Versi Banggar DPR, Anggaran MBG Bakal Berkurang, Jadi Sebegini
Pesonatropis.com – JAKARTA – Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, mengungkapkan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2027 akan berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, 2026. Pernyataan ini dikeluarkan saat menjawab pertanyaan dari jurnalis mengenai rencana pengurangan anggaran MBG. “Pasti anggaran MBG akan turun,” kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).
Penghitungan SPPG Menjadi Fokus Utama
DPR RI saat ini sedang meninjau ulang jumlah titik SPPG (Sumber Pendapatan Perhitungan Gizi) yang sebelumnya mencapai 27.000 titik. Menurut Said, perubahan ini berdampak signifikan pada alokasi dana MBG. “Saat ini, kita sedang menghitung penurunan titik SPPG dari 27.000 menjadi 21.000, sehingga mengakibatkan pengurangan anggaran,” jelasnya.
“Hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan, ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting dan ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” ujar Said.
Dalam perhitungan baru, anggaran MBG untuk 2027 dianggap berkisar Rp174 triliun, dibandingkan Rp268 triliun pada 2026. Said menjelaskan bahwa penurunan anggaran ini terjadi karena adanya pengurangan jumlah titik SPPG yang dianggap lebih efisien. Ia menekankan bahwa perubahan tersebut tidak berarti program MBG akan ditiadakan, tetapi lebih mengarah pada efisiensi pengelolaan dana.
Menjaga Kualitas Gizi Jadi Prioritas
Said Abdullah menegaskan bahwa penurunan anggaran MBG bertujuan untuk menjaga kualitas gizi yang diterima oleh masyarakat. “Dengan anggaran yang berkurang, kita tetap bisa memastikan distribusi makanan bergizi tetap optimal,” tutur Said. Ia menambahkan bahwa pengurangan dana ini juga melibatkan penyesuaian alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, termasuk program stunting dan pendukung kesehatan ibu hamil.
“Tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” kata Said.
Dalam konteks ini, Said menggarisbawahi pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih terarah dan transparan. Ia menilai bahwa dengan mengurangi jumlah titik SPPG, pemerintah bisa meminimalkan pengeluaran yang tidak efektif, sekaligus memprioritaskan program-program yang lebih terukur dampaknya. “Anggaran harus digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesehatan dan nutrisi masyarakat,” imbuhnya.
Detail Perubahan Anggaran dan Perbandingan Tahunan
Dalam rincian perhitungan, Said menjelaskan bahwa jumlah titik SPPG yang sebelumnya mencapai 27.000 titik akan dikurangi menjadi 21.000 titik. Perubahan ini didasari oleh evaluasi kinerja program MBG selama beberapa tahun terakhir, termasuk aspek keakuratan data dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan makanan bergizi. “Dengan titik SPPG yang lebih sedikit, kita bisa menghindari pengulangan kegiatan yang kurang efektif,” lanjutnya.
Menurut Said, penyesuaian ini juga memengaruhi sektor lain seperti kesehatan, di mana anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk MBG akan digunakan untuk program-program yang lebih terpadu. Misalnya, anggaran untuk pencegahan stunting dan pendukungan gizi ibu hamil akan ditingkatkan, sementara dana MBG berada dalam angka yang lebih rendah. “Kita tidak mengurangi kontribusi MBG secara mutlak, tetapi mengubah fokusnya agar lebih terukur dan berkelanjutan,” jelas Said.
Perspektif Masyarakat dan Perkembangan Selanjutnya
DPR RI, melalui Banggar, telah menyelesaikan rencana anggaran MBG 2027, dengan total dana yang berkurang sekitar 35 persen dari tahun sebelumnya. Said Abdullah menyebut bahwa perubahan ini dirancang agar program bisa berjalan lebih stabil dalam jangka panjang, sekaligus mengurangi beban anggaran negara. “Kita ingin memastikan program ini tidak hanya terlihat baik, tetapi juga bermanfaat secara nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Perubahan anggaran ini tentu memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian mengkhawatirkan pengurangan jumlah penerima manfaat, sementara sebagian lainnya mendukung kebijakan efisiensi. Said berharap program MBG bisa tetap terjaga kualitasnya meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas. “Kita tetap akan memastikan makanan bergizi tersedia bagi anak-anak, terutama di daerah terpencil,” katanya.
Sementara itu, Said Abdullah juga menyoroti peran kementerian terkait dalam memastikan pemerintahan yang lebih transparan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara DPR dan lembaga eksekutif sangat penting agar program MBG bisa berjalan optimal. “Anggaran harus selaras dengan kebutuhan masyarakat, dan kualitas gizi harus tetap menjadi prioritas,” tukas Said.
Menurut rencana, perubahan anggaran MBG tahun 2027 akan segera diusulkan ke lembaga legislatif untuk ditetapkan dalam RAPBN 2027. Said Abdullah menyebut bahwa semua perhitungan sudah melalui evaluasi yang cermat, termasuk mempertimbangkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana hingga akhir tahun. “Kita yakin bahwa dengan pengurangan ini, MBG tetap bisa memberikan manfaat yang maksimal,” tutupnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News.
