Meeting Results: Kementerian HAM: Hak untuk dilupakan lindungi warga dari jejak digital

Kementerian HAM: Hak untuk Dilupakan Lindungi Warga dari Jejak Digital

Meeting Results – Dalam upaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia di era digital, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa konsep right to be forgotten atau hak untuk dilupakan menjadi bagian penting dalam revisi Undang-Undang HAM. Hal ini bertujuan untuk melindungi warga dari dampak negatif informasi pribadi yang terus-menerus muncul di ruang digital, meskipun sudah tidak relevan atau sudah dianggap selesai. Dalam diskusi uji publik terkait Revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Wahyudi Djafar, Tenaga Ahli Kementerian HAM, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara informasi dibagikan dan diperoleh. Karena itu, adopsi hak untuk dilupakan dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan informasi dan perlindungan data pribadi.

Jejak Digital dan Dampaknya pada Warga

Menurut Wahyudi, jejak digital yang bersifat permanen dapat menghambat seseorang dalam memperoleh peluang sosial, seperti pekerjaan atau pendidikan, karena informasi lama tetap terlihat di hasil pencarian mesin. Contohnya, individu yang telah menjalani proses hukum atau rehabilitasi sosial mungkin masih dianggap sebagai pelaku kejahatan atau koruptor, meskipun sudah memenuhi kewajibannya sesuai putusan pengadilan. “Kondisi ini menciptakan stigma yang berkepanjangan, meskipun fakta di lapangan sudah berubah,” ujarnya.

“Karena teknologi memungkinkan informasi kembali muncul di ruang digital, warga perlu alat untuk menghapusnya jika memang tidak lagi penting. Hak untuk dilupakan bertindak sebagai instrumen yang memperkuat perlindungan ini,” kata Wahyudi.

Asal Usul Konsep Hak untuk Dilupakan

Konsep right to be forgotten awalnya muncul dari putusan Pengadilan Eropa pada tahun 2014, khususnya dalam kasus yang menyangkut Mario Costeja, seorang warga Spanyol. Dalam kasus tersebut, seorang pria dinyatakan pailit dan informasi tentang keadaan finansialnya masih muncul di hasil pencarian mesin pencari setelah sejumlah waktu berlalu. Pengadilan Eropa memutuskan bahwa nama pria tersebut harus dihapus dari data digital, karena informasi itu tidak lagi akurat dan menimbulkan dampak sosial yang berlebihan. “Dari situ muncul prinsip bahwa seseorang berhak menghilangkan jejak digital yang memperburuk reputasinya,” tambah Wahyudi.

Kasus Costeja menjadi contoh penting dalam mengubah perspektif tentang kebebasan informasi. Sebelumnya, banyak orang berpikir bahwa informasi yang sudah terbit tidak bisa diubah. Namun, dengan hak untuk dilupakan, kebebasan informasi tetap dijaga, tetapi dengan adanya batasan yang memungkinkan penghapusan data tertentu dari hasil pencarian. “Prinsip ini tidak menyangkut penghapusan permanen, melainkan mengatur cara informasi diakses oleh publik,” jelasnya.

Penerapan Hak untuk Dilupakan di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, Kementerian HAM menegaskan bahwa hak untuk dilupakan tidak berarti menghilangkan karya jurnalistik atau informasi publik secara total. Sebaliknya, mekanisme de-listing atau de-indexing menjadi alat utama dalam penerapan konsep ini. “Artinya, mesin pencari seperti Google atau Bing tidak lagi menampilkan informasi tertentu, meskipun masih ada di sumber aslinya,” kata Wahyudi. Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak merugikan kebebasan pers, karena media tidak diwajibkan menghapus artikelnya, hanya memastikan tautan ke informasi tersebut tidak lagi muncul di hasil pencarian.

Penerapan hak untuk dilupakan juga diharapkan mampu mengurangi risiko diskriminasi digital. Banyak warga Indonesia, terutama yang berada di ranah media sosial, merasa kehilangan peluang karena nama atau keterangan mereka muncul di hasil pencarian mesin. “Banyak kasus di mana seseorang dianggap bersalah karena informasi lama, padahal mereka sudah memperbaiki diri dan kembali bermasyarakat,” ujarnya. Dengan adanya UU HAM yang direvisi, masyarakat diharapkan dapat menikmati perlindungan lebih baik dari data yang tidak relevan.

Keseimbangan antara Kepentingan Publik dan Privasi Pribadi

Wahyudi Djafar menekankan bahwa penerapan hak untuk dilupakan harus disesuaikan dengan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan data pribadi. Ia mengatakan bahwa keputusan untuk menghapus informasi digital akan diambil melalui proses hukum, di mana pengadilan menimbang mana yang lebih penting: hak individu untuk menghapus jejaknya atau kepentingan masyarakat untuk mengetahui fakta yang relevan. “Misalnya, jika seorang warga negara berada di bawah proses hukum, maka data yang menimbulkan stigma berlebihan dapat dihapus, tetapi jika informasi tersebut penting bagi masyarakat, maka ia tetap dipertahankan,” jelasnya.

“Jadi, hak untuk dilupakan bukan sekadar menghilangkan informasi, tetapi menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi,” ujar Wahyudi.

Menurutnya, dalam penerapan hak ini, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum Indonesia. “Kita tidak boleh langsung mengikuti aturan luar negeri tanpa melihat situasi lokal. Di sini, jejak digital bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik,” tambahnya. Ia juga menyoroti bahwa perusahaan teknologi digital, termasuk yang beroperasi di Indonesia, harus memenuhi standar perlindungan data pribadi sebagai bagian dari tanggung jawab korporasi. “Tidak hanya warga negara yang perlu dilindungi, tetapi juga platform digital yang menyimpan data tersebut,” katanya.

Proses Uji Publik dan Keterlibatan Masyarakat

Kementerian HAM saat ini sedang menjalani uji publik untuk merevisi UU HAM. Proses ini melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, organisasi masyarakat, dan media. “Uji publik menjadi sarana untuk memastikan bahwa perubahan ini merespons kebutuhan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Wahyudi. Ia menjelaskan bahwa isu data pribadi, tanggung jawab korporasi, dan perlindungan dalam ruang digital sudah menjadi bagian integral dari revisi UU HAM. “Dengan adanya aturan ini, warga bisa lebih percaya bahwa informasi mereka dijaga secara lebih baik,” tambahnya.

Wahyudi Djafar menegaskan bahwa revisi UU HAM tidak hanya tentang mengatur kebebasan informasi, tetapi juga tentang memastikan bahwa data pribadi tidak digunakan secara tidak adil untuk menghukum seseorang secara permanen. “Hak untuk dilupakan adalah bentuk keadilan digital, karena informasi bisa menjadi alat untuk menyakiti seseorang, bahkan setelah keputusan hukum selesai,” katanya. Ia berharap dengan adopsi prinsip ini, masyarakat Indonesia dapat menjalani kehidupan digital tanpa merasa terasingkan oleh masa lalu mereka.

Dalam diskusi, Wahyudi juga menyebutkan bahwa perusahaan teknologi digital di Indonesia perlu memahami bahwa data pribadi warga negara adalah aset penting yang harus dijaga. “Saat ini, banyak platform masih mengutamakan kecepatan dan kemudahan dalam menyebarluaskan informasi, tetapi kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap individu,” ujarnya. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga pemerintah dan kemitraan dengan perusahaan teknologi diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih berimbang dan manusiawi.

Revisi UU HAM ini menjadi refleksi dari tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap perlindungan data digital. Dengan adanya hak untuk dilupakan, warga neg