Solution For: Otoritas New York larang staf Bea Cukai gunakan masker

Otoritas New York Larang Staf Bea Cukai Gunakan Masker dalam Operasi Penegakan Hukum

Solution For – Washington, DC – Otoritas New York telah menerbitkan regulasi baru yang melarang para agen Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) menggunakan masker serta membatasi seluruh bentuk kerja sama, baik formal maupun informal, dengan pejabat negara bagian dan lokal. Undang-undang ini diumumkan dalam paket anggaran negara bagian yang disahkan pada hari Rabu, menjadi langkah kontroversial dalam perdebatan tentang peran institusi federal di daerah itu. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kewenangan otoritas setempat dalam menangani kegiatan penyelidikan atau penindasan terhadap pelaku kriminal.

Dalam pernyataan resmi, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Markwayne Mullin menegaskan bahwa kebijakan ini dilakukan untuk memastikan agen ICE fokus pada tugas utamanya, yaitu mengejar individu yang melanggar hukum. “Para agen ICE sedang bergerak menuju New York untuk menangkap pelaku kejahatan yang berulang kali melanggar aturan,” kata Mullin, seperti dilaporkan The New York Times. Ia menambahkan bahwa larangan masker dan pengurangan kerja sama dengan pihak setempat bertujuan mengurangi rasa takut atau kebingungan di antara warga yang dituduh melakukan pelanggaran imigrasi.

“Penggunaan masker oleh agen ICE selama operasi bisa memicu kesalahpahaman dan memperlambat proses identifikasi pelaku kriminal,” ujar Mullin dalam wawancara dengan media lokal. “Kita perlu menjaga kejelasan dalam setiap tindakan penegakan hukum.”

Undang-undang tersebut juga melarang agen ICE melakukan penggeledahan rumah, gedung, dan tempat umum seperti sekolah atau gereja tanpa izin dari pengadilan. Selain itu, mereka dilarang menahan tahanan di penjara lokal atau memaksa warga mengungsi dari rumah sakit atau lingkungan sosial mereka. Regulasi ini mencerminkan kecemasan otoritas New York terhadap cara kerja agen penegak hukum federal, terutama dalam konteks skandal penggerebekan anti-imigran yang menimbulkan protes luas di wilayah tersebut.

Contoh Serupa di California dan Kritik Federal

Berdasarkan laporan The New York Times, UU serupa yang melarang agen ICE menutupi wajah mereka selama aktivitas operasional, disahkan di California pada tahun 2025. Meski berlaku di negara bagian tersebut, UU ini dinyatakan diskriminatif oleh pengadilan federal AS karena larangan masker hanya berlaku untuk pegawai federal, sementara pejabat setempat tetap bebas menggunakan perlengkapan pelindung. Kritik ini memicu diskusi tentang keseimbangan antara hak warga dan kekuasaan otoritas federal.

Para pembuat UU di New York berharap regulasi ini dapat diperluas, sehingga mencakup pejabat lain yang bisa terlibat dalam skandal hukum. Mereka menilai bahwa batasan ini akan memperkuat kontrol lokal terhadap kegiatan agen federal, terutama dalam situasi darurat atau krisis sosial. “Kita perlu memastikan bahwa kebijakan hukum tidak hanya dipimpin oleh pihak federal, tetapi juga didukung oleh masyarakat setempat,” kata seorang anggota kongres dari Partai Demokrat, seperti diberitakan media.

Perkembangan Terkini: Kesengajaan dalam Penegakan Hukum

Di tengah gelombang protes, Partai Republik menuduh otoritas lokal dan penegak hukum sengaja memperketat hubungan dengan warga yang menentang kebijakan anti-imigran. “Ada kesengajaan dalam kegagalan bekerja sama antara pihak federal dan daerah,” kata seorang anggota Partai Republik dalam deklarasi terbaru. “Ini justru memicu ketegangan antara penduduk dan kekuasaan pemerintah.” Tuduhan ini menyoroti ketidakpuasan politik terhadap keterlibatan ICE dalam penganiayaan terhadap masyarakat minoritas.

Dalam konteks ini, Plt. Direktur ICE Todd Lyons mengungkapkan niatnya untuk mengundurkan diri pada akhir Mei. Ia mengatakan keputusan itu adalah bentuk respons terhadap tekanan dari berbagai pihak yang menuduh ICE melakukan tindakan berlebihan. “Saya percaya bahwa kebijakan hukum federal harus tetap independen, tetapi kita juga perlu mendengar suara masyarakat lokal,” kata Lyons dalam wawancara dengan surat kabar nasional. Kebijakan kepergian ini diharapkan bisa membuka ruang bagi reformasi di dalam institusi tersebut.

Konteks Sejarah dan Penegakan Hukum di New York

Keputusan New York ini merupakan bagian dari upaya untuk menegaskan kembali batas wewenang antara federal dan daerah. Sejak pandemi, penggunaan masker menjadi simbol perlindungan, tetapi bagi otoritas setempat, kebijakan ini juga menunjukkan keeng