Latest Program: Komisi X DPR genjot sinergi pemerataan pendidikan di Kaltim

Komisi X DPR Genjot Sinergi Pemerataan Pendidikan di Kaltim

Latest Program – Samarinda, Sabtu – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mendorong kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten untuk mempercepat distribusi fasilitas pendidikan serta akses layanan secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengatakan bahwa upaya ini bertujuan menghindari keberadaan anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena keterbatasan kondisi di daerah. “Kami berkomitmen bersama pihak daerah agar tidak ada lagi siswa yang putus sekolah,” ujarnya saat memberikan pernyataan di Samarinda. Ia menegaskan bahwa komisi yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset, teknologi, pendidikan tinggi, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga, dan perpustakaan ini terus memperkuat koordinasi untuk memastikan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal tetap berkembang secara signifikan.

Kaltim Diapresiasi atas Program Pendidikan Tinggi Gratis

Komisi X DPR memberikan apresiasi terhadap upaya Kalimantan Timur dalam menciptakan inisiatif pendidikan tinggi gratis sebagai bagian dari strategi pemerataan pendidikan. “Provinsi ini menjadi contoh yang baik dalam mengalokasikan sumber daya untuk mengakses pendidikan lanjutan,” tambah Hetifah. Ia menyoroti bahwa program tersebut tidak hanya memperluas peluang pendidikan, tetapi juga meningkatkan jumlah lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional dan internasional. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemenuhan akses pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA tetap harus diperbaiki secara menyeluruh. “Tidak cukup hanya fokus pada pendidikan tinggi, tapi justru layanan pendidikan dasar menjadi pondasi utama untuk mengurangi angka putus sekolah,” jelasnya.

“Kolaborasi antar-tingkat pemerintahan harus menjadi jaminan agar anak-anak daerah tidak kehilangan kesempatan belajar yang layak,” kata Hetifah Sjaifudian.

Kualitas SDM Daerah Jadi Fokus Utama

Dalam upaya pemerataan pendidikan, Komisi X DPR menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. “Kami percaya bahwa pendidikan yang merata akan membangun masyarakat yang memiliki kemampuan kerja dan inovasi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten perlu memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses fasilitas pendidikan, terutama di wilayah yang masih kurang berkembang. “Dengan kerja sama yang erat, kita bisa mengatasi kesenjangan pendidikan yang terjadi di berbagai daerah,” katanya.

Kerja Sama Penting untuk Menjaga Konsistensi Pendidikan

Hetifah Sjaifudian mengingatkan bahwa pemerataan akses pendidikan tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah provinsi. “Pemerintah pusat harus berperan aktif dalam memberikan dukungan, baik secara kebijakan maupun dana,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa sinergi ini akan menjadi dasar untuk memastikan sistem pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga individu yang mampu memperkuat ekonomi lokal melalui pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan kerja. “Jika anak-anak tidak bisa mengikuti pelatihan setelah lulus, mereka akan kesulitan memasuki dunia kerja,” tukasnya.

“Validitas pendataan Dapodik sangat membantu pemerintah dalam menetapkan prioritas peningkatan infrastruktur pendidikan secara lebih adil dan terarah,” ujar Hetifah.

Infrastruktur Sekolah Jadi Tantangan yang Harus Diatasi

Hetifah juga menyampaikan kekhawatiran atas kondisi infrastruktur pendidikan di lapangan. “Masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan cukup serius, termasuk kekurangan ruang kelas, fasilitas sanitasi, dan toilet,” katanya. Ia menambahkan bahwa pemerintah harus segera menangani hal ini agar tidak ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara sekolah dengan fasilitas memadai dan institusi pendidikan berstandar internasional. “Sekolah yang tidak aman akan berdampak besar pada kenyamanan belajar siswa, terutama di daerah yang terpencil,” papar dia.

Mengenai langkah peningkatan infrastruktur, Hetifah meminta pemerintah daerah dan pusat untuk memperbarui data Dapodik secara berkala. “Dengan pendataan yang akurat, kita bisa merancang pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya. Ia menekankan bahwa data tersebut merupakan acuan penting untuk menentukan lokasi dan jenis fasilitas yang paling dibutuhkan. “Dapodik menjadi alat untuk memastikan setiap anak memiliki akses pendidikan yang seimbang, tanpa adanya ketimpangan yang terlalu besar,” tutupnya.

Pelatihan Pasca-Pendidikan Tinggi Dibutuhkan untuk Membentuk Tenaga Kerja

Di samping fasilitas pendidikan, Komisi X DPR juga mengusulkan kebutuhan program pelengkap pasca-kegiatan pendidikan. “Pendidikan vokasi dan balai pelatihan kerja harus menjadi bagian dari sistem pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas,” ujarnya. Hetifah menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan memastikan lulusan sekolah tidak hanya memiliki pengetahuan teoretis, tetapi juga kemampuan praktis yang bisa langsung diterapkan di lapangan kerja. “Program ini akan memberikan nilai tambah bagi siswa, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Komisi X DPR terus menekankan pentingnya pemerintah daerah memanfaatkan data terkini untuk memetakan kebutuhan infrastruktur pendidikan. “Data yang diperbarui secara berkala akan memastikan pembangunan tidak terlewat dari sasaran,” ujar Hetifah. Ia juga mengingatkan bahwa sinergi antar-tingkat pemerintahan adalah kunci utama dalam mencapai pemerataan pendidikan. “Kolaborasi ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan bermakna bagi masyarakat,” tambahnya.

Upaya Memperkuat Kualitas Pendidikan dan Infrastruktur

Komisi X DPR menggarisbawahi bahwa pemerataan pendidikan adalah tanggung jawab bersama. “Selain pemerintah pusat, daerah dan masyarakat juga harus terlibat aktif dalam menjaga kualitas pendidikan,” kata Hetifah. Ia menegaskan bahwa tidak hanya sekolah dengan fasilitas lengkap yang bisa memberikan layanan pendidikan berkualitas, tetapi juga sekolah yang berada di daerah terpencil. “Pemerintah harus memastikan setiap sekolah memiliki kondisi belajar yang nyaman dan aman bagi siswa,” jelasnya.

Harapan Komisi X DPR adalah agar Kaltim bisa menjadi contoh bagus dalam pemerataan pendidikan. “Dengan kerja sama yang kuat, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Ketua Komisi X tersebut. Ia berharap program seperti pendidikan tinggi gratis dan pelatihan vokasi dapat terus diperluas, sehingga tidak ada anak yang kehilangan peluang pendidikan karena keterbatasan di daerah. “Kita harus membangun masyarakat yang mandiri dan siap berkontribusi pada pembangunan nasional,” pungkasnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kaltim terus mengembangkan bidang pendidikan. Namun, tantangan terus ada, khususnya di area infrastruktur. Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa perbaikan fasilitas sekolah dan program pelatihan harus selalu menjadi prioritas. “Tidak boleh lagi ada sekolah yang tidak aman, kekurangan ruang, atau fasilitas sanitasi yang tidak memadai,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan akan terlihat dari kualitas SDM yang dihasilkan. “Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan,” jelasnya.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pendidikan yang