Key Strategy: Menteri LH Jumhur optimistis persoalan sampah nasional tuntas 2028
Menteri LH Jumhur optimistis persoalan sampah nasional tuntas 2028
Key Strategy – Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Rabu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Jumhur Hidayat mengungkapkan keyakinan kuat bahwa isu pengelolaan sampah nasional akan selesai secara menyeluruh pada 2028. Menurutnya, pencapaian ini bisa terwujud berkat penerapan teknologi konversi sampah menjadi energi listrik serta peran aktif masyarakat dalam upaya mengatasi masalah lingkungan. “Insya Allah kita bisa menyelesaikan urusan sampah ini hingga 2028, karena Presiden telah menetapkan program tersebut sebagai prioritas nasional,” ujar Jumhur. Ia menekankan bahwa komitmen pemerintah sangat konsisten, dengan target percepatan penyelesaian sampah di berbagai daerah.
“Presiden sudah memberikan komitmen kuat untuk memastikan program ini menjadi fokus utama, sehingga kita optimis bisa menyelesaikan seluruh masalah sampah pada tahun 2028,” tambah Menteri LHK Jumhur.
Saat ini, KLH sedang mengawasi pengelolaan sampah di 36 daerah aglomerasi yang memproses volume limbah lebih dari 1.000 ton per hari. Tujuan utamanya adalah mempercepat transformasi sampah menjadi energi listrik (PSEL), sebuah inisiatif yang diharapkan dapat mengurangi beban lingkungan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Jumhur menjelaskan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi fondasi penting untuk mewujudkan target ini, karena sampah tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Supervisi Ketat untuk Percepatan Penanganan Sampah
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLH, menurut Jumhur, siap melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap 36 daerah aglomerasi tersebut. Dalam konferensi pers, ia menyampaikan bahwa supresi ini merupakan kelanjutan dari upaya sebelumnya yang dilakukan oleh menteri lingkungan hidup sebelumnya. “Kami terus memantau kecepatan penanganan sampah di 36 lokasi tersebut, agar bisa segera menjadi kenyataan,” kata Jumhur.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan teknologi besar, tetapi juga berupaya menciptakan solusi berbasis komunitas. “Dengan program PSEL, kita bisa mengurangi sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan mengubahnya menjadi energi yang berguna bagi masyarakat,” tambahnya. PSLB3 KLH akan memastikan bahwa proses konversi sampah berjalan optimal, termasuk mengawasi kecepatan produksi energi listrik dari limbah.
“Sudah ada 36 daerah aglomerasi yang diproses, dan mereka sedang berjalan. Kami akan terus mengevaluasi progresnya untuk mempercepat penyelesaian,” ujar Jumhur.
Komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah sampah juga mencakup pengembangan inovasi dari masyarakat. Jumhur menekankan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai metode alternatif, termasuk Refuse Derived Fuel (RDF), yang menurutnya sangat efektif dalam mengubah sampah menjadi produk bernilai ekonomis. “RDF adalah contoh nyata gerakan masyarakat yang bisa menciptakan peluang kerja dan dampak positif,” jelas Menteri LHK.
RDF: Gerakan Swakarya dari Bawah
RDF, atau pembuatan bahan bakar dari sampah, dianggap sebagai metode yang bisa diterapkan secara luas karena sifatnya yang ramah lingkungan serta mampu memberikan manfaat ekonomis. Jumhur menyebutkan bahwa teknik ini telah terbukti berhasil, dengan hasil yang bisa berupa genteng, paving block, atau bahan bakar yang bisa digunakan untuk kebutuhan lokal. “RDF merupakan bentuk inisiatif masyarakat yang bisa berdampak signifikan,” katanya.
Metode ini tidak hanya mengurangi kuantitas sampah yang dihasilkan, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam dan kebutuhan energi yang tinggi. Jumhur menyampaikan bahwa pemerintah akan mendukung pengembangan RDF, karena ia dianggap sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah yang holistik. “Kami sangat optimis bahwa RDF bisa menjadi pilar utama dalam transformasi sampah ke sumber energi,” pungkas Menteri LHK.
“RDF itu swakarya dari bawah, bahkan bisa menciptakan ribuan tenaga kerja. Kita dorong terus semua gerakan masyarakat yang punya cita-cita mengelola sampah,” ujar Jumhur.
Menurut Jumhur, penyelesaian persoalan sampah nasional tidak bisa hanya bergantung pada satu institusi. “Kemitraan lintas kementerian dan lembaga sangat penting, karena isu sampah kini ditetapkan sebagai prioritas nasional,” tegasnya. Pemerintah berharap, selain KLH, instansi lain seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat berperan aktif dalam program ini. Kolaborasi tersebut akan memastikan bahwa teknologi konversi sampah diterapkan secara menyeluruh, tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi.
Program PSEL dan RDF diharapkan bisa menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Jumhur
