New Policy: KPK luncurkan panduan pendidikan antikorupsi untuk sekolah

KPK Luncurkan Panduan Pendidikan Antikorupsi untuk Sekolah

New Policy – Jakarta, Senin – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada hari ini. Dokumen ini ditujukan untuk memandu pelajar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMK, dalam mengembangkan kesadaran tentang tindakan anti-korupsi. Peristiwa ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, di mana Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan penjelasan mengenai pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembentukan karakter bangsa.

Penguatan Integritas Pendidikan sebagai Prioritas Nasional

Setyo menekankan bahwa kegiatan ini merupakan upaya strategis untuk menanamkan nilai integritas sejak usia dini. “Pendidikan harus menjadi pilar utama dalam membangun generasi yang memiliki integritas tinggi, karena itu perlu adanya keselarasan arah dan semangat dari pusat hingga daerah,” ujarnya. Menurutnya, korupsi tidak hanya merugikan individu atau institusi, tetapi juga mengancam kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi dianggap sebagai langkah penting untuk menciptakan kebiasaan baik yang berdampak jangka panjang.

“Ini merupakan bagian dari kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter, khususnya kepribadian yang jujur, berintegritas, bertanggung jawab, serta perilaku yang bersih dari segala bentuk korupsi,” tambah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

Dalam panduan ini, ada lima kompetensi utama yang menjadi dasar pembelajaran antikorupsi, seperti: (1) mengikuti aturan secara ketat, (2) memahami prinsip kepemilikan, (3) menjaga amanah, (4) mengatasi dilema etis, dan (5) membangun budaya antikorupsi di lingkungan sekolah. Keempatnya diharapkan dapat membantu pelajar menginternalisasi nilai-nilai anti-korupsi sekaligus mengembangkan sikap kritis terhadap tindakan tidak jujur.

Hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024

Menurut KPK, pengembangan integritas pendidikan masih menjadi tantangan besar yang perlu diperbaiki bersama. Hal ini didasari data dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024, yang menunjukkan indeks integritas pendidikan mencapai 69,50 dari skala 100. Angka ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia sedang mulai membangun fondasi anti-korupsi, tetapi belum sepenuhnya terbentuk secara konsisten di seluruh lapisan ekosistem pendidikan.

KPK menyatakan bahwa hasil survei tersebut menjadi acuan untuk menyempurnakan program PAK. “Perbaikan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2025 oleh semua pihak yang terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelas Setyo. Ia menegaskan bahwa buku panduan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei, serta alat untuk memastikan penerapan nilai anti-korupsi yang lebih efektif.

Peran Pemangku Kepentingan dalam Membangun Budaya Integritas

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter. “Pendidikan antikorupsi adalah bagian dari strategi nasional untuk menciptakan generasi yang mampu mengenali dan menghindari tindakan korupsi,” tuturnya. Menurutnya, integrasi nilai integritas dalam kurikulum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri III, Akhmad Wiyagus, menyoroti bahwa panduan ini menjadi panduan operasional bagi seluruh satuan pendidikan (satdik) di daerah. “Kepala Daerah diharapkan aktif mendukung penerapan PAK dengan memanfaatkan buku panduan dan bahan ajar ini sebagai alat kerja konkret,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh stakeholder pendidikan.

Ekosistem Pendidikan Berintegritas: Tantangan dan Harapan

Dalam panduan yang diluncurkan, terdapat penyesuaian materi berdasarkan tingkat usia dan kompleksitas kurikulum. Buku-buku ajar yang disertai akan disediakan untuk guru di seluruh jenjang, termasuk PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Setyo menyebutkan bahwa penyesuaian ini bertujuan agar materi lebih relevan dengan kebutuhan setiap tingkatan pelajar.

“Kami yakin panduan ini akan menjadi alat efektif dalam membentuk kebiasaan anti-korupsi di lingkungan sekolah,” lanjutnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan penerapan PAK juga akan dinilai melalui pengukuran kinerja, termasuk peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan yang terkait dengan anti-korupsi. “Tujuan utama adalah menghasilkan generasi yang siap memimpin masa depan dengan integritas yang kuat,” pungkas Setyo.

Langkah Terukur dalam Perbaikan Sistem Pendidikan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengatakan bahwa peluncuran buku panduan ini adalah bagian dari rencana aksi tahun 2025. “Kami akan mengawasi implementasi PAK secara ketat, termasuk evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan program ini,” ungkap Abdul Mu’ti. Ia menekankan bahwa keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, seperti guru, kepala sekolah, dan orang tua, sangat penting untuk mempercepat perubahan.

Dalam konteks kebijakan nasional, KPK mengungkapkan bahwa pendidikan antikorupsi bukan hanya tentang pemberantasan korupsi, tetapi juga tentang penguatan nilai-nilai sosial yang mendasar. “Dengan membangun budaya anti-korupsi di sejak usia dini, kita dapat mengurangi risiko generasi muda terlibat dalam praktik korupsi di masa depan,” tambahnya. Ia berharap bahwa buku panduan ini dapat menjadi bahan acuan bagi semua lembaga pendidikan di Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri III, Akhmad Wiyagus, menambahkan bahwa pemerintah daerah juga akan berperan aktif dalam menanamkan kesadaran anti-korupsi. “Kami akan berkoordinasi dengan seluruh satuan pendidikan untuk menyesuaikan panduan ini dengan kebutuhan lokal,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa keberhasilan program ini akan diukur melalui indikator seperti partisipasi siswa dalam kegiatan ceramah anti-korupsi, jumlah laporan kasus korupsi di lingkungan sekolah, dan peningkatan pengetahuan tentang korupsi melalui tes penjelasan.

KPK menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum pendidikan dasar hingga menengah. “Ini adalah bagian dari penegakan hukum dan pencegahan korupsi dari sumber yang lebih awal,” kata Setyo. Ia menambahkan bahwa