Program Terbaru: Saat Negara Lain Darurat Energi, Apakah Indonesia Benar-benar Aman?
Saat Negara Lain Menghadapi Krisis Energi, Bagaimana dengan Indonesia?
Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran telah menciptakan gelombang dampak yang menyentuh berbagai sektor, termasuk energi. Hal ini menjadi jelas ketika Iran mengendalikan Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dunia, sebagai tanggapan atas serangan yang dilancarkan AS dan Israel pada Februari 2026. Akibatnya, pengiriman bahan bakar mengalami hambatan, dan sejumlah negara memutuskan mengaktifkan keadaan darurat energi.
Sebagai contoh, Filipina mengumumkan darurat nasional energi pada Selasa (24/3/2026) dan mengalokasikan dana darurat sebesar 20 miliar peso (sekitar Rp 5,61 triliun) untuk membeli hingga 2 juta barel bahan bakar, meliputi minyak olahan dan elpiji. Di Bangladesh, krisis bahan bakar menyebabkan kelompok pemilik SPBU mengkhawatirkan henti operasional jika situasi tak membaik. Sementara Korea Selatan juga menetapkan tanggap darurat nasional pada Rabu (25/3/2026), menyerukan warga untuk menghemat penggunaan energi.
Menyikapi hal ini, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai Indonesia sedang berada di fase “sunyi sebelum badai.” Meski negara lain menghadapi krisis, ia menegaskan Indonesia belum mengambil langkah konkret, khususnya dalam merancang skenario mitigasi. Bhima membandingkan dengan Jepang yang memiliki cadangan bahan bakar hingga 254 hari, sedangkan Indonesia hanya mencapai 25 hari.
“Indonesia jelas jauh dari kata aman. Konsumsi bahan bakar dan LPG masih tinggi, sementara impor dari Selat Hormuz terhambat karena konflik. Jika ada alternatif, harganya pasti mahal,” jelas Bhima saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/3/2026).
Bhima menyoroti kebutuhan penyesuaian anggaran subsidi energi, yang memerlukan tambahan Rp 126 triliun. Ia mengingatkan bahwa belum ada rencana APBN Perubahan yang disetujui DPR. “Kita terlalu santai,” komentarnya.
Dalam usulan mitigasi, Bhima menyarankan tiga langkah utama. Pertama, menggeser alokasi dana subsidi sebelum harga bahan bakar naik. Kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar melalui subsidi dan gratifikasi transportasi umum. Ia mengacu pada kebijakan Spanyol tahun 2022 yang menurunkan biaya kereta dan bus untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik. Ketiga, mempercepat transisi menuju energi terbarukan. “100 GW panel surya segera menggantikan desa-desa yang bergantung pada pembangkit listrik bahan bakar. Porsi energi fosil harus turun. Ini momentum untuk mengganti bahan bakar fosil dengan sumber yang lebih stabil,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pasokan energi Indonesia masih memadai. “Sekalipun negara lain mengalami krisis, kita harus yakin bahwa solar kita tidak lagi membutuhkan impor,” tegasnya, dilansir Kompas.com, Kamis (26/3/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa meski Indonesia masih mengimpor 50 persen bensin dan 70 persen LPG, pihaknya telah mencari sumber alternatif di luar kawasan Timur Tengah. Ia berharap masyarakat tetap bijak dalam penggunaan energi, mengingat ketidakstabilan global. “Masalah ini tidak hanya urusan pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Saya memohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
