Prabowo Bisa Jadikan Penyelesaian Rempang sebagai Standar Tata Kelola Pembangunan
Pesonatropis.com – Jakarta – Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), mengungkapkan bahwa masa jabatan Presiden Prabowo Subianto menjadi peluang untuk menerapkan perbaikan dalam tata kelola pembangunan. Dalam keterangan persnya, Rabu (8/7), Iskandar menekankan bahwa proyek Rempang dapat menjadi acuan utama bagi pemerintahan baru dalam mengubah cara pengambilan keputusan terkait investasi besar. “Dengan New Policy yang tepat, Rempang bisa menjadi titik balik untuk membangun sistem pengelolaan proyek yang lebih transparan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Proyek Rempang: Tantangan dan Harapan bagi Pemerintahan Baru
Proyek Rempang, yang merupakan kota ekowisata strategis, menghadirkan tantangan yang menguji kapasitas tata kelola pemerintahan. Iskandar menjelaskan bahwa proyek ini mewarisi masalah maladministrasi dan kurangnya koordinasi antara pihak swasta, pemerintah, serta masyarakat. Masalah tersebut menimbulkan kecurigaan publik terhadap efektivitas pengelolaan dana dan kebijakan di sektor kritis. “New Policy harus menjadi jawaban konkret untuk menyelesaikan sisa masalah Rempang, karena ini akan menentukan apakah tata kelola investasi nasional benar-benar ditingkatkan,” tambahnya.
“Rempang bukan hanya proyek lokal, tetapi juga simbol bagaimana New Policy bisa menjadi standar dalam pengelolaan proyek strategis,” kata Iskandar. Ia menyoroti bahwa proyek ini membutuhkan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan. Laporan Ombudsman, yang menyoroti kesalahan dalam proses pengambilan keputusan, menjadi bukti bahwa New Policy harus mencakup transparansi yang lebih tinggi dalam penggunaan dana publik.
Iskandar juga mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo perlu memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi implementasi New Policy. BPK telah lama menyoroti kelemahan dalam proyek-proyek strategis nasional, seperti pengelolaan dana dan keterlibatan masyarakat. “Dengan New Policy, kita bisa memperbaiki model kebijakan yang selama ini dinilai kurang responsif terhadap kepentingan publik,” jelasnya.
Tata Kelola Pembangunan yang Inklusif dan Akuntabel
Penyelesaian Rempang dianggap sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih inklusif. Iskandar menjelaskan bahwa proyek ini melibatkan berbagai aspek seperti pertanahan, pengelolaan sumber daya alam, dan komunikasi dengan masyarakat lokal. “New Policy harus mencakup perbaikan pada semua tingkatan, mulai dari desain kebijakan hingga pelaksanaannya,” tegasnya.
Menurut analisisnya, Rempang bisa menjadi contoh bagaimana New Policy bisa menyelesaikan konflik kepentingan yang sering muncul dalam proyek strategis. Kesalahan dalam proses pengambilan keputusan di Rempang sebelumnya menimbulkan kejenuhan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dengan pendekatan yang lebih baik, Iskandar berharap proyek ini tidak hanya menjadi penyelesaian masa lalu, tetapi juga pilar kebijakan masa depan.
New Policy juga harus memastikan bahwa proyek Rempang tidak hanya memenuhi target ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang nyata. Iskandar menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci keberhasilan. “Dengan New Policy, kita bisa menciptakan model tata kelola yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga mengakui keadilan dan tanggung jawab sosial,” ujarnya.
Iskandar mengingatkan bahwa tata kelola pembangunan yang baik adalah dasar dari keberhasilan New Policy. Proyek Rempang, sebagai salah satu proyek kunci yang diusung pemerintahan sebelumnya, menjadi ujian pertama bagi komitmen Prabowo dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan administrasi. “Jika Rempang bisa diselesaikan dengan standar yang lebih tinggi, maka New Policy akan dianggap sebagai langkah signifikan menuju tata kelola yang lebih baik,” pungkasnya.
Dalam konteks perubahan, New Policy juga harus mencakup reformasi dalam struktur pengawasan dan transparansi. Iskandar menilai, proyek Rempang bisa menjadi katalisator untuk menguji kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan yang sebelumnya dianggap kurang efektif. “Kepatuhan publik terhadap New Policy akan menjadi bukti bahwa tata kelola pembangunan benar-benar diperbaiki,” jelasnya. Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menerapkan kebijakan yang lebih transparan, Rempang bisa menjadi paradigma baru bagi proyek serupa di Indonesia.
