Key Discussion: Pertemuan nasional sepakati lima hal soal kekerasan seksual di ponpes

Pertemuan Nasional Sepakati Lima Langkah untuk Mengatasi Kekerasan Seksual di Pesantren

Key Discussion – Jakarta, 18 Mei 2026 – Dalam sebuah pertemuan penting antara perwakilan dari lembaga pendidikan Islam (ponpes) dengan instansi pemerintah, yang dikenal sebagai Temu Nasional Pondok Pesantren, lima langkah strategis untuk menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren telah disepakati. Acara yang berlangsung di kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa ini menghasilkan kesepakatan bersama antara para pengasuh pesantren dan pihak pemerintah. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan preventif dalam mencegah kekerasan seksual di institusi pendidikan berbasis Islam.

Poin Utama: Kesadaran Kolektif sebagai Pilar Penting

Ketua Steering Committee Temu Nasional Pondok Pesantren, Saifullah Maksum, menjelaskan bahwa keberadaan kesadaran bersama adalah fondasi utama dalam menyelesaikan permasalahan ini. “Poin pertama, para pengasuh pesantren harus memiliki kesadaran kolektif bahwa kejahatan seksual adalah fenomena nyata yang terjadi di sejumlah pesantren sejak lama hingga kini,” katanya. Menurut Maksum, kekerasan seksual tidak bisa disebut sebagai hal biasa, karena masalah ini mengancam tujuan pendidikan Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan dan kebersihkan.

“Kejahatan seksual di pesantren merupakan bentuk penghinaan terhadap prinsip dasar pendirian institusi tersebut, serta pengkhianatan terhadap aspirasi masyarakat yang berharap pesantren menjadi tempat pelindungan dan pembelajaran yang sehat,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap masalah ini bukanlah tanda penolakan terhadap pesantren, melainkan upaya untuk memperbaiki kondisi sekaligus menjaga reputasi lembaga pendidikan tersebut. Kesadaran ini, kata Maksum, menjadi kunci awal untuk memulai perubahan dan membangun lingkungan yang lebih aman bagi santri.

Mengakui Penyalahgunaan Kasus untuk Menciptakan Kebencian

Poin kedua menekankan pentingnya pengakuan terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan kekerasan seksual sebagai alat untuk menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Maksum menjelaskan bahwa keberadaan individu atau kelompok yang mengada-adakan kasus ini sebagai sengaja menyebar kebencian harus diperhatikan. “Kita harus mengenali bahwa ada pelaku yang menggunakan kejadian-kejadian ini untuk memperkuat stigma negatif terhadap pesantren secara keseluruhan,” ujarnya.

Dalam konteks ini, para pengasuh pesantren dan pemerintah sepakat bahwa masalah kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab internal pesantren, tetapi juga perlu diakui secara nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pihak yang menyembunyikan faktor-faktor penyebab yang mendasar, termasuk peran struktural dalam memperkuat kondisi berpotensi mengakibatkan kejahatan seksual.

Perbaikan SOP dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Keamanan

Poin ketiga berfokus pada upaya penyelesaian akar masalah kekerasan seksual, termasuk faktor-faktor pendukung yang memperbesar risiko terjadinya kasus-kasus serupa di masa depan. Maksum menyatakan bahwa setiap pesantren harus menerapkan aturan-aturan yang jelas dan ditaati oleh seluruh warga. “Dengan adanya norma yang terukur, kita bisa mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang memicu konflik,” jelasnya.

Selain itu, forum sepakat bahwa standar operasional pendirian pesantren perlu diperbaiki. Perubahan dalam tata letak bangunan dan pemasangan CCTV menjadi salah satu prioritas, karena lingkungan fisik yang nyaman dan aman berperan besar dalam mencegah terjadinya kekerasan. “Pengawasan visual seperti CCTV dapat memberikan bukti konkret terkait aktivitas di lingkungan pesantren, terutama terhadap interaksi yang tidak seharusnya terjadi,” katanya.

Pengasuh Pesantren sebagai Suri Teladan

Poin keempat menyebutkan bahwa para pengasuh pesantren dituntut untuk menjadi contoh yang baik bagi santri. “Para pengasuh harus mampu memenuhi tanggung jawab moral dan syariah dalam menjaga kualitas interaksi dengan santri,” ujar Maksum. Ia menekankan bahwa interaksi fisik dengan santri berjenis kelamin berbeda harus dibatasi hanya jika didasari alasan syar’i. “Interaksi yang tidak seharusnya, seperti hubungan romantis atau kontak yang tidak wajar, bisa menjadi pemicu kekerasan seksual jika tidak diawasi,” imbuhnya.

Langkah ini juga memerlukan reformasi dalam kebijakan pesantren, termasuk penerapan aturan yang lebih ketat dalam pengelolaan santri. “Selain itu, pesantren harus memiliki sistem monitoring yang mampu mendeteksi potensi kejahatan seksual secara dini,” katanya. Sistem ini bisa berupa laporan rutin dari santri, pengawasan oleh tim internal, atau pelibatan pihak eksternal seperti lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat.

Gerakan Nasional untuk Mendorong Perubahan Budaya

Poin kelima menyoroti pentingnya gerakan anti kekerasan seksual yang digalakkan secara nasional. Maksum menyatakan bahwa perlu ada kesadaran bersama dari seluruh masyarakat Indonesia terhadap isu ini. “Gerakan tersebut bertujuan untuk mengubah mindset masyarakat terhadap kekerasan seksual di pesantren, dari pandangan bahwa ini adalah hal alami hingga pengakuan bahwa ini adalah masalah yang bisa diperbaiki,” jelasnya.

Kepala Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyetujui langkah ini karena ia melihat bahwa kekerasan seksual di pesantren memiliki dampak luas pada sistem pendidikan Islam. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, menyoroti bahwa masalah ini memerlukan penanganan bersifat holistik, yang melibatkan peran aktif dari semua lini, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat.

Peran Pemerintah dan Pesantren dalam Sinergi

Dalam Temu Nasional ini, pesantren dan pemerintah sepakat bahwa kemitraan adalah kunci untuk mencapai solusi yang efektif. “Kita harus bekerja sama untuk memastikan kebijakan dan aturan yang diterapkan di pesantren selaras dengan standar nasional,” kata Maksum. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan dalam bentuk bimbingan teknis maupun pendanaan untuk penerapan reformasi di pesantren.

Para peserta pertemuan, termasuk Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirtipid PPA-PPO) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Nurul Azizah, sepakat bahwa keberhasilan langkah ini bergantung pada komitmen bersama. “Kita tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak, tetapi harus merangkul semua elemen untuk memperkuat sistem perlindungan di pesantren,” ujarnya.

Sebagai langkah awal,