serta area maritim lainnya yang berada di bawah yurisdiksi Turki. Sumber menyatakan bahwa RUU tersebut akan menjadi kerangka hukum terpisah yang memperkuat klaim negara tersebut atas wilayah laut yang menjadi perdebatan sejak lama. Dengan adanya RUU ini, Turki berharap memperjelas posisi hukumnya di bawah satu aturan yang terintegrasi.

Kesiapan RUU dan Prosedur Penyusunan

Menurut laporan Aydinlik, dokumen RUU telah selesai dalam proses teknis oleh kementerian yang relevan. Dalam beberapa hari ke depan, rancangan undang-undang ini akan diajukan ke Parlemen sebagai langkah final. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa dengan Yunani, meski tidak sepenuhnya mengakhiri ketegangan. Undang-undang ini juga dirancang untuk berfungsi sebagai alat pendukung perjanjian internasional yang telah ada, seperti kesepakatan dengan negara-negara lain mengenai batas laut.

Sumber dari pemerintah Turki menjelaskan bahwa RUU ini menjadi bagian dari upaya menyatukan berbagai aspek hukum maritim dalam satu dokumen. Dengan demikian, Turki ingin menegaskan bahwa wilayah laut yang diperdebatkan tetap dalam lingkup kewenangan negara tersebut, meski belum sepenuhnya diakui oleh pihak Yunani. Pada saat yang sama, RUU ini dianggap sebagai respons terhadap tuntutan Yunani yang terus-menerus mengklaim area tertentu sebagai bagian dari kedaulatannya.

Konflik Lama yang Terus Berlanjut

Perdebatan antara Turki dan Yunani mengenai batas laut Aegea telah berlangsung selama bertahun-tahun. Wilayah ini tidak hanya menjadi pusat perdebatan politik, tetapi juga memicu ketegangan militer dan diplomatik. Pada tahun 2020, konflik yang berawal dari klaim atas pulau Imia/Kardak mengakibatkan eskalasi kekerasan antara kedua negara. RUU ini diharapkan bisa memberikan penyelesaian hukum yang lebih tegas, meski belum sepenuhnya menyenangkan pihak Yunani.

Pemimpin partai berkuasa di Turki menekankan bahwa penamaan zona abu-abu bukanlah pengakuan internasional yang mutlak, tetapi lebih merupakan pengelompokan wilayah yang dianggap sebagai bagian dari wilayah laut negara tersebut. Menurut mereka, sejumlah pulau yang diperdebatkan tidak perlu diberi status tambahan karena sudah dianggap sebagai bagian dari kewenangan Turki. Sebaliknya, Yunani tetap menegaskan bahwa semua pulau di Laut Aegea berada dalam lingkup kedaulatannya, tanpa ruang untuk negosiasi atau penyesuaian.

Keterlibatan NATO dan Dampak Regional

Konflik Turki-Yunani di Laut Aegea juga memiliki dampak signifikan terhadap hubungan dalam NATO. Meski keduanya adalah sekutu dalam aliansi pertahanan, ketegangan yang berulang muncul karena perbedaan pandangan tentang pengaturan batas laut. RUU ini dianggap sebagai langkah untuk memperkuat posisi Turki dalam kerangka hukum internasional, sekaligus memastikan bahwa negara tersebut tidak kehilangan kewenangan atas wilayah yang dianggap penting secara strategis.

Sejumlah pihak menilai bahwa pengesahan RUU ini akan mengubah dinamika hubungan antar-negara di wilayah Mediterania. Kedaulatan laut yang jelas bisa memperkuat klaim Turki atas sumber daya alam di area tersebut, seperti minyak bumi dan gas alam. Namun, hal ini juga berpotensi memicu reaksi keras dari Yunani, yang terus berupaya memperoleh pengakuan internasional terhadap klaimnya. Di sisi lain, pendukung RUU ini menilai bahwa undang-undang ini akan menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah batas laut secara efektif, terutama dalam lingkungan geopolitik yang semakin dinamis.

Proses Teknis dan Persiapan Pengesahan

Sebelum RUU dipresentasikan ke Parlemen, pemerintah Turki telah melakukan persiapan teknis yang melibatkan analisis geografis, hukum internasional, dan konsultasi dengan ahli. Pihak berwenang mengklaim bahwa proses ini sudah matang dan siap untuk diberlakukan. Menurut surat kabar Aydinlik, langkah ini juga mencerminkan keinginan Turki untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi sejak Perang Dunia II. Dengan RUU ini, mereka ingin mengubah ketergantungan pada perjanjian bilateral menjadi kerangka hukum yang lebih kuat dan permanen.

Dokumen baru ini akan menjadi bagian dari sistem hukum maritim Turki yang lebih lengkap. Sebelumnya, negara ini mengandalkan perjanjian internasional untuk menegaskan klaimnya. Namun, dengan RUU ini, Turki bisa memiliki alat hukum sendiri, yang diharapkan dapat memperkuat posisi diplomatiknya. Meski begitu, beberapa ahli h