Yang Dibahas: Komisi VIII Minta Kemenhaj Siapkan Mitigasi Haji di Tengah Perang Iran-AS-Israel

Komisi VIII Minta Kemenhaj Siapkan Mitigasi Haji di Tengah Perang Iran-AS-Israel

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa pemerintah perlu segera mempersiapkan rencana mitigasi untuk pelaksanaan ibadah haji, terlepas dari situasi konflik internasional yang semakin memanas antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Meski Komisi VIII belum melakukan diskusi resmi mengenai isu ini karena DPR sedang dalam masa reses, ia menekankan perlunya langkah-langkah antisipatif dari pemerintah.

“Secara formal di Komisi VIII belum dibicarakan karena kita masih dalam keadaan reses. Tetapi kita ingin pemerintah mengambil langkah-langkah,” kata Marwan di DPR, Jumat (6/3).

Menurut Marwan, salah satu alternatif yang paling aman adalah menunda pengiriman jemaah jika kondisi geopolitik semakin tidak menentu. Namun, opsi ini dianggap sulit diterima secara psikologis oleh masyarakat. “Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama, itu mungkin agak berat,” ujarnya.

“Posisinya aman, umpamanya berangkat, tapi tiba-tiba di sana nggak bisa pulang. Ternyata eskalasinya setelah mereda, meningkat lagi,” kata dia.

Marwan juga mengusulkan perubahan rute penerbangan sebagai solusi untuk mengurangi risiko. Ia menjelaskan, misalnya, pesawat bisa dialihkan melalui Afrika, seperti dari Jeddah ke Nairobi, lalu terus bergerak ke arah lautan lepas, bukan melewati jalur kepulauan. “Umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika. Jadi terbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian ke arah, ya pokoknya arah Afrika baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan,” ucap Marwan.

Menurutnya, perubahan rute ini bisa meningkatkan biaya perjalanan haji. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk mengevaluasi dampak finansial dan berkoordinasi dengan pihak terkait. “Saya kira ada (penambahan biaya) ya, karena durasi terbangnya semakin lama. Kalau selama ini 10 sampai 8 jam, atau Aceh 6 jam, itu pasti akan semakin panjang karena rute itu memang memutar,” ujarnya.

“Tidak ada mengasih maklumat tetapi tidak ada yang membatalkan. Jadi sepanjang kita minta keterangan dari pemerintah, komunikasi ke Saudi itu, tidak ada maklumat untuk tidak berhaji,” kata dia.

Marwan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi mengenai pembatalan haji. “Jadi kita masih ada harapan masih berhaji,” sambungnya.