Wajarkah Pertamax Belum Turun Meski Harga Minyak Dunia Melandai?
Pesonatropis.com – JAKARTA – Pertamina tetap mempertahankan harga Pertamax pada level Rp16.250 per liter, meskipun harga minyak dunia terus mengalami penurunan. Hal ini terjadi saat perusahaan mengumumkan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi lainnya di bulan Juli 2026. Kebijakan ini memicu pertanyaan apakah pengaturan harga tersebut masih adil atau lebih baik diperbaiki.
Strategi Penghalusan Harga dalam Kebijakan BBM
Menurut ekonom dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, langkah Pertamina ini merupakan bagian dari strategi penghalusan harga atau price smoothing yang selama ini diterapkan. Strategi ini bertujuan mengurangi dampak fluktuasi harga minyak global terhadap konsumen, sehingga harga jual BBM tetap stabil. “Pertamina menyadari bahwa penyesuaian harga Pertamax pada Juni lalu masih berada di bawah harga yang sebenarnya disiratkan oleh formula,” jelas Yayan, Kamis (2/7/2026). Ia menambahkan, penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyerap kerugian yang dialami perusahaan ketika harga minyak internasional sedang tinggi.
“Pertamina menyerap kerugian ketika itu, sehingga saat harga minyak turun, margin tersebut dipulihkan dengan menahan harga Pertamax, bukan langsung menurunkannya,” kata Yayan.
Menurut Yayan, harga BBM nonsubsidi di Indonesia, termasuk Pertamax, tidak seluruhnya bergantung pada fluktuasi harga minyak internasional. Faktor-faktor lain seperti biaya produksi, distribusi, dan kebijakan pemerintah juga memengaruhi keputusan harga. “Meskipun harga minyak dunia turun, Pertamina mungkin masih menunggu keadaan yang lebih stabil sebelum melakukan penyesuaian,” tambahnya.
Model Formula dan Prediksi Harga di Masa Depan
Dalam konteks model formula penetapan harga BBM, Yayan menjelaskan bahwa Pertamax diperkirakan akan tetap dipertahankan di level Rp16.250/liter hingga saat ini. Namun, jika formula dasar diterapkan, harga BBM nonsubsidi di bulan Agustus kemungkinan menunjukkan penurunan sekitar Rp13.700 per liter. “Dengan pendekatan smoothing, harga berada di kisaran Rp16.000 per liter, atau tidak jauh berbeda dengan harga saat ini,” ujar Yayan.
“Dalam pendekatan smoothing memperkirakan harga berada di kisaran Rp 16.000 per liter atau tidak jauh berbeda dengan harga saat ini,” ujar Yayan.
Yayan menegaskan bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya mengecewakan, karena Pertamina mencoba menyeimbangkan kebutuhan konsumen dengan kestabilan pendapatan perusahaan. “Pertamina perlu mempertimbangkan dampak perubahan harga minyak terhadap anggaran negara dan kebijakan subsidi yang sudah diatur,” katanya. Ia menyoroti bahwa harga Pertamax yang stabil bisa menjadi bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara harga BBM dan kebutuhan masyarakat.
Mengapa Pertamina Memilih Menahan Harga?
Analisis Yayan juga menyoroti bahwa keputusan menahan harga Pertamax bukanlah keputusan acak. Dalam kondisi harga minyak global yang sedang melandai, perusahaan mungkin sedang menunggu sinyal yang lebih jelas untuk menyesuaikan harga. “Pertamina mungkin ingin memastikan bahwa perubahan harga tidak terlalu drastis dan tetap menguntungkan bagi para pelaku usaha,” jelasnya. Selain itu, keputusan ini bisa berhubungan dengan upaya untuk mengatur inflasi atau memperkuat daya beli masyarakat.
Pertamina selama ini dikenal melakukan pengaturan harga secara bertahap, terutama saat terjadi perubahan yang signifikan dalam harga minyak dunia. Strategi ini bertujuan mencegah kenaikan harga yang terlalu tajam, sehingga tidak mengganggu konsumen. Namun, penahanan harga juga bisa menyebabkan kekecewaan, terutama bagi masyarakat yang merasa harga BBM masih terasa mahal meski harga minyak global turun.
Kebijakan yang Harus Diperhitungkan
Dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak dunia memang mengalami penurunan yang signifikan. Namun, Pertamina tetap mempertahankan harga Pertamax, sehingga memicu kritik dari beberapa pihak. “Meski harga minyak dunia turun, Pertamina tetap mempertahankan harga yang sama. Apakah ini wajar atau adil?” tanya Yayan. Ia menekankan bahwa kebijakan ini perlu dilihat dalam konteks kebutuhan perusahaan untuk memulihkan margin keuntungan yang sebelumnya tertekan.
Yayan juga menyebutkan bahwa ada kemungkinan harga Pertamax akan menyesuaikan diri pada bulan-bulan berikutnya, terutama jika formula dasar menunjukkan indikasi penurunan lebih jauh. “Jika harga minyak terus turun, Pertamina akan memiliki ruang untuk menurunkan harga lebih lanjut. Namun, keputusan ini harus mempertimbangkan efek domino terhadap sektor lain seperti transportasi dan industri,” tambahnya.
Respons Masyarakat dan Pertimbangan Regulasi
Sementara itu, masyarakat yang menggunakan Pertamax tentu merasa tidak puas dengan kinerja perusahaan. Karena harga BBM nonsubsidi biasanya lebih tinggi dari subsidi, penahanan harga Pertamax bisa memperkuat tekanan pada konsumen. Namun, Yayan menilai ini adalah bagian dari proses yang dipersiapkan secara matang oleh Pertamina. “Perusahaan harus memastikan bahwa perubahan harga tidak terjadi secara impulsif, tetapi berdasarkan analisis yang mendalam,” ujarnya.
Yayan juga menyoroti bahwa harga BBM nonsubsidi tidak selalu segera berubah saat harga minyak global turun. Ada proses yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan berbagai faktor, termasuk kebutuhan pasar dan permintaan konsumen. “Perusahaan mungkin juga sedang menunggu kebijakan pemerintah terkait subsidi atau pajak yang bisa memengaruhi harga jual BBM,” katanya.
Sebagai tambahan, Yayan mengingatkan bahwa penghalusan harga ini bisa berdampak pada kebijakan moneter dan anggaran negara. “Jika Pertamina terus menahan harga, mungkin pemerintah akan mengalami tekanan untuk menyesuaikan kebijakan subsidi,” jelasnya. Ia menyarankan agar Pertamina lebih transparan dalam mengkomunikasikan kebijakan harga ini kepada publik, sehingga masyarakat dapat memahami alasan di balik keputusan yang diambil.
Menurut Yayan, langkah yang diambil Pertamina perlu dievaluasi kembali, terutama jika harga minyak dunia melandai secara bertahap. “Perusahaan harus memastikan bahwa harga tidak terlalu tinggi sehingga membebani masyarakat, tetapi tetap memberi ruang bagi keuntungan bisnis,” tegasnya. Dengan demikian, kebijakan ini bisa menjadi strategi yang seimbang, asalkan diterapkan secara tepat dan jelas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News.
