Main Agenda: BRIN kolaborasi lintas-lembaga luncurkan buku tentang perubahan iklim

BRIN Kolaborasi Lintas Lembaga Luncurkan Buku tentang Perubahan Iklim

Main Agenda – Jakarta – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan karya ilmiah terbaru yang berjudul “Climate Change, Labour and Migration in Indonesia” bersama institusi pendidikan Griffith University di Australia dan Universitas Diponegoro di Jawa Tengah. Buku ini menggabungkan hasil riset multidisiplin yang memfokuskan pada dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak. Penelitian ini menyoroti permasalahan di kawasan pesisir Pulau Jawa, termasuk wilayah Daerah Khusus Jakarta, Semarang, Pekalongan, serta Demak.

Menurut Muhammad Najib Azca, Plt. Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN, buku tersebut mengungkap bahwa perubahan iklim memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan migrasi. “Kita perlu meningkatkan upaya di sektor pertanian serta memperkuat komunitas secara domestik, agar perempuan dan anak-anak yang sering terkena dampak ganda bisa terbantu dalam mewujudkan ketahanan iklim,” jelas Najib pada Selasa.

“Buku ini menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan lintas sektor yang mencakup ekonomi politik, sosial-ekonomi, dan migrasi, yang dapat direspons melalui penguatan sektor pertanian dan struktur komunitas di tingkat domestik, khususnya bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang sering menghadapi beban ganda dalam ketahanan iklim,” ujar Najib.

Dalam buku ini, dianalisis berbagai tantangan akibat perubahan iklim, seperti penurunan tanah, banjir pasang surut, kenaikan suhu, serta masalah ekonomi, sanitasi, dan akses air. Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan kebijakan tentang limbah, penyakit, hingga kebutuhan masyarakat untuk berpindah tempat tinggal akibat bencana. “Kami berharap buku ini bisa memperkaya diskusi ekonomi dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan, dengan penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan, sekaligus mendorong seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat kolaborasi yang berkelanjutan,” tambah Najib.

Kajian dalam buku menunjukkan bahwa 80 persen perempuan mengalami penurunan pendapatan signifikan karena bencana seperti banjir, kenaikan permukaan air laut, dan longsoran tanah. Selain itu, perhatian terhadap hak dasar anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, nutrisi, serta perlindungan, menjadi semakin kritis. “Penyediaan layanan dasar yang memadai bagi anak-anak akan meningkatkan kapasitas pemulihan mereka saat menghadapi keadaan darurat,” kata Najib.

Revisi UU Penanggulangan Bencana Dipertimbangkan

Peneliti dari BRIN, Laely Nurhidayah, mengungkapkan bahwa buku ini didasarkan pada keberhasilan riset sebelumnya yang terkait dengan KONEKSI. Hasil penelitian tersebut membantu menyusun kebijakan Indonesia terkait kerja paksa, migrasi, dan dampaknya terhadap kelompok rentan. “Buku ini bertujuan memperkaya referensi bagi pembuat kebijakan di masa depan, terutama dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin kompleks,” papar Laely.

“Salah satu rekomendasi dalam penelitian ini adalah melakukan revisi dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24/2007 untuk mengkategorikan tinjauan literatur sistematis dan penurunan tanah sebagai bencana. Selain itu, kita perlu memasukkan perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan iklim,” ujar Laely.

Menurut Laely, penggunaan data yang komprehensif bisa membantu pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sebenarnya. “Buku ini menjadi alat untuk memperjelas bahwa perubahan iklim bukan hanya fenomena lingkungan, tapi juga terkait dengan isu sosial, ekonomi, serta hak asasi manusia,” lanjutnya.

Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perlu Terpadu

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Franky Zamzani, mengingatkan pentingnya integrasi antara mitigasi dan adaptasi. “Perubahan iklim menimbulkan tantangan yang semakin luas, terutama pada peningkatan kerentanan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, aksi adaptasi harus diperkuat untuk menjawab ancaman tersebut,” kata Franky.

“Upaya mitigasi dan adaptasi perlu berjalan beriringan. Indonesia terus memperkuat komitmennya melalui penyusunan Rencana Adaptasi Nasional (RAN) untuk mengintegrasikan ketahanan iklim ke dalam perencanaan pembangunan di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan. Namun, adaptasi juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial masyarakat yang langsung terdampak,” ujar Franky.

Franky menekankan bahwa RAN menjadi langkah strategis untuk mengurangi dampak perubahan iklim. “Melalui RAN, kita bisa menyesuaikan kebijakan secara holistik agar perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya tetap dilindungi. Buku ini bisa menjadi bahan diskusi yang lebih luas, karena menyoroti penyebab dan akibat perubahan iklim dari perspektif manusiawi,” lanjutnya.

Buku ini juga membuka ruang untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan. “Dengan menampilkan data empiris dan narasi lokal, buku ini bisa mengubah persepsi publik bahwa perubahan iklim hanya masalah lingkungan, tapi juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi,” papar Franky.

Menurut Franky, menghadapi perubahan iklim memerlukan kolaborasi lintas lembaga. “Kita perlu menggandeng berbagai pihak, termasuk akademisi, pemerintah, dan masyarakat, untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Buku ini diharapkan bisa menjadi awal diskusi yang lebih dalam, bahkan hingga memicu perubahan kebijakan di tingkat lokal,” jelasnya.

Kolaborasi antara BRIN, Griffith University, dan Universitas Diponegoro menunjukkan komitmen untuk menggali isu-isu yang kompleks. “Penelitian ini menyoroti bahwa perempuan dan anak-anak bukan hanya korban, tapi juga aktor penting dalam adaptasi iklim,” tegas Najib. Ia menambahkan bahwa buku ini bisa menjadi sumber informasi bagi pihak yang ingin memahami interaksi antara kebijakan, ekonomi, dan perubahan iklim.

Dengan melibatkan penelitian internasional dan lokal, buku ini diharapkan menjadi referensi yang lebih lengkap. “Kami menekankan bahwa penanggulangan iklim perlu berbasis pada data yang terstruktur dan narasi masyarakat yang mengalami dampak langsung,” ujar Laely. Ia berharap buku ini mendorong lebih banyak partisipasi dari kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan.

Pada akhirnya, buku ini menjadi pengingat bahwa perubahan iklim tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memperburuk kondisi sosial-ekonomi. “Melalui kajian ini, kita bisa menyadari bahwa perempuan dan anak-anak adalah bagian dari solusi, bukan hanya korban,” kata Franky. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan kolaborasi adalah kunci untuk memastikan Indonesia siap menghadapi tantangan di masa depan.