Key Discussion: Realisasi PSR 2026 baru capai 18 persen dari target

Realisasi PSR 2026 Hingga 11 Mei Masih Jauh dari Target

Key Discussion – Jakarta, 11 Mei 2026 – Kementerian Pertanian mencatatkan bahwa realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga 11 Mei 2026 masih tergolong rendah, hanya mencapai 9.063 hektare atau sekitar 18,13 persen dari total target. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ditjen Perkebunan Kementan, Iim Mucharam, menyatakan bahwa capaian ini belum memenuhi harapan, terutama dibandingkan target tahun ini yang sebesar 50.000 hektare. “Program ini dirancang secara sukarela, dengan insentif sebagai penggerak utama, sehingga tidak bersifat wajib,” jelas Iim dalam diskusi di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa. Menurutnya, meski ada kemajuan, realisasi PSR tetap jauh dari angka yang diharapkan.

Implementasi PSR Tahun 2026 Beragam

Realisasi PSR tahun 2026 hingga 11 Mei tercatat melalui dua jalur utama. Jalur dinas mendominasi, dengan jumlah 5.222 hektare, sementara jalur kemitraan baru mencapai 3.841 hektare. Meski demikian, Iim menekankan bahwa kecepatan penyelesaian masih perlu ditingkatkan. Ia menyebutkan bahwa kemitraan antara pekebun dengan perusahaan besar memiliki potensi besar untuk mempercepat progres, namun hingga kini skema tersebut belum optimal. “Kemitraan bisa menjadi solusi efektif, tetapi belum dimaksimalkan,” ujarnya.

Kinerja PSR Turun dalam Tiga Tahun Terakhir

Capaian PSR tahun 2026 berjalan di bawah tren historis yang mencerminkan kinerja rendah dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa sejak 2017 hingga 2026, realisasi program ini selalu berada di bawah target. Bahkan, pada tingkat tertinggi, capaian hanya mencapai sekitar 50 persen dari rencana awal. Dalam tiga tahun terakhir, tren tersebut semakin menurun. Tahun 2024, realisasi mencapai 49.658 hektare atau 41,38 persen dari target 120.000 hektare. Namun, pada 2025, angka tersebut turun menjadi 37.499 hektare atau 31,25 persen dari target yang sama.

Permasalahan Administrasi dan Legalitas Lahan

Iim Mucharam mengungkapkan bahwa beberapa hambatan tetap mengganggu kelancaran PSR. Salah satunya adalah proses administrasi yang memakan waktu cukup lama, terutama dalam menyelesaikan persyaratan legalitas lahan. Status kawasan hutan, hak guna usaha (HGU), serta dokumen lainnya sering kali menjadi penghambat. “Banyak pekebun membutuhkan waktu lebih panjang untuk memenuhi prosedur tersebut,” kata Iim. Selain itu, keterbatasan data yang rinci tentang pekebun sawit rakyat juga menjadi tantangan. Pemerintah sedang berupaya menyusun data berbasis nama dan alamat untuk memudahkan pelaksanaan program.

Tujuan Utama PSR: Meningkatkan Produktivitas Sawit Rakyat

Program PSR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui peremajaan tanaman yang sudah tua atau tidak produktif. Saat ini, rata-rata hasil per hektare per tahun hanya berkisar 2–3 ton minyak sawit mentah (CPO), jauh dari potensi maksimal yang bisa mencapai 4–6 ton. “Produktivitas ini masih bisa ditingkatkan, dan PSR adalah salah satu strategi utama untuk mencapai hal tersebut,” tambah Iim. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif pekebun dan dukungan perusahaan perkebunan.

Peningkatan Pendanaan untuk Dukung PSR

Upaya pemerintah untuk mendorong PSR juga mencakup peningkatan pendanaan. Dulu, subsidi per hektare hanya Rp25 juta, tetapi kini telah dinaikkan menjadi Rp60 juta. “Dana tambahan ini diharapkan bisa mempercepat proses peremajaan dan meningkatkan minat pekebun,” ujarnya. Namun, Iim menyoroti bahwa dana sendiri tidak cukup menjadi solusi utama tanpa peningkatan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan pekebun. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antar-pihak untuk menyelesaikan masalah struktural.

Strategi Percepatan untuk Capai Target PSR

Menurut Iim, kemitraan antara pekebun dan perusahaan besar merupakan salah satu cara efektif untuk mendorong percepatan realisasi. Perusahaan perkebunan bisa memberikan bantuan teknis, finansial, dan sumber daya lainnya, yang pada akhirnya mempermudah pekebun dalam melakukan peremajaan. “Kemitraan tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga membantu pekebun dalam memenuhi persyaratan administrasi,” jelasnya. Ia berharap pihak perusahaan lebih aktif dalam kolaborasi ini untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

Mengatasi Hambatan Melalui Inovasi

Untuk mengatasi kendala administrasi, Kementerian Pertanian sedang menggandeng pihak terkait untuk menyederhanakan prosedur. Iim menyebutkan bahwa data berbasis nama dan alamat bisa menjadi alat efektif untuk mempercepat verifikasi dan persetujuan lahan. “Dengan data yang jelas, proses bisa lebih cepat,” katanya. Selain itu, ia menyarankan adanya program pelatihan dan pendampingan bagi pekebun untuk memperkuat kesadaran tentang manfaat PSR.

Potensi dan Tantangan PSR dalam Konteks Ekonomi

Program PSR juga memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Sawit rakyat menjadi salah satu sektor yang mendukung penghasilan petani, serta berkontribusi pada produksi minyak sawit. Namun, dengan realisasi yang masih rendah, risiko penurunan