Latest Program: Novita Hardini hadirkan layanan kesehatan mata gratis bagi warga Trenggalek
Novita Hardini hadirkan layanan kesehatan mata gratis bagi warga Trenggalek
Program Kesehatan Mata untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Latest Program – Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, berinisiatif meluncurkan layanan kesehatan mata gratis bagi penduduk Kecamatan Kampak dan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kerja sama ini melibatkan beberapa mitra strategis, seperti UPRINTIS Indonesia yang didirikannya, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, Klinik Mata EDC, serta PT JET. Tujuan utamanya adalah menjawab kebutuhan masyarakat terkait akses layanan kesehatan mata yang terjangkau.
Novita menyampaikan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya implementasi 10 Program Pokok PKK, yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kami terus bergerak untuk memastikan pelayanan optimal,” tuturnya dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Senin. Selain itu, ia juga menekankan bahwa layanan kesehatan mata merupakan komponen penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama untuk kelompok rentan.
“Kesejahteraan dan perlindungan warga adalah prioritas yang kami jalankan dari tahun ke tahun,” ujar Novita.
Dalam program ini, masyarakat diberi kesempatan untuk mendapatkan pemeriksaan mata, pengobatan, hingga pemutusan katarak secara gratis. Pemilihan Kecamatan Kampak dan Suruh didasari pertimbangan ketersediaan fasilitas kesehatan yang masih terbatas, sehingga layanan ini menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan akses.
Novita menuturkan bahwa kerja sama dengan mitra strategis seperti UPRINTIS Indonesia memungkinkan pihaknya mengkoordinasikan sumber daya dan teknologi. “Melalui kerja sama ini, kami mampu mempercepat distribusi layanan, baik melalui klinik maupun layanan mobile,” katanya. Ia menambahkan bahwa program tersebut juga dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan mata secara berkala.
Isu Kartu BPJS dan KIS yang Menyulitkan Penduduk
Dalam kesempatan yang sama, Novita menyebutkan adanya keluhan masyarakat mengenai penonaktifan banyak kartu BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia merasa prihatin terhadap kendala birokrasi yang sering terjadi, terutama dalam pengelolaan Kartu Indonesia Sehat (KIS). “KIS masih menjadi hambatan saat masyarakat membutuhkan penanganan darurat di rumah sakit,” ungkapnya.
Keluhan tersebut menunjukkan bahwa masalah kesehatan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi keluarga. Novita menekankan bahwa program kesehatan harus menjadi prioritas nasional, karena kebutuhan masyarakat terhadap layanan ini sangat kritis, sebanding dengan akses pangan.
“Dampak dari ketidakoptimalan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin sangat besar. Kami berkomitmen untuk mengupas masalah ini bersama,” tambah Novita.
Novita juga mengkritik perlambatan progres dalam memperbaiki kebijakan kesehatan, terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah. Ia mengatakan bahwa program seperti BPJS PBI dan KIS harus terus didorong agar bisa memberikan perlindungan yang lebih luas. “Kami berharap pemerintah bisa menangani kebijakan kesehatan dengan lebih inklusif, agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal,” jelasnya.
Pola Komitmen untuk Meningkatkan Kesehatan Publik
Novita menjelaskan bahwa kegiatan seperti program kesehatan mata gratis merupakan bagian dari komitmen politiknya dalam memberikan perlindungan dan layanan optimal kepada warga. Ia menuturkan bahwa sebagai anggota DPR, tugas utamanya adalah memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan.
“Kesehatan adalah aset terpenting bagi kehidupan sehari-hari. Jika program kesehatan tidak tepat sasaran, maka masyarakat akan kesulitan mengakses layanan yang dibutuhkan,” tambah Novita. Dalam pandangan ini, ia menekankan bahwa kesehatan harus selalu menjadi fokus utama, terlepas dari perubahan kebijakan di sektor lain.
“Saya mendorong pemerintah untuk benar-benar memperbaiki arah kebijakannya. Pelayanan kesehatan harus menjangkau semua tanpa hambatan birokrasi yang membebani masyarakat kecil,” pungkasnya.
Program ini juga menjadi contoh nyata keberhasilan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi swasta. Novita menjelaskan bahwa UPRINTIS Indonesia berperan sebagai penggerak utama, sementara mitra lain seperti BPR Jwalita dan PT JET menyumbang sumber daya logistik dan teknis. “Kami memastikan setiap langkah yang diambil dapat memberikan hasil maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Kelompok masyarakat yang terkena manfaat program ini terutama warga miskin dan pra-miskin, yang sering kali kesulitan membiayai pengobatan mata. Novita menyatakan bahwa layanan kesehatan gratis ini tidak hanya mengurangi beban ekonomi, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. “Dengan mengatasi masalah mata, masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih mandiri,” ujarnya.
Kemitraan antarlembaga menjadi kunci sukses pelaksanaan program. Novita menyoroti peran BPJS Ketenagakerjaan dalam menjamin akses perawatan untuk pekerja yang sedang mengalami kesulitan, sementara BPR Jwalita membantu dalam pendanaan. Klinik Mata EDC dan PT JET, di sisi lain, menjadi penyedia layanan medis langsung. “Kolaborasi ini membuktikan bahwa kebijakan kesehatan bisa menjadi solusi yang holistik,” tuturnya.
Selain fokus pada pelayanan kesehatan, Novita juga memberikan perhatian terhadap isu pengelolaan KIS. Ia mengkritik cara dinonaktifkan kartu yang seringkali memakan waktu lama, sehingga masyarakat kesulitan mengakses layanan darurat. “Masalah ini perlu diperbaiki agar tidak menghambat upaya pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan nasional,” katanya.
