Program Terbaru: Bantuan Subsidi Upah Tahap 1 ke 2,45 Juta Pekerja Sudah Cair! Segera Cek Rekening
Bantuan Subsidi Upah Tahap 1 Sudah Disalurkan ke 2,45 Juta Pekerja
Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa distribusi Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama telah rampung untuk 2,45 juta peserta, meski jumlah total yang terdaftar dan diverifikasi mencapai 3,69 juta. Proses penyaluran ini berlangsung sejak data diterima dan diproses, dengan sisa 1,24 juta pekerja masih dalam tahap pemberian di bulan Juni hingga Juli.
Progres Penyaluran dan Target Selanjutnya
Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/6/2025), Yassierli menjelaskan bahwa BSU tahap 2 sedang dipersiapkan. Ia menegaskan, keberhasilan distribusi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan beli masyarakat, terutama mereka yang gaji bulanan tidak melebihi Rp3,5 juta atau UMP.
“Saat ini, penyaluran BSU tahap 2 sedang berlangsung, dan kita masih menunggu sisa 1,247,768 orang untuk diberikan bantuan,” ujarnya.
Proses Validasi untuk Tahap Selanjutnya
Yassierli menyebutkan, BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan verifikasi data bagi 4,5 juta calon penerima BSU tahap berikutnya. “Data tersebut sudah diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan saat ini dalam proses validasi,” tambahnya.
Syarat dan Pencairan Bantuan
Bantuan Subsidi Upah diberikan dengan nominal Rp600 ribu per dua bulan, yaitu Juni dan Juli. Peserta yang berhak adalah pekerja aktif dengan gaji tidak melebihi Rp3,5 juta atau UMP, selain itu bukan anggota Polri, TNI, atau ASN. Penerima juga harus memiliki rekening aktif hingga April 2025.
Kebijakan Bank Penyalur BSU
BRI tetap menjadi salah satu bank yang menyalurkan BSU, di samping Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Untuk wilayah Aceh, pencairan dilakukan melalui BRI. Yassierli menambahkan, bagi peserta yang tidak memiliki rekening bank, bantuan akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia.
“Kami mengantisipasi penerima yang tidak memiliki rekening Himbara akan diberikan melalui pos, khususnya di Aceh,” pungkasnya.
BSU bertujuan memberikan dukungan finansial kepada pekerja yang membutuhkan, terutama selama masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Proses distribusi ini juga memprioritaskan peserta yang belum mendapatkan manfaat dari program keluarga harapan (PKH) tahun ini.
