Said Abdullah Soroti Ketimpangan Subsidi Listrik, Ada Gap Jauh
Pesonatropis.com – JAKARTA – Selama ini, pemberian subsidi dan kompensasi listrik dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Namun, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengkritik sistem yang berlaku, menyoroti ketimpangan penyaluran subsidi tersebut. Menurutnya, alokasi anggaran untuk sektor energi lebih cenderung menguntungkan kelompok menengah atas, sedangkan kelompok miskin justru terabaikan. Kritik ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (29/6).
Kelompok Menengah Atas Dinikmati Lebih Banyak
Said Abdullah menekankan bahwa subsidi listrik yang diberikan tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat yang lebih rendah. “Pemberian kompensasi ini justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas,” kata Said dalam wawancara dengan Menteri Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyatakan, meskipun masyarakat miskin seharusnya menjadi target utama, mereka masih kesulitan mengakses bantuan tersebut. Menurut Said, hal ini menciptakan ketimpangan yang signifikan dalam pemerataan manfaat subsidi.
Ia juga mengkritik perlakuan industri besar yang masih menerima kompensasi meski konsumsi listrik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok miskin. “Kompensasi itu seharusnya dialokasikan untuk sektor yang lebih produktif,” imbuh Said. Menurutnya, sistem saat ini memberikan keuntungan ekstra kepada pengguna listrik yang tidak memerlukan bantuan sebesar-besarnya. Ini mengakibatkan biaya listrik yang dibayar oleh kelompok atas tidak mencerminkan harga keekonomian sebenarnya.
Subsidi Tidak Adil untuk Masyarakat Miskin
Kritik Said Abdullah menyoroti fakta bahwa subsidi listrik tidak merata. Meski jumlah anggaran untuk subsidi tetap besar, ia menilai distribusi ke masyarakat kurang tepat sasaran. “Banyak keuntungan yang tidak sampai ke kelompok miskin, padahal mereka yang paling membutuhkan,” ujarnya. Ia menyatakan, hal ini berdampak pada kesejahteraan rakyat dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar.
Said berpendapat bahwa penggunaan subsidi listrik saat ini tidak efisien. Banyak dana yang dialokasikan untuk kelompok menengah atas, sementara masyarakat miskin justru terpaksa membayar lebih mahal karena tidak mendapatkan manfaat yang sama. “Harga listrik yang dibayar oleh kelompok atas adalah harga keekonomian, tetapi mereka tidak perlu membayar sebesar itu karena ada kompensasi negara,” jelasnya. Ini mengakibatkan perbedaan signifikan antara kebutuhan dan penggunaan subsidi.
Rekomendasi Pemetaan Ulang Berdasarkan Desil Rumah Tangga
Dalam rapat kerja tersebut, Said Abdullah memberikan saran agar pemerintah melakukan pemetaan ulang subsidi listrik melalui pendekatan desil rumah tangga. Metode ini, menurutnya, lebih akurat dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. “Dengan membagi rumah tangga berdasarkan desil, kita bisa memastikan subsidi terarah ke kelompok yang paling rentan,” kata Said.
Said menambahkan, sistem pemetaan desil rumah tangga bisa membantu meminimalkan kebocoran anggaran. Ia menilai, data kependudukan yang terstruktur akan memudahkan pemerintah dalam menentukan alokasi subsidi yang adil. “Pemetaan berdasarkan desil akan menggantikan metode yang tidak tepat sasaran selama ini,” tegasnya. Selain itu, metode ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana subsidi.
Kebutuhan Masyarakat Miskin Tidak Terpenuhi
Said Abdullah mengungkapkan bahwa masyarakat miskin sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik karena biaya yang terus meningkat. “Mereka harus memilih antara membeli listrik atau memenuhi kebutuhan pokok lainnya,” kata dia. Ia menyatakan, subsidi yang diberikan saat ini tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Berdasarkan data yang disampaikan, Said menilai bahwa penggunaan subsidi listrik tidak sejalan dengan tujuan sosialnya. “Kita harus mengubah cara pengelolaan subsidi agar benar-benar membantu rakyat yang paling membutuhkan,” imbuhnya. Menurutnya, kebijakan subsidi yang tidak adil akan memperburuk masalah ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Menanggapi kritik Said Abdullah, Menteri Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan mengevaluasi sistem penyaluran subsidi. “Kita akan memperbaiki mekanisme distribusi agar lebih tepat sasaran,” ujar Menteri Purbaya. Namun, ia menegaskan bahwa upaya perbaikan membutuhkan waktu dan data yang lebih komprehensif.
Said Abdullah menilai, sistem ini harus segera direvisi karena dana subsidi yang terbuang sia-sia bisa dialokasikan ke sektor lain yang lebih produktif. “Jika kita tidak segera memperbaiki sistem ini, maka masyarakat miskin akan terus kesulitan,” katanya. Ia menekankan bahwa kebijakan subsidi listrik harus menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk memperkecil kesenjangan antara kelompok sosial yang berbeda.
Kritik Said Abdullah ini mendapat respons positif dari sejumlah anggota DPR lainnya. Banyak yang menyatakan bahwa pemetaan desil rumah tangga bisa menjadi solusi efektif untuk memperbaiki distribusi subsidi. “Saya setuju dengan rekomendasi Said Abdullah, karena ini akan lebih adil dan transparan,” kata salah satu anggota dewan.
Dalam rapat kerja tersebut, Said Abdullah juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih sistematis dalam mengevaluasi subsidi listrik. Ia menilai, dengan menggunakan desil rumah tangga, pemerintah bisa memastikan bahwa subsidi benar-benar mencapai kelompok yang paling membutuhkan. “Ini bukan hanya tentang keadilan, tetapi juga efisiensi penggunaan dana negara,” ujarnya.
Said Abdullah menegaskan bahwa subsidi listrik harus menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan merata. Ia menambahkan, kebijakan yang tidak adil akan menyulitkan pemerintah dalam mencapai target pengentasan kemiskinan. “Kita harus memperbaiki sistem ini agar semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” tutup Said. Dengan demikian, ketimpangan subsidi listrik menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan legislatif dalam waktu dekat.
