Key Strategy: Bappenas: Pemulihan ekonomi Aceh difokuskan pada sektor produktif

Bappenas: Pemulihan Ekonomi Aceh Fokus pada Sektor Produktif

Key Strategy – Banda Aceh menjadi tempat penyampaian pernyataan penting oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait strategi pemulihan ekonomi Aceh setelah bencana. Dalam rangka percepatan proses pemulihan, pihak Bappenas menekankan pentingnya sektor-sektor produktif seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pertanian, perikanan, serta perdagangan sebagai motor penggerak utama perekonomian Aceh. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, saat memberi sambutan di Banda Aceh, Senin (tanggal yang disebutkan). Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai pemateri virtual melalui Zoom dalam kegiatan Aceh Economic Forum yang berjudul “Akselerasi Pemulihan Ekonomi Aceh Pascabencana di Tengah Ketidakpastian Global yang Semakin Meningkat,” diselenggarakan oleh KPwBI Aceh di Gedung AAC Dayan Dawood.

Sektor Produktif Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi

Medrilzam menjelaskan bahwa fokus utama pada sektor produktif adalah langkah strategis untuk memastikan ekonomi Aceh kembali pulih. “Dari kegiatan rehab-rekon yang sedang kita dorong, sektor produktif menjadi penggerak utama, sehingga ekonomi Aceh dapat bangkit kembali,” kata dia dalam sambutan yang diungkapkan. Ia menyoroti bahwa keberhasilan pemulihan ekonomi tidak hanya bergantung pada rehabilitasi fisik, tetapi juga pada penguatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam mengembalikan fungsi pasar dan distribusi secara cepat.

Data Ekonomi Aceh Pasca-Bencana

Berdasarkan data yang disampaikan, ekonomi Aceh mengalami kontraksi pada triwulan IV tahun 2025 sebesar -1,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi Aceh selama tahun 2025 juga melambat, mencapai 2,97 persen, dibandingkan pertumbuhan 4,46 persen pada tahun 2024. Dengan kondisi tersebut, Medrilzam menegaskan bahwa Aceh perlu mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 3,8-4,1 persen pada tahun 2027 mendatang, dengan peningkatan indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

Strategi Pemulihan Ekonomi yang Dianjurkan

Medrilzam menguraikan tujuh strategi utama yang dapat diterapkan dalam program rehab-rekon. Pertama, penguatan infrastruktur ekonomi kritis seperti pasar induk, sentra distribusi pangan, gudang logistik, dan akses transportasi, agar dapat mendukung stabilitas harga serta mempercepat pemulihan UMKM. Kedua, perencanaan dan penganggaran berbasis risiko untuk mengantisipasi tantangan di masa depan. Ketiga, pembangunan berbasis ketahanan multi bahaya dan adaptasi perubahan iklim, yang tidak hanya mengembalikan kondisi pra-bencana tetapi juga meningkatkan daya tahan ekonomi terhadap risiko alami.

Kelima, penguatan rantai pasok melalui diversifikasi jalur distribusi, peningkatan kapasitas penyimpanan, serta digitalisasi sistem logistik. Keenam, skema pembiayaan inovatif yang memadukan APBN, APBD, perbankan, serta instrumen keuangan alternatif. Terakhir, tata kelola dan kemitraan lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. “Tujuan utama dari strategi ini adalah stabilnya pasokan dan harga, serta percepatan pemulihan ekonomi daerah berbasis UMKM,” jelasnya dalam penjelasan.

Konteks Ekonomi Aceh Pasca-Bencana

Menurut Medrilzam, bencana banjir dan longsor yang terjadi akhir November 2025 lalu berdampak signifikan pada dinamika perekonomian Aceh. Kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi melambat, dengan angka 2,97 persen pada 2025 dibandingkan 4,46 persen di 2024. Ia menyoroti bahwa Aceh membutuhkan upaya yang lebih intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,8-4,1 persen pada 2027, yang menjadi parameter utama keberhasilan pemulihan ekonomi.

Konten Keuangan dan Pembiayaan

Dalam membahas peran pendapatan asli daerah (PAD) sebagai fondasi keuangan, Medrilzam mencontohkan beberapa kegagalan implementasi kebijakan. Ia mengkritik kenyataan bahwa pendapatan dari sampah, yang seharusnya menjadi PAD, tidak dimanfaatkan secara optimal karena uang tersebut hanya habis di tingkat pengumpul. “Peraturan daerah tentang PAD sudah ada, tapi tidak dijalankan, menjadi salah satu contoh kecil kegagalan dalam penguatan keuangan daerah,” ujar dia. Hal serupa juga terjadi pada pendapatan daerah lainnya, seperti PBB dan retribusi.

“Sampah adalah sumber pendapatan yang bisa dimanfaatkan, tetapi justru diserap oleh pihak-pihak di lapisan bawah. Jika ini tidak diperbaiki, maka daya beli masyarakat akan terus tertekan, dan pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai,” kata Medrilzam.

Koordinasi dan Sinergi dalam Pemulihan Ekonomi

Menurut Medrilzam, dalam proses pemulihan ekonomi Aceh, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia sangat krusial. Ia menekankan bahwa sinergi dari berbagai pihak dalam pengelolaan pembiayaan dan stabilitas harga bisa menjadi faktor penentu. “Selain itu, penguatan daya beli masyarakat juga menjadi prioritas, terutama melalui pemulihan mata pencaharian dan penciptaan lapangan kerja,” tambahnya.

Strategi yang diusulkan juga mencakup peningkatan ketersediaan barang melalui stabilisasi rantai pasok. Medrilzam menyoroti bahwa akibat bencana, ketersediaan bahan pokok di Aceh sempat terganggu, sehingga keberhasilan pemulihan ekonomi harus diiringi dengan stabilnya pasokan barang dan harga. Dengan fokus pada sektor produktif, ia yakin Aceh mampu bangkit kembali, seiring dengan peningkatan kapasitas ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Pemulihan Ekonomi Melalui UMKM

Sektor UMKM menjadi salah satu kunci utama dalam strategi pemulihan ekonomi Aceh. Medrilzam menekankan bahwa UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam perekonomian daerah. Ia menyebutkan bahwa ketersediaan modal kerja dan fasilitasi UMKM akan menjadi faktor penentu dalam mempercepat proses pemulihan. “UMKM perlu diberdayakan melalui dukungan keuangan, pelatihan, serta akses pasar yang lebih luas,” jelasnya.

Menurutnya, selain UMKM, pertanian dan perikanan juga harus ditingkatkan untuk memastikan stabilitas pasokan barang pokok. “Jika sektor pertanian dan perikanan tidak dipulihkan, maka pasokan bahan makanan di Aceh akan terus terganggu, yang berdampak pada kenaikan harga dan penurunan daya beli masyarakat,” tambah Medrilzam. Pemulihan ekonomi juga memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan kebijakan yang terarah dan efektif.

Peluang dan Tantangan di Tengah Ketidakpastian Global

Kondisi ekonomi global yang semakin tidak menentu menjadi tantangan tambahan bagi Aceh dalam pemulihan ekonomi. Meski demikian, Medrilzam yakin bahwa dengan fokus pada sektor produktif dan penguatan infrastruktur ekonomi, Aceh mampu melalui masa sulit tersebut. “Kita harus memanfaatkan peluang global, sekaligus mengantisipasi risiko yang mungkin muncul,” katanya.

Sebagai contoh, Medrilzam