New Policy: KKP lakukan survei perbaikan muara perikanan dangkal di Aceh
KKP Melakukan Survei Perbaikan Muara Perikanan Dangkal di Aceh
New Policy – Di Banda Aceh, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan survei untuk memperbaiki kondisi muara perikanan yang mengalami pendangkalan setelah bencana yang terjadi di Aceh. Langkah ini merupakan respons terhadap permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang diajukan beberapa waktu lalu. Survei tersebut bertujuan mengatasi masalah sedimentasi di muara sungai dan perikanan, yang diperkirakan memengaruhi kegiatan nelayan serta meningkatkan risiko banjir di wilayah pesisir. Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, menjelaskan bahwa tim KKP akan melakukan penilaian menyeluruh selama tiga hari, terutama pada 13 pelabuhan perikanan yang diprioritaskan.
Persiapan untuk Mengatasi Pendangkalan
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dikenal dengan nama panggilan Mualem, dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKPA) 2027, yang berlangsung pada Kamis, 23 April 2026, meminta pemerintah pusat mempercepat upaya penanganan muara yang dangkal. Permintaan ini didasari oleh kekhawatiran akan dampak pendangkalan terhadap keberlanjutan aktivitas nelayan dan kemungkinan banjir berulang di kawasan permukiman. Mualem juga menyoroti pentingnya solusi yang berkelanjutan untuk mengurangi kesulitan nelayan yang sering terhalang oleh kondisi air pasang yang tidak stabil.
“Kami menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan perikanan yang dangkal,” ujar Permana Yudiarso, Rabu, di Banda Aceh. Pernyataan ini diucapkan saat tim KKP bertugas untuk mengevaluasi kemungkinan intervensi di sejumlah titik strategis di Aceh. Survei akan mencakup pelabuhan perikanan yang menjadi pusat ekonomi masyarakat pesisir, serta menyelidiki sebab-sebab pendangkalan yang terjadi di sana.
Permana menjelaskan bahwa survei ini juga berfungsi sebagai bagian dari respons atas surat yang dikirim oleh Pemerintah Aceh kepada KKP beberapa waktu sebelumnya. Surat tersebut meminta evaluasi kondisi muara yang mengalami pendangkalan, yang dinilai berpotensi mengganggu sistem aliran air dan berdampak pada ekosistem laut. Tim KKP akan meninjau berbagai faktor seperti aliran sungai, kondisi dasar laut, serta pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan topografi muara. Proses ini diharapkan memberikan dasar yang jelas untuk rencana perbaikan di masa depan.
Daftar Pelabuhan yang Dibahas
Dalam survei, 13 pelabuhan perikanan akan menjadi fokus utama. Pelabuhan-pelabuhan ini tersebar di berbagai kabupaten di Aceh, seperti Kota Banda Aceh, Aceh Timur, Aceh Besar, dan lainnya. Di Banda Aceh, Lampulo menjadi salah satu lokasi utama. Di Aceh Timur, pelabuhan Idi akan dianalisis, sementara di Aceh Besar, pelabuhan Lambada juga masuk dalam daftar. Selain itu, pelabuhan di Pidie seperti Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro, serta kawasan di Pidie Jaya seperti Kuala Meureudu dan Kuala Panteraja, akan diperiksa secara rinci. KKP juga akan melibatkan pelabuhan di Bireuen, seperti Kuala Peudada, dan di Lhokseumawe, Kuala Pusong, sebagai lokasi prioritas.
Permana menegaskan bahwa survei ini dilakukan secara sistematis, dengan melibatkan para ahli dan masyarakat setempat. “Kami ingin memastikan bahwa solusi yang ditawarkan sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat pesisir,” tambahnya. Pendekatan yang diambil berupaya menggabungkan aspek lingkungan, ekonomi, dan keamanan wilayah. Selama tiga hari, tim akan mengumpulkan data, berdiskusi dengan pemangku kepentingan, serta membandingkan hasil dengan kondisi sebelum bencana.
Kondisi Muara dan Ketergantungan Masyarakat
Gubernur Aceh, Mualem, mengingatkan bahwa Aceh memiliki garis pantai yang luas dan ketergantungan tinggi masyarakat terhadap sektor kelautan. Ia menekankan bahwa penanganan muara perlu dilakukan secara menyeluruh, karena pendangkalan bisa mengganggu akses nelayan dan menyebabkan krisis air pasang. “Kita punya lebih dari 50 muara, dan masyarakat Aceh bergantung pada laut untuk mata pencaharian,” kata Mualem. Menurutnya, enam juta penduduk Aceh memiliki sekitar 25 persen yang bekerja di sektor perikanan, sehingga perbaikan muara menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Selama ini nelayan kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang. Pendangkalan muara mengurangi ruang untuk arus laut mengalir, sehingga memperlambat proses penangkapan ikan,” ujar Mualem. Ia menambahkan bahwa masalah ini bukan hanya muncul seiring bencana, tetapi juga menjadi keluhan yang berkelanjutan sejak masa kampanye. “Kondisi muara yang dangkal terus berdampak pada aktivitas n
