Key Discussion: Prabowo: Lewat badan ekspor, pemerintah selamatkan 150 miliar dolar

Prabowo: Lewat Badan Ekspor, Pemerintah Selamatkan 150 Miliar Dolar

Key Discussion – Jakarta, Rabu — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan upaya pemerintah untuk mengatasi praktik penambangan dan perkebunan ilegal serta skema penipuan yang menguras dana sebesar 150 miliar dolar AS, setara Rp2.654 triliun, dalam satu tahun. Hal ini dijelaskan selama penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa kebocoran dana yang terjadi akibat manipulasi ekspor dan kegiatan ilegal telah mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan rakyat Indonesia.

Potensi Dana yang Terselamatkan

Dalam rapat tersebut, Prabowo menyebutkan bahwa berbagai skema penipuan, seperti over invoicing (penyelewengan nilai ekspor dengan memperbanyak tagihan) dan under invoicing (mengurangi jumlah nilai ekspor), telah menyebabkan kerugian signifikan. Ia menambahkan bahwa praktik penambangan dan perkebunan ilegal juga berkontribusi pada aliran dana yang tidak optimal. “Kita telah melakukan perhitungan dan perkiraan, bahwa potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran tersebut adalah 150 miliar dolar AS dalam satu tahun,” jelas Prabowo. Ia menekankan bahwa capaian ini tergantung pada keberanian dan tekad pemerintah, serta kerja sama yang baik dengan pelaku usaha.

“Potensi ini memang besar, tetapi apakah kita mampu mencapainya, bergantung pada komitmen kita, kemampuan kita, dan keseriusan dalam mengimplementasikan kebijakan,” kata Prabowo. “Kita harus bisa memastikan bahwa setiap transaksi ekspor berjalan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan atas ekspor komoditas sumber daya alam (SDA). Ia mengatakan bahwa kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak dan pendapatan negara. “Dengan memperketat pengelolaan ekspor, kita bisa memastikan bahwa hasil penjualan SDA tidak diserap oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi tindakan penipuan seperti kurang bayar, pemindahan harga, dan pelarian devisa hasil ekspor.

Regulasi Baru untuk Penguatan Ekspor

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang tata kelola ekspor komoditas SDA. Prabowo menjelaskan bahwa salah satu aturan utama dalam PP tersebut adalah wajibnya komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy) dijual melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. “Penjualan ekspor harus melalui BUMN yang disepakati oleh pemerintah, sehingga hasilnya akan diteruskan ke pelaku usaha yang terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan tersebut,” ujarnya.

“Dengan sistem ini, kita bisa mengendalikan alur dana ekspor dan memastikan bahwa keuntungan dari komoditas SDA benar-benar masuk ke dalam kebutuhan nasional,” kata Prabowo. “BUMN bertindak sebagai pengawas, pengumpul, dan penyalur dana hasil ekspor, sehingga transparansi dan keadilan dapat terjaga.”

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Ia menyoroti pentingnya mengatasi praktik yang merugikan masyarakat, seperti pengurangan pajak melalui manipulasi harga atau penipuan dalam pelaporan ekspor. “Kebijakan ini tidak hanya menangani kebocoran dana, tetapi juga memberikan pengaruh jangka panjang terhadap struktur perekonomian Indonesia,” imbuhnya.

Rapat Paripurna dan Agenda Utama

Dalam rapat Paripurna yang dihadiri oleh 451 anggota DPR RI, Prabowo menyampaikan pendahuluan RAPBN 2027, termasuk KEM-PPKF, sebagai bagian dari pembahasan kebijakan fiskal. Pidato ini menjadi yang pertama dalam sejarah pemerintahan Indonesia yang disampaikan langsung oleh seorang presiden di depan anggota DPR. “Saya merasa berbahagia karena bisa memperkenalkan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal di hadapan dewan yang akan mengawasi pelaksanaannya,” ujarnya.

“Kebijakan ini dirancang agar perekonomian Indonesia bisa berkembang secara sehat dan berkelanjutan,” kata Prabowo. “Dengan memperkuat tata kelola ekspor, kita juga mendorong penguasaan sumber daya alam oleh sektor publik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.”

Pidato Prabowo dalam rapat Paripurna tersebut juga menjadi momentum penting untuk membahas tiga agenda utama. Pertama, penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh pemerintah. Kedua, laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Ketiga, pendapat fraksi-fraksi DPR atas RUU inisiatif Komisi III tentang perubahan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah itu, hasil diskusi akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan.

Pelaksanaan Kebijakan dan Tantangan

Prabowo menyebutkan bahwa tata kelola ekspor yang diusulkan pemerintah juga melibatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan instansi terkait. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang baik untuk memastikan kebijakan ini tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga efisien. “Kita perlu memastikan bahwa BUMN memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup untuk menjalankan peran sebagai eksportir tunggal,” jelas Prabowo. Ia menyebutkan bahwa adopsi PP ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap kebocoran dana, terutama dari kegiatan ekspor yang tidak teratur.

“Pendahuluan RAPBN ini adalah langkah awal dari banyak upaya yang akan kita lakukan untuk meningkatkan kinerja perekonomian,” ujar Prabowo. “Kita harus yakin bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dampak positif bagi rakyat Indonesia.”

Dalam konteks ekonomi global, Prabowo menyoroti bahwa 150 miliar dolar AS merupakan angka yang penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Ia menambahkan bahwa dana ini bisa dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Dengan memutus kebocoran dana, kita bisa meningkatkan kualitas hidup rakyat dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global,” tegasnya.

Prabowo juga menyoroti peran BUMN dalam menjamin keterbukaan dan transparansi. Ia menyatakan bahwa BUMN akan bertindak sebagai pengumpul dana hasil ekspor, dengan pengecekan berkala terhadap pelaku usaha. “Kita akan memastikan bahwa setiap transaksi ekspor memiliki bukti fisik dan melalui proses yang terukur,” ujarnya. T