Ratusan Mahasiswa Kepung Kantor Gubernur Jateng, Tuntut BBM Turun & Evaluasi MBG
Facing Challenges – Rabu (17/6), ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang. Mereka mengangkat isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menuntut evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan saat ini. Aksi ini dianggap sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang kian memburuk, serta kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpijak pada kepentingan rakyat.
Krisis Ekonomi dan Pengaruh BBM
Demo yang berlangsung sejak pagi hari ini menarik perhatian publik, terutama karena isu BBM menjadi sorotan utama. Mahasiswa menyuarakan kekesalan mereka terhadap kenaikan biaya hidup yang terus mengalami tekanan. Afiq Nur Cahaya, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang, menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM telah memperparah kesulitan masyarakat, terutama bagi keluarga miskin dan pekerja harian.
“Negara sekarat, pemerintah penghianat,” teriak massa aksi di depan kantor gubernur. Kalimat tersebut menjadi slogan utama dalam perayaan demo yang berlangsung silih berganti. Afiq menambahkan, krisis ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup kian menggerogoti kehidupan masyarakat. “Rezim Prabowo-Gibran telah menunjukkan kebijakan yang jauh dari amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial,” kata Afiq dalam pidatonya.
Menurut Afiq, kebijakan pemerintah yang dijalankan selama dua tahun terakhir menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Ia menyoroti penggunaan subsidi BBM yang dianggap tidak tepat sasaran, serta kebijakan moneter yang dianggap memperburuk inflasi. “Masyarakat kini merasa terpinggirkan karena kenaikan beban hidup yang tidak seimbang dengan kenaikan penghasilan,” jelasnya.
Pola Kebijakan yang Dinilai Tidak Transparan
Aksi ini juga menyoroti kebijakan pemerintahan yang dianggap kurang transparan. Mahasiswa menyatakan bahwa banyak keputusan yang diambil tidak mengacu pada kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. “Pemerintah lebih fokus pada kepentingan golongan tertentu daripada keberlanjutan pembangunan nasional,” tegas Afiq.
“Rezim Prabowo-Gibran kali ini sedang sekarat dan berkhianat,” kata Afiq. Ia menambahkan bahwa kenaikan BBM terus mempersempit ruang partisipasi publik, sehingga masyarakat sulit memperoleh keadilan. “Kebijakan yang diterapkan justru memperkuat ketimpangan sosial, terutama di tengah krisis ekonomi yang menghantui sejumlah wilayah,” ujarnya.
Demo ini dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak responsif. Mahasiswa mengklaim bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya membebani konsumen, tetapi juga mengurangi daya beli masyarakat secara signifikan. “Banyak keluarga yang harus memotong pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok,” imbuh Afiq. Ia menekankan bahwa kebijakan subsidi BBM yang terus dinaikkan menunjukkan ketidakseimbangan antara keuntungan perusahaan dan beban rakyat.
Ketegangan Politik dan Harapan Perubahan
Aksi tersebut juga memicu diskusi mengenai orientasi politik pemerintah saat ini. Mahasiswa menilai bahwa kebijakan yang dijalankan tidak lagi berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, melainkan pada keberlanjutan kekuasaan. “Kami ingin pemerintah kembali berpihak kepada rakyat, bukan hanya kepada kelompok-kelompok tertentu,” kata Afiq. Ia menyebut bahwa perlu ada keberanian politik untuk mengubah arah kebijakan yang dianggap tidak adil.
“Kami tidak akan pernah bosan untuk selalu mengkritik pemerintah-pemerintahan yang zalim,” ujarnya. Afiq menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya bentuk kekecewaan, tetapi juga langkah untuk menuntut perubahan. “Kami ingin pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan rakyat sehari-hari,” tambahnya.
Ketua PMII Kota Semarang ini juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan subsidi BBM yang telah dijalankan selama dua tahun terakhir. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini memperparah defisit anggaran dan membuat biaya hidup masyarakat semakin mahal. “Kami menuntut adanya tindakan nyata untuk menurunkan harga BBM dan memperbaiki kebijakan yang tidak memperhatikan rakyat,” jelas Afiq.
Dampak Sosial dan Penekanan pada Keadilan
Menurut Afiq, kenaikan BBM juga berdampak pada sektor produktif. Banyak pengusaha kecil dan menengah mengeluhkan biaya operasional yang meningkat tajam, sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi lokal. “Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan subsidi yang hanya memberi keuntungan pada perusahaan besar,” tambahnya. Ia menilai bahwa kebijakan ini tidak mampu mendorong perekonomian yang lebih inklusif.
“Kami percaya bahwa kebijakan yang tepat sasaran akan memperkuat keadilan sosial, terutama di tengah krisis ekonomi yang semakin mengguncang,” ujar Afiq. Mahasiswa juga menyoroti kesadaran lingkungan yang rendah dalam kebijakan BBM. “Penurunan harga BBM justru mendorong penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan,” katanya.
Aksi ini menunjukkan solidaritas mahasiswa terhadap isu-isu kebijakan yang berkembang di Jawa Tengah. Sejumlah peserta aksi menyatakan bahwa mereka akan terus berjuang hingga kebijakan pemerintah diubah. “Kami ingin pemerintah menunjukkan komitmen untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tutur Afiq. Ia menegaskan bahwa aksi ini adalah bagian dari gerakan perubahan yang terus berlangsung di tengah tantangan politik dan ekonomi.
Harapan untuk Perbaikan Kebijakan
Dalam pidatonya, Afiq juga menyinggung pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. “Kebijakan yang diambil harus melibatkan aspirasi rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu,” katanya. Mahasiswa meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan
