Kemenkum NTB Evaluasi Perda Pasar Lombok Tengah, Dorong Penguatan Regulasi

Perda Pasar Lombok Tengah 2021 Berpotensi Dicabut Usai Evaluasi Hukum Resmi

Pesonatropis.com – Sebuah regulasi daerah yang mengatur tata kelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Lombok Tengah kini berada di persimpangan kebijakan. Hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan secara formal oleh Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu ditinjau ulang secara menyeluruh, bahkan dipertimbangkan untuk dicabut. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam sebuah serah terima resmi yang berlangsung di Ruang Rapat Mandalika, Kanwil Kemenkum NTB, pada Kamis (3/9), dengan kehadiran perwakilan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Kelompok Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta Kelompok Kerja Analis Hukum.

Rekomendasi Resmi: Cabut dan Susun Ulang

Kadiv PPPH Edward James Sinaga, yang memimpin langsung proses analisis dan evaluasi tersebut, menegaskan bahwa temuan kerja timnya menghasilkan sejumlah rekomendasi, baik yang bersifat regulatif maupun nonregulatif. Kedua kategori rekomendasi itu dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemkab Lombok Tengah dalam melakukan pembenahan kebijakan di sektor perdagangan lokal.

“Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, kami merekomendasikan agar Perda Nomor 7 Tahun 2021 dapat ditinjau kembali dan dipertimbangkan untuk dicabut. Nanti diikuti dengan penyusunan Perda baru yang lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah,” ujar Edward James Sinaga.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa regulasi yang telah berjalan sejak 2021 dinilai tidak lagi selaras dengan dinamika ekonomi daerah maupun kerangka hukum yang berlaku saat ini. Proses pencabutan, jika benar-benar ditempuh, akan diikuti oleh penyusunan peraturan daerah pengganti yang dirancang ulang agar mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pedagang pasar tradisional hingga pelaku usaha ritel modern.

Makna Evaluasi Perda dalam Tata Kelola Daerah

Di Indonesia, setiap peraturan daerah yang telah berlaku wajib melewati siklus evaluasi berkala. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana di bawahnya. Tujuannya memastikan bahwa produk hukum daerah tetap relevan, tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, dan mampu menjawab persoalan riil di lapangan.

Kanwil Kemenkum NTB, sebagai representasi kementerian di tingkat provinsi, memiliki mandat untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap Perda yang berlaku di wilayah kerjanya. Proses ini mencakup penelaahan substansi norma, kesesuaian dengan peraturan pusat, efektivitas implementasi, serta dampak sosial-ekonomi dari ketentuan yang diatur. Hasilnya kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan.

Untuk konteks Lombok Tengah, regulasi pasar bukan sekadar dokumen administratif. Kabupaten ini memiliki struktur ekonomi yang sangat bergantung pada aktivitas perdagangan lokal, mulai dari pasar tradisional yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat hingga pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang mengikuti tren urbanisasi. Ketidaksesuaian antara aturan dan realitas di lapangan dapat menciptakan kekosongan hukum, ketidakpastian bagi pelaku usaha, atau bahkan konflik kepentingan antar-sektor.

Langkah Selanjutnya dan Implikasi Kebijakan

Edward James Sinaga menekankan bahwa proses penyusunan Perda pengganti tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Ia menegaskan perlunya kajian komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar regulasi baru benar-benar mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam tahap perencanaan dan perumusan norma.

Bagi Pemkab Lombok Tengah, rekomendasi ini membuka ruang untuk menata ulang kerangka hukum perdagangan daerah. Jika proses pencabutan dan penyusunan ulang berjalan sesuai jadwal, masyarakat dan pelaku usaha di Lombok Tengah dapat mengharapkan regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan pola konsumsi, perkembangan teknologi perdagangan, serta kebutuhan perlindungan konsumen yang semakin kompleks.

Di sisi lain, periode transisi antara pencabutan regulasi lama dan berlakunya regulasi baru berpotensi menimbulkan kekosongan hukum sementara. Oleh karena itu, koordinasi antara Kanwil Kemenkum NTB, Pemkab Lombok Tengah, dan kelompok kerja terkait menjadi krusial untuk memastikan tidak ada kekosongan norma yang merugikan aktivitas perdagangan maupun perlindungan masyarakat selama masa transisi berlangsung.

Peran Kelompok Kerja dalam Proses Regulasi

Kehadiran Kelompok Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Kelompok Kerja Analis Hukum dalam acara serah terima hasil evaluasi menandai bahwa proses ini tidak berhenti pada tahap rekomendasi. Kedua kelompok kerja tersebut memiliki fungsi teknis dalam membantu pemerintah daerah merumuskan instrumen hukum yang tepat, baik dari sisi substansi norma maupun dari sisi teknik penyusunan peraturan. Keterlibatan mereka sejak tahap awal memastikan bahwa Perda pengganti, jika dibentuk, akan memenuhi standar kualitas hukum yang dipersyaratkan.

Proses evaluasi dan rekomendasi pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2021 ini menjadi contoh konkret bagaimana mekanisme kontrol hukum di tingkat daerah berfungsi sebagai koreksi kebijakan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis analisis, pemerintah daerah memperoleh dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang tidak sekadar reaktif, melainkan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan dinamika ekonomi lokal.