Special Plan: Pesantren bisa bangun dapur SPPG untuk percepatan penerima manfaat

Pesantren Bisa Bangun Dapur SPPG untuk Percepatan Penerima Manfaat

Special Plan – Jakarta, Senin – Kementerian Agama memberikan kemudahan bagi pondok pesantren dengan jumlah santri melebihi seribu orang untuk membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini bertujuan mempercepat akses penerima manfaat dari program pemenuhan gizi ke lingkungan pendidikan keagamaan. Wakil Menteri Agama, Romo Muhamad Syafi’i, menjelaskan bahwa yayasan pesantren dapat mengajukan permohonan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendirikan dapur mandiri di institusi mereka. Proses pengajuan tersebut akan ditindaklanjuti oleh BGN, yang kemudian akan memproses usulan tersebut.

Kemudahan untuk Pemenuhan Gizi

Menurut Romo Syafi’i, pondok pesantren yang memiliki kapasitas santri besar diberi kesempatan untuk mengelola SPPG secara mandiri. Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap pesantren dapat memberikan layanan gizi secara optimal. “Pondok pesantren yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan kepada BGN untuk mendirikan dapur mandiri,” ujarnya. Langkah ini bertujuan mendorong inisiatif lokal dalam memperluas manfaat program gizi, sekaligus memastikan kebutuhan nutrisi santri terpenuhi secara lebih cepat.

“Jadi yayasan pesantren mengajukan permohonan kepada BGN dan kemudian BGN memproses untuk mendirikan dapur mandiri di pondok pesantren yang bersangkutan,” kata Romo Syafi’i.

Flexibilitas dalam Desain Dapur

Romo Syafi’i menambahkan bahwa kebijakan ini memberikan ruang bagi pesantren untuk menyesuaikan bentuk dan ukuran dapur sesuai dengan kondisi internal. Sebelumnya, prototipe dapur SPPG biasanya dirancang khusus untuk sekolah-sekolah umum. Namun, untuk pesantren, desain bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, seperti jumlah santri, kapasitas memasak, atau struktur pengelolaan. “Kita juga sudah mencapai kesepakatan itu adaptif dengan situasi yang ada di pondok pesantren,” ujarnya.

“Jadi tidak mesti persis seperti prototipe yang ditetapkan oleh BGN,” tambah Romo Syafi’i.

Kemudahan dalam Pola Distribusi Makanan

Dalam hal distribusi makanan, pemerintah juga memberikan fleksibilitas kepada pesantren. Pesantren yang sudah menerapkan sistem makan individual, seperti menggunakan ompreng atau wadah pribadi, diperbolehkan melanjutkan praktik tersebut. Sementara pesantren yang masih menggunakan sistem prasmanan juga tetap bisa menjalankannya. “Jadi sangat adaptif sekarang,” terang Romo Syafi’i. Fleksibilitas ini dirasa penting untuk memastikan kebutuhan sanitasi dan kenyamanan santri terpenuhi tanpa mengorbankan efisiensi.

Struktur Pengelolaan SPPG

Romo Syafi’i menegaskan bahwa setiap SPPG harus memiliki struktur pengelolaan yang jelas, termasuk kepala dapur, tenaga akuntansi, ahli gizi, dan pekerja lainnya. Struktur ini bisa diisi oleh anggota dari lingkungan pesantren sendiri maupun yayasan yang mengelola institusi tersebut. Selain itu, pesantren wajib memenuhi standar dasar yang ditetapkan BGN, seperti kebersihan dapur, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta aspek keamanan lainnya. “Standar dasar tetap wajib dipenuhi,” tegasnya.

Percepatan Penyaluran Manfaat Program MBG

Kementerian Agama dan BGN menegaskan komitmen untuk mempercepat distribusi manfaat program Makanan Bantuan Gizi (MBG) ke seluruh pesantren yang berada di bawah lingkungan Kementerian Agama. Romo Syafi’i menyatakan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan seluruh pihak yang berhak mendapatkan layanan gizi segera terakomodasi. “Kami punya tekad yang sama. Secepatnya semua pihak yang berhak mendapat manfaat harus segera menerima layanan MBG,” ujarnya.

“Kami punya tekad yang sama. Secepatnya semua pihak yang berhak mendapat manfaat yang berada di lingkungan Kementerian Agama harus segera mendapatkan layanan MBG,” ujar Romo Syafi’i.

Dukungan dari Himbara

Sebagai bagian dari program ini, pemerintah juga menyediakan dukungan finansial berupa suntikan permodalan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan ini berlaku bagi pesantren yang telah memenuhi persyaratan dalam pembangunan SPPG. “Dengan bantuan dari Himbara, pesantren dapat mempercepat proses pendirian dapur mandiri,” jelas Romo Syafi’i. Ia menambahkan bahwa bantuan tersebut bukan hanya untuk biaya awal, tetapi juga untuk memastikan operasional dapur berjalan efektif dan berkelanjutan.

Keuntungan dan Kesiapan Pesantren

Romo Syafi’i berharap pesantren yang memiliki kapasitas besar segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengelola SPPG. Ia menekankan bahwa pengelolaan dapur mandiri tidak hanya memberikan manfaat bagi santri, tetapi juga membantu pengurangan ketergantungan pada pihak luar. “Dengan model ini, pesantren bisa lebih mandiri dalam menyediakan makanan sehat dan terjangkau bagi santri,” ujarnya. Selain itu, pihaknya juga berharap pesantren yang belum siap dapat memperbaiki infrastruktur dapur sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Peran BGN dan Kementerian Agama

BGN akan berperan sebagai mitra dalam memproses permohonan pembangunan SPPG. Kementerian Agama, di sisi lain, akan memastikan bahwa panduan teknis (juknis) diperbarui agar pesantren lebih mudah memahami prosedur dan tanggung jawabnya. “Pembaruan juknis ini bertujuan mempermudah proses pendirian SPPG di pesantren,” kata Romo Syafi’i. Ia menambahkan bahwa meskipun ada fleksibilitas dalam desain dapur, standar dasar tetap dijaga agar kualitas gizi dan keamanan makan santri tidak terabaikan.

Harapan untuk Peningkatan Kesehatan Santri

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesehatan dan nutrisi santri, terutama di pesantren yang memiliki jumlah siswa besar. Dengan memiliki dapur mandiri, pesantren bisa lebih cepat dalam merespons kebutuhan gizi, termasuk saat terjadi keadaan darurat atau kenaikan jumlah santri. Romo Syafi’i menegaskan bahwa SPPG menjadi solusi yang efektif untuk memastikan setiap santri menerima makanan bergizi secara teratur. “Program ini tidak hanya tentang memberi makan, tetapi juga tentang menjaga kesehatan jangka panjang santri,” ujarnya.

Dengan adanya pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel, Kementerian Agama yakin bahwa pesantren bisa menjadi bagian penting dari sistem pemenuhan gizi nasional. Romo Syafi’i menyebutkan bahwa ini adalah langkah strategis untuk memperluas akses dan memastikan manfaat dari program MBG mencapai semua lapisan masyarakat yang membutuhkan, termasuk di lingkungan pesantren. “Pemenuhan gizi adalah bagian dari pendidikan yang lengkap,” pungkasnya.