Strategi Penting: Pemerintah tetapkan HPP gabah petani bertahan Rp6.500 per kilogram

Pemerintah Tetapkan HPP Gabah Petani Rp6.500 per Kilogram untuk Stabilisasi Harga

Jakarta, Rabu – Pemerintah mempertahankan harga beli gabah petani usia panen pada Rp6.500 per kilogram (kg) sebagai upaya menopang kestabilan pasar, memperkuat kesejahteraan para petani, serta menjamin persediaan cadangan beras nasional. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang menyebut kebijakan tersebut diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029.

“HPP gabah kering panen tetap dipertahankan di angka Rp6.500 per kilogram, berlaku untuk segala kualitas yang sudah memasuki masa panen di tingkat petani,” ujar Amran dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

Inpres tersebut juga menyasar penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) ke berbagai program, seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pasar umum, bantuan sosial, serta respons darurat bencana. Selain itu, CBP bisa digunakan untuk pendukung kebijakan aparatur sipil negara (ASN), peningkatan gizi nasional, kerja sama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdee Merah Putih), dan bantuan pangan dari luar negeri.

Peningkatan Stok Cadangan Beras

Amran menegaskan bahwa saat ini, stok CBP mencapai 4,6 juta ton, yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan stok CBP pada awal April 2024 yang berada di 740,7 ribu ton. Dalam kurun waktu April 2025 hingga April 2026, stok CBP meningkat hingga 85,6 persen. “Ketahanan pangan nasional terus diperkuat melalui stok beras yang terus bertumbuh,” katanya.

READ  Strategi Penting: Wamenekraf nilai HoYo Fest 2026 bisa perkuat kreator lokal naik kelas

Kesiapan Menghadapi Tantangan Global

“HPP dijaga agar harga gabah tidak anjlok saat musim panen. Spirit petani harus dijaga oleh pemerintah,” tutur Amran. Kebijakan ini diharapkan mampu menangkal dampak perubahan iklim dan fenomena El Nino yang diprediksi akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang, serta mengatasi tekanan geopolitik saat ini.