Isu Suap Ketua BEM FH UBK Menggelombangkan Perdebatan tentang Penggunaan Demonstrasi Mahasiswa
Heboh Dugaan Suap Ketua BEM FH UBK – JAKARTA – Sejumlah isu korelasi antara korupsi dan kegiatan aksi demonstrasi mahasiswa kembali memantik perhatian publik. Dalam wawancara terbaru, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, menyoroti potensi manipulasi yang bisa terjadi dalam pergerakan mahasiswa. Ia mengatakan bahwa fenomena keramaian politik, terutama yang melibatkan kampus, sering kali dijadikan alat oleh pihak tertentu untuk keuntungan pribadi.
Menurut Deddy, kasus yang menyeret Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, dan rekan-rekannya ke dalam dugaan penerimaan suap dari kepolisian menjadi indikasi bahwa ada upaya menunggangi gerakan mahasiswa. Ia mengungkapkan, kejadian ini mengingatkan pada banyaknya kasus korupsi yang mencolok dalam dunia politik, termasuk peran yang mungkin diambil oleh figur pemerintahan. “Dalam setiap gerakan mahasiswa, memang ada pihak-pihak yang berpotensi menunggangi,” ujarnya saat diwawancara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/6).
“Kalau melihat kasus UBK itu, kan, terlihat bahwa memang yang menunggangi itu, ya, Mas Wapres begitu, kan,” kata Deddy.
Deddy menambahkan, selama ini PDIP sempat menjadi korban tuduhan serupa. Banyak pihak mengklaim bahwa partai berlambang banteng itu menggunakan aksi mahasiswa sebagai sarana politik. Namun, ia menegaskan bahwa fakta lapangan justru menunjukkan peran aktif dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dalam membawa arus perubahan melalui gerakan mahasiswa. “PDIP dituduh sebagai pihak yang menunggangi aksi demonstrasi, tapi fakta di lapangan mengatakan lain,” imbannya.
Isu suap yang mengarah pada Ketua BEM FH UBK menjadi bukti bahwa mahasiswa bisa menjadi target yang mudah dijadikan alat. Deddy menyoroti bagaimana kejadian serupa terus muncul, menunjukkan bahwa peran pihak eksternal dalam memengaruhi pergerakan mahasiswa tidak bisa diabaikan. Ia memaparkan, pola ini tidak hanya terjadi di satu institusi, tetapi juga berulang dalam berbagai situasi politik. “Masih banyak contoh di mana pihak tertentu berusaha mengarahkan agenda mahasiswa sesuai kepentingan mereka sendiri,” katanya.
Pada kesempatan itu, Deddy juga menyampaikan keraguan terhadap inisiatif yang menyalahkan mahasiswa sebagai pelaku utama suap. Menurutnya, apabila aksi yang dilakukan oleh lembaga kampus itu berasal dari bawah, maka seharusnya ada bukti kuat yang mengungkapkan kepentingan politik yang mendasari. “Saya merasa janggal jika kemudian inisiatif memanfaatkan mahasiswa berasal dari anak buah atau aktor lapangan,” ujarnya.
Analisis tentang Dugaan Manipulasi dalam Gerakan Mahasiswa
Deddy mempertanyakan apakah adanya dugaan suap pada Ketua BEM FH UBK benar-benar merupakan tanda bahwa mahasiswa direkayasa oleh pihak tertentu. Ia mengatakan bahwa hal ini bisa jadi bentuk permainan politik yang terstruktur, dengan niat membangun narasi tertentu di tengah masyarakat. “Kasus suap yang mengemuka di lingkungan kampus harus dipahami secara holistik, bukan hanya melalui sudut pandang satu pihak,” lanjutnya.
Menurut Deddy, peran Wakil Presiden dalam kasus UBK menunjukkan bahwa ada penjalinan antara lembaga kekuasaan dan kegiatan mahasiswa. Ia menekankan bahwa penggunaan demonstrasi mahasiswa bisa menjadi alat untuk menekan opini publik atau mendukung agenda politik tertentu. “Selama ini, banyak pihak menganggap aksi mahasiswa sebagai bentuk protes yang tulus, tapi ada kalanya itu diarahkan oleh kepentingan politik yang lebih luas,” jelasnya.
Analisis Deddy menunjukkan bahwa kejadian ini perlu dilihat dari perspektif lebih luas, termasuk hubungan antara lembaga kepolisian dan pihak pemerintahan. Ia mengatakan, jika kepolisian diduga memberikan suap kepada Ketua BEM, maka ini bisa jadi bagian dari strategi untuk mengendalikan pergerakan mahasiswa. “Kasus UBK tidak bisa dipandang secara terpisah, karena terkait dengan banyak elemen dalam sistem politik,” tegasnya.
Deddy Yevri Sitorus juga menyebutkan bahwa kejadian ini mengingatkan tentang pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Ia menilai, jika mahasiswa benar-benar digunakan sebagai alat, maka sistem pemilu dan pemerintahan harus diperiksa kembali. “Peran mahasiswa dalam politik harus dihargai, tetapi mereka juga perlu menjadi pihak yang tidak mudah dikendalikan oleh kekuasaan,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Deddy menyoroti kebutuhan untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi ‘kuda perang’ yang dipaksa bergerak sesuai keinginan pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa kejadian seperti ini harus diawasi secara ketat, agar tidak mengaburkan tujuan asli dari aksi demonstrasi. “Jika kita tidak waspada, maka kejadian serupa bisa terulang di masa depan,” kata Deddy.
Menurut Deddy, isu suap pada Ketua BEM FH UBK justru memperkuat kecurigaan bahwa ada koordinasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam menggerakkan mahasiswa. Ia menyatakan bahwa kasus ini menunjukkan bahwa aksi demonstrasi bisa menjadi bagian dari rencana politik yang terencana, terutama jika ada dukungan dari lembaga pemerintahan. “Ini adalah bukti bahwa kegiatan mahasiswa bisa dimanipulasi, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.
Deddy Yevri Sitorus berharap agar kasus ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait, termasuk lembaga kepolisian dan pemerintah. Ia menekankan bahwa masyarakat harus tetap kritis, karena bisa saja aksi yang dianggap sebagai bentuk perlawanan sosial justru diarahkan oleh kepentingan tertentu. “Kita harus mewaspadai setiap tanda-tanda yang menunjukkan ada pihak yang ingin memanfaatkan gerakan mahasiswa untuk kepentingan politiknya,” pungkasnya.
Dengan adanya isu ini, Deddy meminta agar semua pihak bersikap objektif dalam menilai peran mahasiswa dalam dunia politik. Ia menegaskan bahwa kejelasan tentang suap dan pengaruh dari pihak tertentu sangat penting untuk menjaga kredibilitas aksi demonstrasi. “Jika mahasiswa dianggap sebagai alat, maka kepercayaan masyarakat terhadap pergerakan mereka akan terganggu,” jelasnya.
Kasus dugaan suap terhadap Ketua BEM FH UBK menjadi simbol dari bagaimana pengaruh kekuasaan bisa menembus lingkungan kampus. Deddy Yevri Sitorus mengingatkan bahwa kejadian seperti ini memerlukan investigasi yang mendalam, agar tidak hanya membahas isu dari satu sisi. “Kita perlu melihat seluruh konteks, termasuk hubungan antara lembaga pemerintahan dan kegiatan mahasiswa,” tutupnya.
