Dubes Boroujerdi: Perang AS-Iran berpotensi ubah tatanan global

Dubes Boroujerdi: Perang AS-Iran berpotensi ubah tatanan global

Dubes Boroujerdi – Di Jakarta, Duta Besar Iran, Mohammad Boroujerdi, mengungkapkan bahwa situasi perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memiliki dampak besar terhadap perubahan struktur geopolitik dunia. Ia menyatakan bahwa konflik ini tidak hanya mengubah dinamika hubungan internasional tetapi juga memaksa komunitas global untuk mempertanyakan asas keseimbangan kekuasaan yang berlaku. “Perang ini telah memperlihatkan bagaimana beberapa kebijakan internasional bisa mengalami pergeseran signifikan,” ujarnya dalam kuliah umum di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) pada Rabu lalu.

Dampak Perang pada Keseimbangan Geopolitik

Komentar Boroujerdi menggarisbawahi bahwa konflik antara kekuatan Barat dan Iran tidak hanya memengaruhi wilayah Timur Tengah tetapi juga menyebar ke berbagai lapisan sistem politik global. Ia menunjukkan bahwa perang ini mendorong munculnya perspektif baru dalam pengklasifikasian negara-negara berpengaruh. “Kita mungkin melihat keberadaan negara-negara adidaya dan negara-negara ‘middle power’ diperdebatkan kembali dalam konteks kekuatan baru yang muncul di tengah krisis,” katanya. Penegasan ini mengingatkan bahwa perang sering kali menjadi penyebab perubahan paradigma dalam hubungan antarnegara.

“Perang ini berdampak pada banyak sekali perkembangan internasional dan memberi perubahan signifikan bagi geopolitik global,” kata Boroujerdi.

Menurut dia, tatanan kekuasaan internasional kini mengalami tekanan dari konflik yang terjadi. Negara-negara yang sebelumnya dianggap dominan, seperti AS dan Israel, mungkin kehilangan kepercayaan dari sebagian besar masyarakat internasional. Sebaliknya, Iran bisa dilihat sebagai representasi kekuatan alternatif yang mengambil peran lebih besar dalam pembentukan aturan global. Boroujerdi menekankan bahwa dampak perang ini tidak terbatas pada wilayah kawasan tetapi mencakup perubahan norma dan kebijakan yang diterapkan di tingkat multilateral.

Kritik terhadap Multilateralisme

Dubes Iran itu menyoroti kegagalan organisasi-organisasi internasional dalam mengakhiri perang dan menegaskan perdamaian. “Kita perlu menyadari bahwa meskipun ada banyak lembaga global, mereka sering kali tidak mampu memberikan keputusan yang adil dan tepat waktu,” ujarnya. Boroujerdi mengkritik bagaimana kebijakan multilateralisme selama ini cenderung memihak negara-negara besar, sehingga mengabaikan aspirasi dari negara-negara berkembang.

“Konflik kali ini menunjukkan bahwa organisasi multilateral telah gagal bertindak demi mengakhiri perang serta mewujudkan perdamaian bagi Iran dan negara-negara di kawasannya,” katanya.

Dalam konteks terkini, ia menyoroti bahwa kegagalan DK PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam menyuarakan tindakan yang seimbang terhadap kedua belah pihak. “Mereka justru mengecam Iran, sementara AS dan Israel terus mengekspansi operasi militer mereka tanpa mendapat sanksi yang sama,” jelas Boroujerdi. Ia menambahkan bahwa keputusan organisasi global yang tidak cepat memediasi konflik telah memperkuat ketidakadilan dalam hubungan internasional.

Reformasi Dewan Keamanan PBB

Selain itu, Boroujerdi mengkritik komposisi anggota tetap DK PBB yang masih mencerminkan dominasi kekuatan pemenang Perang Dunia II. “Sudah lama kita menyadari bahwa struktur ini tidak mencerminkan realitas politik saat ini, terutama dalam konteks keberagaman negara-negara besar di dunia,” katanya. Ia menilai bahwa DK PBB perlu diubah agar lebih mencerminkan aspirasi masyarakat global, terutama negara-negara berkembang.

“Dewan Keamanan PBB harus direformasi supaya benar-benar bisa menjalankan tugasnya, yaitu menjamin keamanan, mencegah perang, maupun mengakhiri perang,” tambah Boroujerdi.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan negara-negara ‘middle power’ seperti Tiongkok, India, dan Afrika Utara menjadi faktor penting dalam menyeimbangkan kekuasaan global. “Dengan kekuatan baru ini, kita bisa mengubah arah kebijakan internasional yang sebelumnya dominan di tangan negara-negara Barat,” ujarnya. Boroujerdi menegaskan bahwa reformasi DK PBB adalah langkah krusial untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih adil dan inklusif.

Kesatuan Suara Negara-Negara Berkembang

Menurut Boroujerdi, kesatuan suara dari negara-negara berkembang menjadi kunci dalam mendesak perubahan di DK PBB. “Kita perlu menyatukan pernyataan politik untuk menunjukkan bahwa aspirasi negara-negara besar tidak bisa diabaikan,” katanya. Ia menambahkan bahwa persatuan ini bisa memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam mengambil keputusan yang lebih relevan dengan realitas kontemporer.

“Dalam upaya reformasi Dewan Keamanan, kekuatan-kekuatan baru di kalangan ‘middle power’ memiliki posisi yang sangat menentukan,” kata Dubes Iran.

Kritik tersebut juga mencakup cara organisasi internasional menyikapi perang di kawasan Timur Tengah. Boroujerdi mengingatkan bahwa perang antara AS-Israel dan Iran memperlihatkan bagaimana kebijakan multilateral bisa menjadi alat untuk memperkuat dominasi kekuatan tertentu. “Dewan Keamanan PBB dan lembaga-lembaga global lainnya harus menjadi jembatan untuk mencegah eskalasi konflik, bukan alat untuk menekan negara-negara yang terlibat,” tuturnya. Ia berharap adanya reformasi struktural agar lembaga tersebut mampu menjadi pusat pengambilan keputusan yang lebih seimbang.

Perubahan dalam Norma Internasional

Dubes Iran itu menegaskan bahwa perang antara AS, Israel, dan Iran telah mengubah cara negara-negara memandang aturan internasional. “Mereka membuktikan bahwa kekuatan besar bisa mengabaikan prinsip-prinsip hukum internasional ketika kepentingan nasional lebih utama,” jelasnya. Boroujerdi menyoroti bahwa serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu menunjukkan bagaimana hukum internasional bisa diubah dengan kekuatan politik dan militer.

“Berbagai organisasi internasional tidak akan bisa melanjutkan kegiatan mereka seperti biasa, sama seperti keadaan sebelum perang; pasti akan perlu perub