Jelang Muktamar 2026, FORBES NU Gelar Rembug Warga Soal Dana, Kekuasaan, dan Independensi
Pesonatropis.com – JAKARTA – Forum Bersama (FORBES) Nahdlatul Ulama (NU) akan menyelenggarakan acara Rembug Warga NU yang merupakan seri kedua menjelang Muktamar 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung sebelum pertemuan besar anggota NU yang akan digelar pada bulan Agustus 2026. Forum ini bertema “Dana, Kekuasaan, dan Independensi PBNU: Siapa Membiayai, Siapa Memengaruhi,” dengan fokus pada pembahasan pengelolaan dana, sistem pemerintahan, serta independensi Pengurus Besar NU (PBNU).
Rembug Warga NU Menjadi Ruang Diskusi Terbuka
Acara ini dirancang sebagai forum dialog terbuka bagi anggota NU untuk membahas dinamika organisasi yang terjadi sepanjang masa kepemimpinan berbagai tokoh. Koordinator FORBES NU, KH Abdul Waidl, menegaskan bahwa rembug ini bukan bertujuan menghakimi atau menyampaikan kritik langsung kepada pengurus tertentu. Lebih dari itu, acara ini diharapkan menjadi wadah untuk refleksi kolektif, sehingga masyarakat NU bisa melihat berbagai tantangan yang muncul dalam sistem tata kelola organisasi.
Menurut KH Abdul Waidl, Muktamar 2026 tidak hanya menjadi momen pemilihan ketua umum, tetapi juga peluang untuk memperkuat kerangka organisasi. “NU yang besar membutuhkan sistem tata kelola yang besar pula, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kepentingan,” jelasnya saat memberikan sambutan di Depok, Sabtu (27/6). Ia menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada kekuatan individu, tetapi juga pada keseluruhan sistem yang mendukung operasionalnya.
Pembangunan Sistem Organisasi Sebagai Tantangan Utama
Koordinator FORBES NU ini menyoroti bahwa masalah utama yang dihadapi NU saat ini tidak hanya terkait pergantian pemimpin, melainkan juga tentang menciptakan sistem yang mampu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekuasaan. Ia menegaskan bahwa terlepas dari siapa yang menjadi pemimpin, pentingnya menyelaraskan kebijakan dengan prinsip-prinsip yang selama ini dipegang oleh NU.
“Kekuatan NU selama ini bergantung pada kepercayaan warga, keteladanan para kiai, serta tradisi pengabdian yang berasal dari pesantren dan masyarakat. Karena itu, masa depan organisasi tidak boleh ditentukan oleh logika kekuasaan atau ketergantungan pada segelintir pemodal,” tambah KH Abdul Waidl.
Dalam pembahasan, FORBES NU akan mengupas tuntas cara penggunaan dana organisasi. Topik ini dipilih karena banyak warga NU yang khawatir tentang transparansi dan efisiensi pengelolaan dana. Apakah dana yang dialokasikan berdasarkan kebutuhan yang jelas, atau justru dipengaruhi oleh kepentingan tertentu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menjadi fokus diskusi dalam forum ini.
Kebijakan keuangan dan pemberdayaan keanggotaan akan menjadi aspek utama yang dibahas. Dalam konteks ini, KH Abdul Waidl mengingatkan bahwa pengelolaan dana harus selaras dengan visi PBNU. Ia menjelaskan bahwa setiap keputusan finansial di organisasi harus dipertanggungjawabkan, baik kepada anggota maupun masyarakat luas. “Dana adalah bahan bakar keberlanjutan NU, dan penggunaannya harus dikontrol dengan ketat agar tidak menjadi alat intervensi,” tegasnya.
Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Kunci Kekuasaan yang Sehat
Menurut KH Abdul Waidl, transparansi pendanaan dan independensi PBNU sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Ia menekankan bahwa sistem yang baik tidak hanya menghasilkan pemimpin yang kompeten, tetapi juga memastikan bahwa keputusan organisasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. “Kita harus menyadari bahwa kekuasaan di NU harus menjadi alat untuk memajukan organisasi, bukan bermain politik internal,” ujarnya.
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, FORBES NU berharap rembug ini bisa menjadi katalisator perubahan. Ia menuturkan bahwa sejarah pembentukan NU didasarkan pada keringat warga, semangat para kiai, serta tradisi pesantren yang kuat. “Karena itu, kebijakan masa depan harus berpijak pada nilai-nilai dasar NU, bukan hanya pada kekuasaan atau pengaruh dari segelintir pihak,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari persiapan Muktamar, rembug ini diharapkan bisa mengumpulkan masukan dari berbagai elemen masyarakat NU. Dengan adanya partisipasi aktif dari warga, terutama dari kalangan yang terpinggirkan, forum ini bisa menjadi ruang untuk memastikan bahwa kebijakan organisasi mencerminkan kepentingan seluruh anggota. KH Abdul Waidl juga berharap hasil diskusi ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis NU untuk masa depan.
Dalam konteks politik dan organisasi, FORBES NU telah menjadi bagian penting dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan NU. Sejak didirikan, forum ini secara aktif memantau pengelolaan dana, serta mendorong transparansi dalam keputusan-keputusan penting. Dengan adanya rembug warga, diharapkan masyarakat bisa lebih terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga memperkuat rasa kepemilikan terhadap organisasi.
Kepercayaan sebagai Dasar Kekuatan NU
Menurut KH Abdul Waidl, kepercayaan warga merupakan fondasi utama kekuatan NU. Karena itu, ia menekankan bahwa sistem yang dipilih harus mampu menjaga kepercayaan tersebut. “Jika transparansi dan akuntabilitas tidak ditegakkan, maka rasa percaya akan mulai berkurang,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa dalam era digital saat ini, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi, sehingga kejelasan menjadi keharusan.
Sebagai contoh, pembahasan mengenai sumber dana NU akan mencakup pengelolaan dari dana internal, donasi, maupun pendanaan dari pihak eksternal. KH Abdul Waidl memastikan bahwa forum ini tidak hanya fokus pada masalah keuangan, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kelompok tertentu. “Kita harus menegaskan bahwa dana NU adalah milik seluruh warga, bukan milik segelintir pengurus,” tegasnya.
Dengan adanya rembug warga, diharapkan muncul kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran pengurus dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan. Ia menilai bahwa independensi PBNU adalah kunci untuk mencegah dominasi satu pihak dalam pengambilan keputusan. “Kita harus membangun sistem yang tidak hanya berpijak pada kekuatan, tetapi juga pada keadilan dan transparansi,” lanjut KH Abdul Waidl.
Dalam upaya memperkuat sistem, FORBES NU berharap masyarakat bisa lebih aktif mengawasi. Kegiatan ini dianggap sebagai langkah awal dalam merumuskan visi dan misi untuk Muktamar 2026. “Kita ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari proses keputusan,” tambahnya. Dengan adanya diskusi terbuka, diharapkan tercipta suasana yang kondusif untuk mendorong perubahan positif di NU.
Pembahasan dana, kekuasaan, dan independensi PBNU juga mengingatkan akan pentingnya menghindari konflik kepentingan. KH Abdul Waidl menyoroti bahwa jika dana diatur secara tidak transparan, maka potensi korupsi atau nepotisme bisa muncul. “Masyarakat harus bisa mengawasi, karena keberhasilan NU tidak bisa hanya diukur
